Muslimah News, LENSA DAERAH — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah mengatakan belum mengajukan formasi untuk tahun anggaran 2025 guna menampung sekitar 1.411 guru sekolah swasta (kode R1D) yang telah lulus PPPK sejak 2021.
Meski Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menggelar rapat koordinasi (rakor) di Kantor BPSDMD Jawa Tengah untuk membahas penyelesaian polemik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Disdikbud tetap tidak menjamin ribuan guru tersebut bisa diangkat dalam waktu dekat. Kepala Disdikbud Jawa Tengah Sadimin menyatakan bahwa Pemprov Jateng tidak memiliki alokasi anggaran untuk mengangkat guru PPPK pada 2025.
Bermasalah
Praktisi pendidikan Dwi Hendriyanti, S.Pd. mengkritisi kebijakan pengangkatan guru tersebut. “Mekanisme rekrutmen guru ASN saat ini sebagai guru PPPK tidak 100% didukung oleh pemerintah daerah. Mekanisme pengangkatan PPPK atau rekrutmen guru masih bermasalah hingga saat ini,” ungkapnya kepada MNews, Senin (18-8-2025).
Menurutnya alasan keterbatasan APBD masih menjadi alasan klise. Regulasi pemerintah pusat dan daerah, sambungnya, tampak sekali tidak sejalan dan berjalan dengan kepentingan masing-masing.
“Aksi saling lempar pun menjadi sorotan betapa pemerintah tidak serius dalam pengelolaan pendidikan. Pemerintah pusat yang mengatakan pengangkatan PPPK menjadi wewenang daerah, tentu menjadi cerminan adanya tindakan lepas tangan. Sedangkan pemerintah daerah yang terus tarik ulur dengan nasib guru yang tidak kunjung diangkat, juga memiliki dalih keterbatasan anggaran,” paparnya.
Ia menilai, ini sangat tidak masuk akal jika selama 4 tahun penantian, para guru disuguhi dengan jawaban belum dianggarkan untuk tahun 2025.
“Jika alasannya formasi yang belum ada, ternyata fakta di lapangan masih banyak sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Bahkan, ada sekolah justru mengambil SDM dari luar meskipun itu menyalahi regulasi. Ini bukti bahwa alasan yang dikemukakan pemerintah pusat maupun daerah menunjukkan ketidakseriusan dalam mengelola pendidikan,” bebernya.
Padahal, ia menegaskan, pendidikan suatu bangsa menentukan performa dan harga diri sebuah bangsa. “Subjek pendidikan dan ujung tombak keberlangsungan pendidikan adalah guru. Posisi guru sangat strategis bagi masa depan generasi. Guru bersentuhan langsung dengan proses pendidikan. Namun, permasalahan kesejahteraan guru selalu menjadi drama panjang yang tidak kunjung usai,” cetusnya.
Ia menyayangkan, profesi guru dianggap remeh, tidak menjadi prioritas, dan terkesan ala kadarnya sehingga pemerintah daerah dan pusat seakan tidak sungguh-sungguh menyelesaikan permasalahan kesejahteraan guru.
“Jika berharap pendidikan memiliki kualitas, maka butuh perhatian yang serius dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Mestinya keduanya seiring sejalan, bukan berjalan sendiri-sendiri dengan kepentingan masing-masing,” jelasnya.
Ia menilai, permasalahan kesejahteraan guru mestinya tidak lagi menjadi drama panjang yang setiap episodenya selalu sama. “Seharusnya pemerintah menjadikan masalah rekrutmen guru serta kesejahteraan guru sebagai prioritas utama. Guru adalah garda terdepan terhadap seluruh proses dan keberlangsungan pendidikan, yaitu mencetak, membentuk, dan mendidik generasi agar terbentuk generasi unggul berkualitas. Semua itu adalah tanggung jawab negara,” tegasnya.
Dalam pandangannya, jika permasalahan tersebut tidak kunjung menemui solusi, tentu ini pertanda ada yang salah dengan sistem saat ini.
“Pergantian presiden, menteri, dan kepala daerah dari satu periode ke periode berikutnya, tidak juga memutus drama panjang permasalahan kesejahteraan guru. Ini bukan sekadar tentang siapa yang memimpin, tetapi juga sistem apa yang dipakai. Faktanya, dengan sistem yang ada saat ini, siapa pun pemimpinnya, permasalahan tidak kunjung usai,” urainya.
Mulia
Jika mengacu sistem Islam, terangnya, guru ditempatkan pada posisi mulia. “Islam menempatkan sektor pendidikan sebagai sektor krusial sehingga menjadikannya prioritas karena berkaitan dengan mencetak peradaban. Rekrutmen guru akan dilakukan sesuai kebutuhan lapangan, profesionalitas, dan tentunya dengan manajemen pembiayaan yang adil dan menyejahterakan,” paparnya.
Dalam Islam, lanjutnya, para guru mendapatkan gaji dari baitulmal. “Mekanisme yang ada di baitulmal inilah yang akan menjamin rekrutmen guru, distribusi guru, dan kesejahteraan mereka sebagai abdi negara. Fungsi strategis guru sebagai pendidik dan pencetak generasi yang unggul dan penakluk peradaban pun akan terjamin terwujud,” pungkasnya. [MNews/RA]

Guru Hanaya bisa sejahtera dalam naungan sistem islam