Muslimah News, INTERNASIONAL — Kepala Badan Perlindungan Lingkungan Nasional Afganistan, Mawlawi Matiul Haq Khalis telah menyerukan partisipasi resmi Afganistan dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-30, atau Conference of the Parties (COP30) di Brasil. Ia menekankan, Afganistan tidak boleh lagi menjadi pengamat dan berhak untuk berpartisipasi aktif dalam konferensi-konferensi ini serta menyuarakan dampak perubahan iklim. Ia mengatakan, negara tersebut menghadapi kekeringan, kelangkaan air, banjir mendadak, dan berkurangnya lahan pertanian.
Laporan terbaru dari Mercy Corps memperingatkan, Kabul mungkin menjadi ibu kota modern pertama di dunia yang menghadapi krisis air skala penuh. Krisis ini diperparah oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, pengelolaan sumber daya air yang buruk, pertumbuhan penduduk yang pesat, dan urbanisasi. Afganistan sedang mengalami kekeringan parah, yang mengakibatkan rusaknya sumber daya air, migrasi penduduk pedesaan, dan penggurunan di lebih dari 75% wilayah Afganistan.
Krisis lingkungan ini telah menempatkan jutaan orang dalam risiko kelaparan, malnutrisi, dan kelaparan, yang sangat mengancam mata pencaharian mereka. Akibat perubahan iklim ini, terjadi banjir parah di provinsi-provinsi timur dan timur laut Afganistan, serta di wilayah-wilayah di luar Garis Durand, banjir yang telah membawa gambaran memilukan berupa kematian keluarga dan kehancuran yang meluas.
Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA) melaporkan, Afganistan termasuk di antara 10 negara teratas yang paling terdampak bencana alam dan perubahan iklim, termasuk kekeringan, banjir, gempa bumi, dan badai.
Menurut Indeks Risiko INFORM (alat penilaian risiko bencana berbasis indikator global yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam manajemen krisis kemanusiaan) 2023, Afganistan berada di peringkat keempat dan dalam Indeks Adaptasi Global Universitas Notre Dame, Afganistan berada di peringkat kedelapan, meskipun negara tersebut berkontribusi sangat kecil terhadap emisi gas rumah kaca.
Kapitalisme
Menyikapi hal tersebut, aktivis muslim Afganistan Yosuf Arsalan menyampaikan, akar penyebab perubahan iklim bersumber dari fondasi ideologis dan ekonomi kapitalisme. “Kapitalisme, sebuah sistem yang mengutamakan nilai material di atas nilai spiritual, kemanusiaan, dan moral. Penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan, eksploitasi sumber daya alam yang tak henti-hentinya, deforestasi, dan konsumerisme ekstrem, semuanya bersumber dari pandangan dunia ini,” ucapnya kepada Kantor Berita ideologis internasional, Jumat (8-8-2025).
Kerusakan sistematis inilah, lanjutnya, yang dijelaskan Allah Swt. dalam surah Ar-Rum ayat 41, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”
Ia menerangkan, salah satu permasalahan mendasar dengan struktur lingkungan internasional, seperti PBB, COP30, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), atau lembaga-lembaga kerja sama global nyatanya didominasi oleh kepentingan negara-negara besar dan sistem kapitalisme. “Negara-negara ini—terutama Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara industri—merupakan pencemar terbesar di dunia dan pendorong utama perubahan iklim, tapi mereka menunjukkan komitmen yang paling rendah untuk memenuhi janji iklim mereka dan mendanai keadilan iklim,” ujarnya.
Menurutnya, keputusan AS menarik diri dari Perjanjian Paris dan kegagalannya untuk memenuhi komitmen keuangan merupakan contoh dari ketidakstabilan struktural kapitalisme. “Di sisi lain, posisi pemerintah Afganistan dalam hal kebijakan domestik terkait isu-isu ini dan pembangunan kelembagaan untuk merespons bencana alam tidak memuaskan. Masalah yang lebih mendalam adalah Taliban mengeklaim netral dalam kebijakan luar negeri, padahal sikap tersebut tidak cukup, juga tidak dibenarkan secara agama maupun rasional dalam menghadapi realitas global yang kompleks ini,” paparnya.
Netralitas, ungkapnya, dalam menghadapi sistem korup yang mendominasi dunia secara politik, ekonomi, budaya, bahkan lingkungan, tidaklah mungkin dan tidak efektif. “Meskipun Afganistan netral dalam emisi gas rumah kaca dan tidak memiliki andil dalam penyebabnya, negara ini merupakan salah satu dari sepuluh negara yang paling terdampak oleh perubahan iklim. Dunia tidak netral dalam menyebabkan kerugian bagi umat,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, permasalahan di tingkat global terletak pada sistem korup yang mengakar kuat dan telah merasuki setiap aspek kehidupan. “Sistem kapitalisme sekuler yang membentuk mentalitas dan cara hidup masyarakat yang rusak dan merusak. Integrasi atau inklusi dalam struktur ini bukanlah solusi krisis, melainkan memproduksi krisis yang sama dalam bentuk yang lebih lemah dan lebih subordinat. Solusi sejati untuk krisis ini terletak pada kembali kepada solusi Islam dan menegakkan Khilafah,” jelasnya.
Menurutnya, hanya dengan kembali kepada sistem Ilahi dan menerapkan hukum-hukum Islam di tingkat pemerintahan, sistem global yang korup dapat ditantang, juga umat manusia, masyarakat, dan alam dapat dikembalikan ke keadaan alaminya. “Jika tidak, umat manusia akan terus terperangkap dalam siklus yang sia-sia, bergantung pada struktur kapitalisme, tanpa jalan nyata menuju keselamatan bagi manusia maupun dunia ini. Tidak ad acara lain selain kembali ke sistem Khilafah yang sesuai metode kenabian,” pungkasnya. [MNews/IK]

Astaghfirullah