Muslimah News, FOKUS — Situs resmi Gedung Putih merilis dokumen bertajuk Pernyataan Bersama tentang Kerangka Kerja untuk Perjanjian AS-Indonesia tentang Perdagangan Timbal Balik. Situs itu juga memublikasikan dokumen berjudul Lembar Fakta: Amerika Serikat dan Indonesia Mencapai Kesepakatan Perdagangan Bersejarah pada 22 Juli 2025.
Mengacu pada dokumen tersebut, Indonesia akan memberi kepastian transfer data pribadi keluar dari wilayah Indonesia ke Amerika Serikat (AS). Indonesia juga akan mengakui bahwa AS memenuhi standar perlindungan data yang memadai sesuai hukum nasional.
Meski demikian, data apa yang akan ditransfer masih menjadi pertanyaan. Pasalnya, penjelasan pejabat terkait memberikan keterangan berbeda-beda. Juru bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyebut transfer data yang dimaksud dalam kesepakatan dagang antara Indonesia-AS hanya mencakup data komersial.
Namun, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers 24 Juli lalu mengatakan, data pribadi sudah dibagikan sendiri oleh perorangan ketika mendaftar ke aplikasi di Google, Bing, dan ketika melakukan transaksi di e-commerce. Menurutnya, kesepakatan Indonesia dan Amerika hanya membuat protokol untuk itu.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan, pemindahan data pribadi lintas negara hanya diperbolehkan untuk kepentingan yang sah, terbatas, dan dapat dibenarkan secara hukum, bukan bentuk penyerahan data pribadi secara bebas.
Dipertanyakan Banyak Pihak
Pendiri Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja mempertanyakan istilah data komersial yang tidak ada dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Menurut dia, jika data komersial yang dimaksud terkait dengan penggunaan di Google atau AI, tidak perlu melalui perjanjian dagang semacam ini. “Sepertinya ada pemahaman yang keliru di dalam tim itu. Kami kaget menempatkan cross border data transfer itu sebagai satu syarat di dalam negosiasi penjanjian,” kata Ardi.
Menurutnya, kalau bicara cross border (transaksi melewati batas negara), artinya itu data pribadi masyarakat, nasabah, dan customer yang melakukan kegiatan dengan perantara perusahaan-perusahaan Amerika. “Yang sudah pasti itu ada data pribadi, bukan data komersial,” ucapnya.
Peneliti Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat Nurul Izmi mempertanyakan ketakterbukaan pemerintah secara eksplisit tentang jenis data apa saja yang akan ditransfer ke AS. Menurutnya, pemerintah harus terbuka dan mengetahui detail data yang kelak ditransfer. Nurul menjelaskan, transfer data antarwilayah yurisdiksi dibenarkan oleh UU yang berlaku di Indonesia dengan syarat AS memiliki perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi daripada yang berlaku di Indonesia.
Persoalannya, AS tidak memiliki regulasi terkait perlindungan data yang memadai. Ardi Sutedja menyebut perusahaan AS bahkan banyak terjerat masalah hukum di Eropa terkait perlindungan data ini.
Menguatkan Penjajahan
Setelah Perang Dunia II, AS dengan sombongnya mengatakan bahwa dunia ini adalah sebuah perusahaan dan AS memiliki saham terbesar dalam perusahaan ini. Inilah sudut pandang AS dalam memimpin peradaban kapitalisme saat ini. Kapitalisme hanya berpikir mencari uang lebih banyak lagi dengan cara menjajah negara-negara berkembang. Mereka menggunakan teknologi internet sebagai alat untuk menguatkan penjajahan demi memperlancar bisnis mereka. Di sinilah penyerahan data WNI menemukan relevansi sebagai penguatan penjajahan.
Rencana penyerahan data ini erat kaitannya dengan pembahasan perjanjian dagang yang sedang dilakukan Indonesia dengan AS. Produk Indonesia yang masuk ke AS dikenakan tarif 19%, sedangkan produk AS yang masuk ke Indonesia tidak dikenakan tarif alias 0%. Ditambah lagi Indonesia diwajibkan membeli komoditas strategis asal AS seperti energi, pertanian, dan pesawat Boeing.
Penyerahan data pribadi WNI kepada AS untuk ditukar dengan kelonggaran tarif adalah bentuk penjajahan digital berupa kontrol negara besar terhadap informasi rakyat negara berkembang. Hal ini sejalan dengan kekhawatiran para pakar IT terkait dampak penyerahan data ini. Saat data keluar ke entitas asing, pemilik data kehilangan kendali. WNI tidak tahu siapa yang memegang data tersebut, bagaimana data dipakai, di mana disimpan, dan bagaimana diperjualbelikan. Data bisa diproses lintas server di luar negeri, di luar jangkauan UU Indonesia.
Risiko kebocoran data pun sangat tinggi. Data dimungkinkan dijual ke broker data global, dipakai untuk iklan agresif, manipulasi opini publik, hingga aksi penipuan digital lintas negara.
Dari sisi keamanan nasional, data agregat bisa dimanfaatkan untuk strategi ekonomi dan politik asing yang melemahkan posisi Indonesia. Indonesia akan mengalami kerugian ekonomi. Yang diuntungkan adalah korporasi asing yang mengolah dan menjual data. Ekonomi digital rakyat Indonesia bisa dikuras, sedangkan rakyat hanya jadi tambang data.
Penyerahan data ini juga berpotensi menyebabkan hilangnya kedaulatan digital. Indonesia akan makin tergantung pada infrastruktur dan regulasi asing. Sementara itu, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok justru mengunci data warganya di dalam negeri dengan proteksi superketat. Oleh karenanya, permintaan AS terhadap data WNI ini harus ditolak. Ini adalah bentuk penjajahan digital AS yang disamarkan melalui kesepakatan dagang.
Perspektif Islam
Dalam perpektif Islam, data pribadi adalah amanah yang wajib dijaga. Menyerahkan data pribadi kepada pihak mana pun tanpa seizin pemiliknya adalah pengkhianatan.
Terkait perlindungan data, negara Khilafah akan memastikan bahwa proses akses data pribadi dilakukan sesuai panduan syariat. Prinsip perlindungan akses data pribadi setidaknya mengacu kepada tiga kaidah syarak, yaitu dilakukan berdasarkan saling rida, tidak menzalimi dan dizalimi, serta tidak menimbulkan bahaya bagi diri dan orang lain. Dalil terkait prinsip saling rida ini antara lain hadis Rasulullah saw., ”Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan darinya.” (HR Ibnu Hibban).
Melalui prinsip saling rida, penggunaan akses data dapat dilakukan secara sukarela atas seizin pemilik data pribadi. Jika tanpa seizin pemiliknya, penggunaan akses atau penyebarannya mengakibatkan pihak lain terzalimi bisa berupa kerugian atau haknya terlanggar, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang mencelakai diri sendiri atau orang lain. Memakai data pribadi tanpa izin sama saja menggunakan sesuatu yang bukan hak miliknya. Ini termasuk perbuatan zalim karena mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara batil.
Data pribadi rakyat merupakan data penting yang sifatnya rahasia. Negara wajib menjaga kerahasiaan data tersebut. Dalam Islam, negara Khilafah memiliki peran sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyat, termasuk dalam hal keamanan data pada era digital. Ini merupakan bentuk pengurusan negara terhadap rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda, “Imam/khalifah itu laksana penggembala (raa’in) dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya.” (HR Bukhari dan Muslim). Juga dalam hadis, “Sesungguhnya seorang imam itu (laksana) perisai (junnah), orang-orang akan berperang di belakangnya dan digunakan sebagai tameng.” (HR Bukhari dan Muslim).
Khalifah akan proaktif menjaga data warganya sebab perlindungan ini bukan hanya berbicara algoritma untuk pasar digital. Lebih dari itu, perlindungan data pribadi menjadi satu hal yang sangat penting karena terkait dengan kedaulatan negara. Inilah hakikat fungsi negara sebagai pengurus dan perisai bagi rakyatnya.
Dalam hubungan perdagangan, Khilafah akan menolak pertukaran data dengan negara kafir harbi. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam Muqaddimah ad-Dustur pasal 189 menjelaskan bahwa hubungan internasional dalam negara Khilafah dibedakan antara negara harbi (musuh) dan negara mu’ahid (terikat dengan perjanjian damai).
Amerika dikategorikan sebagai negara kafir harbi fi’lan yaitu negara yang melakukan permusuhan aktif kepada Islam dan kaum muslim karena dukungan militernya kepada Zionis Yahudi, serta dominasi ekonomi atas dunia Islam. Negara semacam ini haram dijadikan mitra dalam bentuk apa pun yang memungkinkan mereka mendapatkan informasi strategis tentang kaum muslim.
Negara Khilafah tidak boleh menjalin hubungan dagang strategis dengan negara kafir harbi fi’lan, apalagi yang melibatkan keamanan dan informasi. Menjalin hubungan dengan negara semacam ini sama saja memberi jalan kepada orang kafir untuk menguasai kaum muslim, padahal Allah melarang itu. Allah Swt. berfirman, “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”(TQS An-Nisa: 41).
Adidaya
Visi negara Khilafah adalah menjadi negara adidaya karena Islam harus disebarkan ke seluruh dunia. Semua kebijakan Khilafah diarahkan untuk menjadikan Khilafah sebagai negara pertama (adidaya), termasuk memikirkan riset teknologinya, industrinya, dan polugrinya yang aktif untuk menyebarkan Islam dengan dakwah dan jihad.
Ruang digital adalah dimensi baru yang harus diamankan demi pertahanan negara dan keamanan warga negara. Khilafah akan membangun back bone (tulang punggung) internet sendiri, baik pada aspek perangkat lunak, perangkat keras, atau pusat data. Dengan itu, semua infrastruktur digital mulai dari properti digital hingga aksesnya berada di bawah kendali Khilafah. Itu semua membutuhkan riset dan industri yang luar biasa.
Khilafah akan mengembangkan teknologi mutakhir di berbagai bidang yang dibutuhkan negara. Dalam kitab Sistem Pemerintahan Islam, hlm.206—207 Syekh Abdul Qadim Zallum menjelaskan bahwa seluruh fasilitas negara beserta industrinya, baik industri yang terkait dengan kemiliteran maupun tidak, harus senantiasa dikembangkan agar bisa mengungguli fasilitas-fasilitas serta industri negara dan bangsa-bangsa besar yang ada. Di samping itu, jurusan-jurusan dan fakultas sains dan teknologi harus lebih banyak dan maju sehingga bisa melahirkan beratus-ratus ribu lulusan insinyur, tenaga engineering, ahli-ahli desain, dan para teknokrat.
Semuanya harus senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan agar mampu menyiapkan kekuatan negara secara mengagumkan sehingga mampu menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh kaum muslim. Ini sebagaimana firman Allah Taala, “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).” (QS Al-Anfal [8]: 60).
Dengan konsep seperti ini serta didukung penerapan sistem ekonomi Islam, Khilafah akan sangat mudah membangun infrastruktur digital mandiri sehingga akan memutus ketergantungannya terhadap teknologi Barat.
Selain itu, Khilafah memahami bahwa Allah Swt. telah membebankan kepada kaum muslim agar mereka mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia menebar rahmat. Khilafah juga memahami bahwa orang-orang kafir, termasuk AS, selalu menaruh permusuhan terhadap umat Islam. Allah Swt. membebankan kepada Khilafah dan kaum muslim untuk memerangi orang-orang kafir sampai mereka mengatakan, ”Laa ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah” atau sampai mereka membayar jizyah, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk dan patuh.
Semuanya itu menuntut agar Khilafah dan kaum muslim hidup dengan kondisi ekonomi berdasarkan standar perang dan merancang peningkatan kekayaan negara sehingga mampu memenuhi kebutuhan finansial yang sangat besar yang dibutuhkan untuk meningkatkan dan mengikuti perkembangan industri persenjataan yang terus berkembang. Inilah yang akan ditempuh negara Khilafah dalam menjadikan dirinya sebagai negara adidaya di pentas dunia.
Hanya negara Khilafah yang mampu melindungi kehormatan umat secara menyeluruh, baik dalam bentuk fisik, ekonomi, maupun digital. Hanya negara Khilafah pula yang akan bisa mengalahkan kesombongan AS sebagai pemimpin dunia yang menebar kerusakan, digantikan dengan kepemimpinan Islam yang menebar rahmat ke seluruh penjuru dunia.
Sudah saatnya kaum muslim memahami bahwa hanya dengan penerapan sistem Islam kafah dalam naungan Khilafah, kehormatan umat akan terjaga dan dominasi kekuatan imperialisme negara-negara kapitalis akan hilang. Sudah saatnya umat bersatu mewujudkan perisai umat (Khilafah). [MNews/IA-RR]

Sepakat
Sistem kapitalis tdk peduli akan keselamatan rakyatnya
Khilafah solusi tuntas persoalan dalam kehidupan
Khilafah adalah perisai bagi umat Islam
Hegemoni Amerika Serikat hanya bisa di hancurkan dengan Khilafah