Muslimah News, FOKUS — Pemerintah berencana menaikkan tarif ojek online (ojol) dengan rentang kenaikan 8%—15%. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat (Hubdat) Aan Suhanan, kenaikan bervariasi sesuai zona yang ditentukan.
“Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi kenaikan tersebut, ada (yang naik) 15%, ada 8% tergantung dari zona yang kita tentukan ada tiga, zona 1, 2, dan 3,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (30-6-2025).
Rencana kenaikan tarif ojol ini seharusnya menjadi angin segar bagi para pengemudi ojol karena bisa mengerek pendapatan mereka. Namun, tidak demikian menurut pendapat banyak kalangan. Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menilai, kebijakan tersebut tidak akan membawa dampak terlalu besar terhadap pendapatan pengemudi. Pasalnya, menurut Ketua SPAI Lily Pujiastuti, potongan tarif aplikator terhadap pengemudi terlalu besar, bisa mencapai 70%.
“Kami mendapati potongan platform hingga 70%, di saat seorang pengemudi ojol hanya mendapatkan Rp5.200 untuk pengantaran makanan, padahal konsumen membayar Rp18.000 kepada aplikator,” jelasnya.
Hal senada disampaikan ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, bahwa kenaikan tarif tanpa pembatasan potongan tarif aplikator hanya akan meningkatkan pemasukan bruto (pendapatan kotor), bukan pendapatan bersih sehingga kenaikan tarif ini akan lebih menguntungkan aplikator.
Akun @purnajaya.ari**** mengatakan, kenaikan tarif ojol justru akan berisiko membuat pengguna transportasi online makin sepi. “Orang jadi mikir beli motor sendiri, akibatnya ojol makin sepi,” tulisnya.
Penghasilan Tidak Menentu
Para pengemudi ojol memang seperti mengundi nasib. Sulitnya ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja membuat jutaan pengemudi rela menjadi mitra perusahaan aplikator meski banyak dirugikan. Status mereka yang hanya menjadi mitra dan tidak menjadi karyawan tetap perusahaan aplikator membuat penghasilan pengemudi ojol tidak menentu meskipun mereka telah bekerja penuh waktu.
Dalam sistem kapitalisme yang diadopsi negeri ini, memang tidak ada akad kerja yang jelas antara pengemudi ojol dengan perusahaan aplikator. Akibatnya, pengemudi ojol tidak memiliki posisi tawar yang saling menguntungkan. Mereka menjadi pihak yang dirugikan akibat ketentuan perusahaan aplikator.
Pengemudi ojol hanya diposisikan sebagai salah satu komponen produksi yang harus diminimalkan pengeluarannya demi mengurangi ongkos produksi. Tujuannya agar perusahaan mendapatkan yang lebih besar lagi. Pengemudi ojol bagi perusahaan aplikator tidak ubahnya faktor produksi yang harus bekerja maksimal demi target pendapatan tinggi.
Di samping itu, status pengemudi ojol sebagai mitra menjadikan perusahaan aplikator merasa tidak wajib memberikan upah yang layak sebagai kompensasi atas tenaga yang sudah mereka curahkan. Ini tentu berbeda jika status pengemudi ojol sebagai pekerja, pemilik aplikator wajib memberikan upah atas pekerjaan dan waktu yang sudah mereka curahkan. Artinya relasi kemitraan antara pengemudi ojol dengan perusahaan aplikator dalam sistem kapitalisme menghasilkan ketakadilan dan eksploitasi kerja.
Sebagai regulator, negara hanya berperan mengatur pasar dan iklim usaha yang kondusif bagi para pengusaha serta membuat payung hukum yang menguntungkan usaha mereka. Dalam kasus ojol, perusahaan aplikator sebagai pemilik modal sangat domikeuntungannan kuasanya untuk meraup keuntungan besar. Akibatnya, pengemudi ojol sebagai mitra perusahaan aplikator menjadi pihak yang dirugikan karena daya tawarnya lemah. Tidak ada jaminan kesejahateraan dari hasil mengemudi, sedangkan negara abai dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya.
Inilah wajah buruk kapitalisme dalam mengatur hubungan kerja serta menjamin kesejahteraan rakyat. Kapitalisme menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama tanpa memperhatikan syariat dan keadilan.
Islam Memberikan Keadilan
Islam memiliki aturan yang sempurna dalam mengatur hubungan kerja. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam Kitab Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah Jilid II hlm. 533 menyebutkan bahwa dalam Islam tidak didapatkan problem tenaga kerja. Umat Islam tidak dibagi ke dalam kelas pekerja (buruh) dan kapitalis (pemilik modal), atau petani dan pemilik tanah, dan sebagainya.
Masih dalam kitab yang sama, dijelaskan, permasalahan seluruhnya berkaitan dengan pekerja (ajîr), baik dia dipekerjakan untuk bekerja sebagai spesialis dan ahli, atau ia dipekerjakan berdasarkan tenaganya. Begitu pula tatkala ia bekerja pada pribadi tertentu, kelompok tertentu, atau pada negara, termasuk apakah dia pekerja khusus atau umum. Semuanya adalah pekerja. Pekerja ini telah dijelaskan dan diterangkan hukum-hukumnya. Ketika para pekerja menyepakati upah yang ditentukan, mereka berhak mendapatkan upah yang ditentukan itu selama masa bekerja.
Islam mengatur hubungan kerja melalui akad ijarah (kontrak sewa tenaga/jasa) yang memastikan keadilan bagi kedua belah pihak. Pengemudi ojol dihormati sebagai pekerja, bukan mitra yang statusnya tidak jelas, dan diberi upah sesuai manfaat kerjanya, bukan atas dasar sepihak.
Dalam kitab Sistem Ekonomi Islam hlm. 83 Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan, apabila ijarah berhubungan dengan seorang pekerja maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Oleh karena itu, untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaannya sekaligus waktunya, upah, dan tenaganya. Jenis pekerjaannya juga harus dijelaskan sehingga tidak kabur karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya fasad (rusak). Waktunya juga harus ditentukan, semisal harian, bulanan, atau tahunan. Upah kerjanya juga harus ditetapkan. Rasulullah saw. bersabda, ”Apabila salah seorang di antara kalian mengontrak (tenaga) seorang pekerja maka hendaknya diberitahukan kepadanya upahnya.” (HR Ad-Daruquthni).
Oleh karena itu, dalam akad kontrak kerja, besaran upah harus sudah tertuang dengan jelas dan tidak menimbulkan kesamaran dari kedua belah pihak. Jika besaran upah tidak jelas dalam akad kontrak kerja, berpotensi menimbulkan perselisihan.
Pemberi kerja harus membayarkan upah tepat waktu, tidak boleh menundanya. Menunda membayarkan upah adalah kezaliman yang akan dimusuhi Allah Swt. pada hari kiamat.
Rasulullah saw. bersabda, “Tiga orang yang Aku (Allah Swt.) musuhi pada Hari Kiamat nanti adalah orang yang telah memberikan (baiat kepada khalifah) karena Aku, lalu berkhianat; orang yang menjual (sebagai budak) orang yang merdeka, lalu ia memakan harga (hasil) penjualannya; serta orang yang mengontrak pekerja kemudian pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya, sedangkan orang itu tidak memberikan upahnya.” (HR Ahmad, Bukhari, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).
Jika terjadi perselisihan terkait besaran upah antara pemberi kerja dan pekerja, para ahli (khubara’) akan menentukan upah sepadan. Ahli ini dipilih oleh kedua belah pihak. Jika masih berselisih, negara yang akan memilih ahli untuk memaksa kedua belah pihak mengikuti keputusan ahli tersebut.
Negara bertanggung jawab untuk memastikan akad ijarah berjalan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jika pemberi kerja menzalimi pekerja, negara wajib menghilangkan kezaliman itu karena mendiamkan kezaliman, padahal memiliki kemampuan untuk menghilangkan, adalah dosa besar.
Jika negara mengabaikan usaha penghilangan kezaliman ini atau negara sendiri yang menzalimi pekerja, seluruh umat wajib menuntut negara atas kezaliman ini dan berusaha menghilangkannya. Wajib atas Mahkamah Mazhalim untuk melihat kezaliman ini dan menghilangkannya dari orang-orang yang terzalimi. Perintah Mahkamah Mazhalim dalam hal ini berlaku atas penguasa dan negara (Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah Jilid II hlm. 234).
Dengan adanya kontrak ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan Islam, diharapkan pekerja tidak akan dizalimi. Mereka akan memperoleh upah sesuai dengan manfaat yang telah dicurahkan kepada pemberi kerja. Dengan syariat Islam semua pihak akan memperoleh keadilan, baik pekerja atau pemberi kerja sehingga ekonomi akan tumbuh sehat.
Memberikan Kesejahteraan
Fungsi negara sebagai raa’in (pelayan rakyat) akan memastikan rakyatnya bisa memenuhi kebutuhan pokok individual berupa sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan pokok kolektif berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pengemudi ojol yang sudah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya dikategorikan sebagai fakir yang akan mendapat santunan dari pos zakat.
Negara secara langsung memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan dari seluruh warga negara yang tidak mampu dan membutuhkan. Salah satu fungsi baitulmal dalam Islam adalah menjadi penyantun orang-orang lemah dan membutuhkan. Sedangkan pemerintah [khalifah] adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat. Rasulullah saw. bersabda, “Seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat). Ia akan diminta pertanggungjawabannya atas urusan rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Negara menerapkan konsep anggaran berbasis baitulmal dan bersifat mutlak sehingga memudahkan pelaksanaan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Hal ini karena sumber-sumber pemasukan maupun pintu-pintu pengeluaran sepenuhnya berdasarkan ketentuan syariat.
Hanya dengan penerapan sistem Islam, yakni Khilafah ’ala minhaj an-nubuwwah, akan mampu menjamin keadilan sehingga ekonomi tumbuh sehat serta menjamin kesejahteraan rakyat. Ini tidak hanya berlaku bagi muslim, tetapi juga nonmuslim yang memiliki identitas kewarganegaraan Islam yang tunduk pada peraturan dan kekuasaan negara Islam. Tidakkah kita merindukan hadirnya sistem Islam? [MNews/IA-RR]

Maa syaa Allah, hanya Sistem Islam yang mampu memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada rakyatnya, termasuk para Ojek (Ojek Online)
Rindu dengan penerapan khilafah