Muslimah News, FOKUS — Presiden Prabowo Subianto menggulirkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk menjaga laju pertumbuhan dan memperkuat stabilitas perekonomian nasional. Keputusan paket stimulus ini diumumkan setelah rapat terbatas bersama sejumlah jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta, pada Senin (2-6-2025).
Paket stimulus ekonomi yang akan diberlakukan selama Juni hingga Juli 2025 ini terdiri dari lima kebijakan. Pertama, diskon transportasi (kereta api dan angkutan laut), juga fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP). Kedua, diskon tarif tol sebesar 20% selama libur sekolah pada Juni hingga Juli 2025 sebesar Rp650 miliar. Ketiga, dukungan untuk kelompok paling rentan dan miskin melalui penebalan bantuan sosial dengan memberikan tambahan bantuan kartu dan beras. Total anggarannya sebesar Rp11,93 triliun.
Selanjutnya, keempat, bantuan subsidi upah senilai Rp300.000 per bulan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota, dengan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp10,72 triliun. Kelima, perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 50% bagi 2,7 juta pekerja di enam subsektor industri padat karya selama enam bulan, dengan anggaran berasal dari non-APBN sebesar Rp200 miliar.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa seluruh stimulus tersebut diharapkan dapat menjaga konsumsi rumah tangga di tengah potensi perlambatan ekonomi global, sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Harapan Semu
Tidak bisa dimungkiri, stimulus ekonomi yang dilakukan memang memiliki beberapa manfaat, di antaranya dapat merangsang pertumbuhan dan memperkuat ekonomi. Pemberian insentif berupa diskon atau tambahan penghasilan, misalnya, dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan pengeluaran. Artinya, pasar kembali hidup dan ekonomi mulai bertumbuh.
Namun, jika stimulus itu dilakukan serampangan dan tanpa perhitungan yang matang, yang terjadi justru akan makin menambah masalah. Jika pemerintah tidak hati-hati dalam menetapkan sasaran kebijakan, besaran stimulus hingga sektor yang ditargetkan malah bisa membahayakan, bahkan salah sasaran. Apalagi jika tidak ditunjang dengan pengawasan dan evaluasi yang tepat dan transparan, ini berpotensi pada penghamburan uang negara. Bukannya tumbuh, ekonomi justru melesu. Inflasi, defisit anggaran, hingga ketergantungan pada stimulus akan menjadi ancaman serius. Sedangkan harapan hanya tinggal harapan.
Namun jika menilik dari fakta paket stimulus ekonomi yang diberlakukan, juga kondisi keuangan negara, bayangan kegagalan justru nampak jelas. Beberapa pihak menilai bahwa paket stimulus ekonomi pemerintah hanya bersifat konsumtif dan kurang menyentuh aspek fundamental.
Pengamat ekonomi Yanuar Rizki mengatakan, upaya mendongkrak konsumsi rumah tangga harus sejalan dengan harga barang, sehingga seharusnya ada insentif pajak terhadap beberapa barang konsumsi rumah tangga. Ia juga menilai pemerintah perlu memperluas cakupan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk kelas menengah yang terdampak PHK.
Selanjutnya, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai bahwa lima paket stimulus tersebut selain boros APBN juga tidak berkelanjutan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menjelaskan, paket stimulus ini belum cukup mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kalaupun berefek, sifatnya temporer. Setelah paket selesai, kondisi ekonomi akan kembali lagi seperti sebelum diberikan stimulus.
Sudut Pandang Islam
Sudut pandang kapitalisme masih begitu kental mewarnai berbagai kebijakan pemerintah, termasuk dalam upaya penyejahteraan rakyat. Pemerintah juga cenderung setengah hati untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat luas. Dalam hal ini landasan sistem ekonomi kapitalisme yang senantiasa memihak uang, begitu jelas. Bantuan sosial pemerintah hanya sementara dan tidak menyentuh aspek fundamental menuju visi besar peningkatan kesejahteraan rakyat secara nasional, alih-alih pengentasan kemiskinan.
Lebih dari itu, keberadaan pajak sebagai salah satu sumber utama APBN sejatinya menambah beban ekonomi tiap rumah tangga rakyat. Itu masih belum termasuk beban ekonomi lain seperti biaya hidup, kebutuhan publik (kesehatan, pendidikan, keamanan, dan transportasi), potensi inflasi dan penurunan daya beli, tingginya volume impor pangan, dan sebagainya.
Semua realitas ini berbeda nyata dengan pengaturan ekonomi dan kesejahteraan menurut sistem Islam. Dalam Islam, pajak tidak termasuk ke dalam sumber pemasukan tetap negara. Artinya sejak awal, masyarakat tidak akan dipusingkan dengan pungutan pajak yang besaran dan ragamnya terus bertambah.
Untuk mencegah turunnya daya beli akibat lonjakan harga, akan didetaili. Jika penyebab lonjakan adalah kelangkaan barang, negara harus turun tangan untuk menjaga pasokan barang tersebut. Langkahnya bisa dengan memasukkan barang dari wilayah lain atau dengan menyediakan barang substitusi. Negara juga harus memastikan tidak ada penimbunan, praktik monopoli, maupun transaksi ribawi. Sedangkan jika masalahnya karena minusnya penghasilan masyarakat, negara harus memberikan fasilitas maupun lapangan pekerjaan bagi rakyat agar mereka bisa berpenghasilan yang layak.
Rasulullah saw. telah mencontohkan realisasi solusi ekonomi jangka panjang. Dahulu, Rasulullah saw. pernah meminta seorang pengemis untuk membeli kapak dari uang yang beliau berikan, agar kapak tersebut digunakan untuk mencari kayu bakar dan dijual.
Rasulullah saw. bersabda, “Sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, lalu ia pergi ke gunung, kemudian ia kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, sehingga dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya. Itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberinya ataupun tidak.” (HR Bukhari). Dengan ini Rasulullah saw. memastikan agar sang pengemis bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan tetap, bukan hanya sekadar diberi solusi temporer, yaitu mendapatkan makan.
Pemberian modal usaha, jaminan iklim bisnis yang kondusif, dan daya saing yang sehat, semestinya menjadi fokus pemerintah untuk bisa mendorong terciptanya aktivitas ekonomi baru. Untuk orang-orang yang lemah dan tidak mampu bekerja, dana sosial akan diberikan kepada mereka. Jadi, memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan harus diprioritaskan dibandingkan pemberian bantuan sosial.
Dengan demikian jelas bahwa berharap penguatan stabilitas ekonomi melalui paket stimulus hanyalah harapan semu. Sebabnya, strategi peluncuran paket stimulus ini sekadar kebijakan tambal sulam yang tidak menyentuh akar masalah, sehingga suntikan dana berapa pun tidak akan mampu menyelesaikan masalah.
Revolusi Ekonomi, Bukan Stimulus Ekonomi
Di tengah kondisi ekonomi negara yang karut marut, harapan untuk memperkuat stabilitas ekonomi tidak mungkin bisa diwujudkan dengan sekadar meluncurkan paket stimulus ekonomi. Apalagi pendanaan paket itu nyatanya sebagian besar bersumber APBN yang notabene berasal dari pungutan pajak dan utang ribawi. Dengan kata lain, lagi-lagi rakyat juga yang akhirnya harus menanggung beban ini.
Menguatkan stabilitas ekonomi jelas perlu aksi yang lebih strategis dan fundamental. Untuk itu, harus ada upaya serius dan jujur agar bisa melihat dengan gamblang akar permasalahan yang terjadi. Siapa pun yang mencermati kondisi ekonomi negara kita akan menemukan bahwa segala permasalahan bermuara dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme.
Sistem ekonomi kapitalisme dengan seperangkat aturannya telah secara nyata menciptakan kesenjangan ekonomi yang sangat parah. Para pemilik modal besar diberikan kemudahan untuk mengakses sumber-sumber kekayaan dan mengeksploitasi SDA, baik itu sungai, danau, laut, gunung, hutan, maupun barang tambang yang depositnya besar. Sedangkan di luar sana, mayoritas rakyat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka yang sudah bekerja pun tidak lepas dari bayang-bayang PHK.
Sistem kapitalisme pula yang telah menjebak negara untuk hanya berpuas diri dengan sumber pemasukan rutin berupa pajak dan utang, seraya melupakan kekayaan alam yang melimpah. Aneka SDA itu dialihkan kepemilikan serta pengelolaannya kepada pihak swasta dan asing. Negara juga merasa puas dengan bagi hasil ala kadarnya, tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat. Rakyat yang seharusnya bisa merasakan manfaat dari kekayaan alam tersebut, justru tidak bisa mendapatkan apa-apa dan tetap miskin.
Sistem kapitalisme terbukti telah meniscayakan fungsi negara hanya sebagai regulator dan fasilitator, bukan pengurus dan penanggung jawab langsung atas segala urusan rakyatnya. Akibatnya, kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan tidak kunjung bisa diatasi. Dengan ini jelas yang kita butuhkan untuk menguatkan stabilitas ekonomi adalah perubahan revolusioner atas sistem ekonomi hari ini, bukan sekedar stimulus ekonomi.
Khatimah
Sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan di negara kita jelas tidak mampu mewujudkan stabilitas ekonomi sehingga pemerintah harus mengambil kebijakan stimulus ekonomi. Miris, langkah ini justru berpeluang memperparah kondisi.
Berbeda dengan sistem kapitalisme, sistem Islam memiliki aturan kehidupan terbaik yang lengkap dan sempurna. Dengan penerapan syariat Islam secara kafah oleh Khilafah, tinta emas sejarah peradaban Islam selama berabad-abad telah mencatat bahwa stabilitas dan kekuatan ekonomi terjaga, kesejahteraan merata, kemiskinan nyaris tidak ada, bahkan pernah tidak ditemukan orang yang berhak mendapatkan zakat. Wallahualam bissawab. [MNews/SK-NA]
