[Khilafah Rasyidah] Memerangi Realitas Rusak Warisan Sistem Lama (Bagian 3/6)

[Khilafah Rasyidah] Memerangi Realitas Rusak Warisan Sistem Lama (Bagian 3/6)

Penulis: dr. Hamdan Fahmi

Sambungan dari Bagian 2/6

Muslimah News, TELAAH KITAB — Pada hakikatnya, masalah ini adalah masalah paling dalam yang berkaitan dengan aktivitas memerangi kerusakan peninggalan sistem lama. Beberapa orang telah menulis bagian-bagian dalam masalah ini. Dalam hal ini, kami akan menambahkan beberapa hal yang kami pandang benar dalam memecahkan masalah ini.

Namun demikian, alternatif solusi ini tetap berpeluang untuk diambil atau dibantah. Sebabnya, masalah ini, seperti yang kami katakan, berkaitan dengan cara-cara dan teknik beraktivitas, kecuali masalah hukum syarak yang berkaitan dengan masalah ini.

Sesungguhnya aktivitas penggantian mata uang lama yang dicetak atau dibuat di negeri-negeri kaum muslim dapat dilakukan menurut langkah-langkah berikut.

1. Pada masa awal, Daulah melakukan pembatasan jumlah uang lokal yang ada dan dicatat di dalam pembukuan khusus. Hal ini agar tidak terjadi lagi pemalsuan-pemalsuan mata uang yang baru atau memasukkan mata uang palsu melalui tapal batas negara. Setelah aktivitas penghitungan dan pencatatan selesai, pemilik uang lama itu diberi surat berharga dengan nominal sesuai nilai harta mereka sampai ketika bisa secara langsung dilakukan penukaran mata uang resmi, yaitu emas dan perak.

Aktivitas ini memerlukan petugas-petugas khusus. Daulah bisa memilihnya dari orang-orang yang menguasai teknik akuntansi, lokasi, dan pengarsipan.

2. Petugas-petugas tersebut melakukan penghitungan nilai berbagai mata uang dengan emas dan perak sesuai harga emas dan perak di pasar internasional. Juga sesuai dengan nilai-nilai mata uang lokal yang dicetak sebelum berdirinya Daulah Khilafah. Nilai-nilai itu disimpan dalam catatan khusus.

3. Daulah mengumpulkan emas dan perak yang ada di dalam Daulah dan mencatatnya di dalam catatan resmi. Daulah juga mendata dan menghitung berbagai komoditas di dalam negeri yang mungkin dipertukarkan dengan mata uang lokal, mata uang internasional, batangan atau lempengan emas dan perak, yaitu yang mungkin dilakukan pertukaran dalam aktivitas jual beli dengan semua itu.

4. Daulah wajib memperhatikan berbagai kebutuhan pokok masyarakat terhadap barang dan jasa sebelum memperhatikan aktivitas pertukaran mata uang lama dengan emas dan perak atau sesuatu yang berharga. Daulah juga wajib memperhatikan kebutuhan Daulah akan mata uang dan benda berharga untuk bertahan menghadapi embargo dan permusuhan dari kaum kafir.

Kedua masalah ini jauh lebih penting dan mendesak bagi Daulah dan masyarakat daripada aktivitas penggantian mata uang lama. Ini karena lebih menyibukkan diri dengan penggantian mata uang lama dan mendistribusikan kekayaan atau surat-surat berharga kepada masyarakat dan mengabaikan bahaya-bahaya yang mengancam Daulah, merupakan tindakan yang tidak bijaksana. Daulah tidak boleh lebih menyibukkan diri dengannya dan meninggalkan perhatian akan bahaya tersebut. Berbagai kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan Daulah untuk tetap bertahan lebih penting daripada mengompensasi nilai simpanan harta masyarakat dalam surat-surat berharga.

5. Daulah mengganti sebagian dari simpanan masyarakat dengan kadar yang menjamin pelaksanaan berbagai urusan keseharian mereka dan memenuhi berbagai kebutuhan pokok mereka. Sedangkan sisa nilai surat berharga itu tetap dijaga di dalam catatan Daulah sampai Daulah benar-benar stabil dan setelah itu memiliki kemampuan untuk menggantinya secara total.

6. Daulah wajib memilih dan mengangkat para ahli ekonomi yang bertugas melakukan pengkajian secara mendalam pada setiap masa. Hal itu untuk menentukan jumlah mata uang lama yang bisa diganti oleh Daulah. Misalnya pada bulan pertama, Daulah mampu mengganti 10% dari harga mata uang-mata uang tersebut, pada bulan kedua sebesar 10%, dan seterusnya. Ini sesuai hasil kajian atas berbagai kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan Daulah dalam rangka tetap bertahan dan terus berjalan dalam menghadapi berbagai bahaya.

7. Berkaitan dengan uang kertas asing, seperti Dolar Amerika, Yen Jepang, Franc Perancis, dan lainnya, semuanya diperlakukan seperti mata uang kertas (fiat money) dalam negeri dari masa sebelumnya, kecuali aktivitas pencatatan dalam rangka penggantiannya pada masa datang dalam aktivitas penggantian barang dan jasa.

Dalam aktivitas pertukaran dengan barang dan jasa ditetapkan batasan sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok dan kebutuhan Daulah untuk tetap berjalan. Misalnya, seseorang memiliki uang satu juta dolar Amerika. Orang itu tidak dibebaskan–pada awal masa kesulitan–untuk membeli barang dan jasa apa saja yang ia inginkan, sementara orang lain tidak bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya.

Adapun berkaitan dengan aktivitas pertukaran dengan luar negeri jika pemilik uang itu mampu melakukannya, tidak ditetapkan batasan, kecuali jika bertentangan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan Daulah.

8. Daulah melakukan pengumpulan emas dan perak secara detail, yaitu untuk mengumpulkan emas dan perak yang ada, serta yang mungkin diperoleh dalam waktu singkat. Hal itu sebagai pendahuluan bagi aktivitas pencetakan dan pembentukan mata uang syar’i.

Pada tahap ini, Daulah mengonsentrasikan semua potensinya untuk memperoleh emas dan perak, serta mendorong masyarakat untuk memberikan sumbangan sesuai kemampuan mereka. Masyarakat juga didorong untuk mengutangi batangan dan simpanan emas mereka atau mata uang asing yang mereka miliki. Hal ini agar Daulah mampu menghimpun sebesar mungkin back up mata uang dengan emas dan perak.

Apa yang diambil oleh Daulah pada masa tersebut dinilai sebagai utang Daulah, baik emas, perak, mata uang asing, atau barang berharga lainnya. Daulah mencatatnya sampai tiba saatnya Daulah memiliki kemampuan untuk melunasinya. Pada hakikatnya, masalah berutangnya Daulah kepada individu-individu rakyat kadang kala menjadi suatu kebutuhan mendesak pada masa awal, khususnya jika Daulah menghadapi embargo ekonomi dan terjun dalam kancah pertempuran melawan kaum kafir.

9. Daulah dengan segala upaya berusaha memperoleh emas dan perak, baik dengan eksploitasi, penyelundupan dari luar, berutang, atau jalan lainnya. Hal itu sebagai pendahuluan bagi aktivitas pewajiban sistem mata uang syar’i semaksimal mungkin.

10. Aktivitas pencetakan mata uang syar’i wajib dilakukan secara cepat, yaitu sesuai dengan hukum-hukum syarak yang ditetapkan menurut timbangan dinar emas dan dirham perak. Oleh karenanya, Daulah wajib mencetak mata uang berdasarkan karakter tersebut.

Pada saat yang sama dikeluarkan uang-uang kertas yang merepresentasikan surat-surat berharga yang memiliki back up emas dan perak, sesuai dengan deskripsi yang kami sebutkan sebelumnya dari sisi kecepatan waktu penukarannya dan kemustahilan adanya pengurangan. Demikianlah hukum-hukum dan cara-cara dalam aktivitas perombakan realitas rusak dalam masalah mata uang. Masalah ini merupakan masalah yang mungkin untuk diambil, ditolak, dan dilakukan ijtihad karena merupakan masalah baru. [MNews/RY-YG]

Sumber: dr. Hamdan Fahmi, Khilafah Rasyidah.

Share

One thought on “[Khilafah Rasyidah] Memerangi Realitas Rusak Warisan Sistem Lama (Bagian 3/6)”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *