Muslimah News, NASIONAL — Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Prof. Didi Achjari, M.Com., Akt., Ph.D., dalam pertemuan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) ke-22 yang digelar di Denpasar, Bali, Kamis (8-5-2025) mengatakan sekolah bisnis dalam pendidikan tinggi tidak hanya mengemban tugas untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dalam bidangnya, tetapi ikut juga diminta berkontribusi dalam pembangunan terutama dalam mengatasi isu keberlanjutan.
Apalagi, sambungnya, di tengah kondisi Indonesia yang tengah menghadapi tantangan pembangunan struktural seperti pembangunan pengentasan kemiskinan dan reformasi kelembagaan.
Jangka Pendek
Namun, mahasiswa pascasarjana Novi Puji Astuti mengungkapkan, kebijakan penanggulangan kemiskinan sering bersifat jangka pendek dan karitatif (memberi kasih sayang), bukan solutif dan transformatif.
Ia menganalisis bahwa penyebabnya adalah penerapan sistem ekonomi konvensional berbasis kapitalisme, yang orientasinya pada pertumbuhan dan sering kali mengabaikan distribusi kekayaan. “Pemerintah lebih fokus pada indikator makro seperti PDB, tetapi lupa bahwa kesenjangan kaya dan miskin makin menganga,” ujarnya kepada MNews, Ahad (25-5-2025).
Ketika pembangunan hanya dinilai dari angka-angka, sambungnya, realitas sosial masyarakat sering tidak mendapatkan porsi perhatian yang adil. “Masalah ini juga diperparah dengan lemahnya peran institusi pelaksana. Penetapan standar kemiskinan, desain strategi penanggulangan, dan implementasi kebijakan masih jauh dari ideal,” paparnya.
Sistem Islam
Novi pun membandingkan dengan sistem Islam yang memandang kemiskinan bukan semata persoalan ekonomi, tetapi juga amanah sosial.
“Dalam sistem ekonomi Islam, pengentasan kemiskinan dilakukan melalui pendekatan menyeluruh,” ucapnya.
Ia memperinci beberapa pendekatan. Pertama, sebutnya, distribusi kekayaan yang adil. “Dalam sistem pemerintahan Islam, Khilafah, negara mengatur distribusi kekayaan melalui mekanisme kepemilikan yang jelas, yakni kepemilikan individu, umum, dan negara. Kekayaan umum seperti tambang, hutan, dan air tidak boleh dikuasai swasta, melainkan dikelola negara demi kesejahteraan rakyat,” urainya.
Kedua, jelasnya, zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen resmi. “Negara Islam mewajibkan zakat sebagai instrumen fiskal. Dana zakat didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, termasuk fakir dan miskin, sehingga menjadi jaring pengaman sosial yang terstruktur dan sistematis,” ungkapnya.
Ketiga, sebutnya, larangan riba dan monopoli. “Sistem ekonomi Islam melarang praktik riba dan monopoli yang merugikan masyarakat kecil. Dengan demikian, tercipta iklim ekonomi yang adil dan kompetitif,” terangnya.
Keempat, sambungnya, pemberdayaan ekonomi umat karena negara wajib menyediakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat agar produktif. “Rasulullah saw. sendiri memberi contoh bagaimana membantu fakir miskin dengan menyediakan alat kerja, bukan sekadar memberi bantuan,” ucapnya.
Kelima, ujarnya, peran negara yang aktif. “Dalam Islam, negara bukan hanya regulator, tetapi juga pelaksana dan pengawas distribusi kekayaan. Negara bertanggung jawab menjamin kebutuhan pokok rakyat, seperti pangan, papan, sandang, pendidikan, dan kesehatan,” jelasnya.
Jadi, ia menekankan, kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis atau bantuan karitatif semata, tetapi butuh solusi sistemis, filosofis, dan spiritual.
“Islam telah menawarkan sistem ekonomi yang terbukti berhasil menghapus kesenjangan sosial selama ratusan tahun masa Khilafah. Sudah saatnya umat Islam mengkaji kembali sistem ekonomi Islam sebagai solusi yang komprehensif dan adil dalam menjawab tantangan kemiskinan di Indonesia,” tandasnya. [MNews/RA]
