[Kabar] Jubir: Upaya PBB Mengintegrasikan Afganistan ke Dalam Masyarakat Sekuler Menghadapi Tantangan Serius

[Kabar] Jubir: Upaya PBB Mengintegrasikan Afganistan ke Dalam Masyarakat Sekuler Menghadapi Tantangan Serius

Muslimah News, INTERNASIONAL — Kunjungan Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan ke Kabul dan Kandahar, ditambah dengan undangan Amir Khan Muttaqi—Menteri Luar Negeri rezim yang berkuasa—ke Qatar, menandakan upaya baru untuk memajukan inisiatif internasional dan untuk menarik pemerintah Afganistan.

Terkait hal di atas, juru bicara (jubir) kelompok dakwah ideologis internasional wilayah Pakistan memberikan ulasannya. “Apa yang disebut “peta jalan” PBB yang ditujukan untuk mengintegrasikan rezim penguasa Afganistan ke dalam masyarakat sekuler global telah menghadapi tantangan penerapan yang serius dan telah terhenti,” ungkapnya, Jumat (2-5-2025), kepada Kantor Berita ideologis internasional.

Ia menjelaskan bahwa tantangan serius itu berupa kepemimpinan rezim Afganistan— yang bertentangan dengan harapan Barat— telah menolak untuk menerima perubahan mendasar dalam pendekatannya.

Meski mengalami kegagalan ini, lanjutnya, Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) tidak mau tinggal diam. ”Akibatnya, muncul rencana baru untuk mencapai tujuan yang sama melalui saluran alternatif. Inti dari upaya ini adalah strategi untuk secara bertahap mengasimilasi rezim Afganistan ke dalam tatanan global saat ini melalui keterlibatan yang terencana mengikis identitas Islamnya selangkah demi selangkah,” ulasnya.

Ia menerangkan, AS mengajukan peta jalan ini melalui strategi ganda, yaitu tekanan dan persuasi berupa imbalan dan hukuman. ”Kadang-kadang, AS bertindak langsung dengan mencabut sanksi bagi individu atau menawarkan insentif politik simbolis. Di lain waktu, AS memperketat aturan dengan menghentikan bantuan internasional,” paparnya.

Di samping tindakan terbuka ini, lanjutnya, Washington diam-diam mengajukan agenda yang sama melalui perantara seperti PBB dan negara-negara seperti Qatar. ”Taktik lain yang digunakan adalah memecah belah rezim secara internal dengan membuat kategori moderat dan ekstremis dalam upaya melemahkan ikatan Islam dan mendorong sebagian darinya ke arah Islam moderat,” kritiknya.

Proksi

Ia menilai, Qatar yang telah lama dipandang sebagai pusat proksi Barat di kawasan tersebut memainkan peran sentral dalam manuver politik ini, bekerja sama dengan PBB, berupaya mengimbangi sikap konfrontatif era Trump dengan menawarkan sejumlah faksi dalam rezim tersebut dengan bujukan diplomatik dan politik.

”Dampak dari upaya ini kini terlihat jelas dalam pernyataan Menlu Amir Khan Muttaqi. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Al-Jazeera, ia mendesak masyarakat internasional untuk mengubah Afganistan menjadi ruang bagi persaingan ekonomi yang positif. Namun, sejarah dan pengalaman kontemporer menunjukkan bahwa persaingan ekonomi semacam itu di negara-negara yang lebih lemah sering kali menjadi jalan bagi penetrasi asing, ketergantungan, dan penjajahan ekonomi,” kritiknya.

Kewajiban Syariat

Ia juga mengkritik pernyataan Menlu Qatar yang mengatakan bahwa para penguasa hendaknya memiliki tanggung jawab moral terhadap Palestina. ”Tanggung jawab umat Islam—terutama para penguasa mereka—terhadap Palestina tidak hanya bersifat moral atau emosional, itu adalah kewajiban hukum dalam syariat,” tukasnya.

Para penguasa muslim, lanjutnya, berkewajiban untuk memobilisasi pasukan mereka dalam membela yang tertindas, bukan bersembunyi di balik bahasa etika yang abstrak sebagai cara untuk menghindari tindakan nyata. ”Rasa marah moral ini bahkan lebih jelas ditunjukkan oleh beberapa nonmuslim di Barat—mereka yang turun ke jalan atau, seperti tentara Amerika yang membakar dirinya sendiri di luar kedutaan Zion*s Yahudi,” bandingnya.

Amir Khan Muttaqi, sambungnya, juga mengimbau Donald Trump untuk menunjukkan “keberanian politik” di Afganistan. ”Namun kenyataannya setiap orang dan setiap bangsa menunjukkan keberanian sebanding dengan keyakinannya pada nilai-nilainya. Jika Trump bertindak berani, itu akan melayani kepentingannya sendiri,” jelasnya.

Ia pun mempertanyakan, di manakah penguasa muslim? ”Seseorang yang menegakkan dinIslam, bertindak untuk menegakkannya, dan tidak takut disalahkan atau dihukum?” cetusnya.

Menurutnya, penguasa muslimlah yang harus memiliki keberanian untuk menegakkan kembali Khilafah Rasyidah berdasarkan metode kenabian dan menjalankan kebijakan luar negeri yang didasarkan pada dakwah dan jihad,” terangnya.

Memang, ia menyatakan, kebenaran Islam membutuhkan keberanian. ”Inilah keberanian yang kita cari dari para penguasa kita,” pungkasnya mengutip QS Al-Ahzab: 39, ”[Mereka] adalah orang-orang yang menyampaikan risalah Allah dan bertakwa kepada-Nya, dan tidak takut kepada siapa pun kecuali Allah.” [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *