Muslimah News, FOKUS — Harga kelapa yang dijual di sejumlah pasar tradisional melonjak drastis dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah pedagang kelapa mengungkapkan, harga kelapa saat ini mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Diketahui sebelumnya harga kelapa Rp10.000-an, tetapi sekarang bisa sampai Rp25.000. Bahkan, setelah lebaran harga kelapa makin naik. Selama bertahun-tahun berdagang kelapa, para pedagang mengaku bahwa ini adalah pertama kalinya terjadi lonjakan harga yang begitu drastis.
Pemicu naiknya harga kelapa diduga karena pasokan yang tersendat. Kelangkaan pasokan kelapa bulat membayangi pasar dalam negeri. Wakil Ketua Umum Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Amrizal Idroes menjelaskan bahwa kelangkaan ini dipicu oleh rendahnya curah hujan yang tidak mencukupi kebutuhan air untuk tanaman kelapa karena musim panas masih berlangsung sejak tahun lalu hingga tahun ini.
Penurunan produksi kelapa bulat berdampak pada terganggunya pasokan dalam negeri. Apalagi para petani kelapa juga harus memenuhi permintaan ekspor, selain kebutuhan pasar domestik. Amrizal menambahkan bahwa saat ini para petani kewalahan memenuhi permintaan pasar karena produksi kelapa tahun lalu dan tahun ini turun drastis.
Kenaikan harga kelapa bulat turut berdampak pada harga produk turunannya, seperti santan. PT Pulau Sambu (Sambu Group) produsen santan kemasan merek Kara mengaku telah menyesuaikan harga jual produknya seiring naiknya harga kelapa bulat.
Karena Ekspor?
Faktor utama penyebab lonjakan harga kelapa diduga karena meningkatnya volume ekspor kelapa ke sejumlah negara. Ekspor kelapa bulat Indonesia mengalami peningkatan signifikan sepanjang Januari—Februari 2025. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), total nilai ekspor kelapa mencapai US$30,8 juta atau sekitar Rp517 miliar. Volume ekspor kelapa tercatat sebesar 71.077 ton dengan Cina sebagai negara tujuan utama, yakni sebesar 68.065 ton, disusul oleh Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Kenaikan ekspor dari bulan ke bulan mencapai 29,84%.
Tren ekspor kelapa selama empat tahun terakhir sebenarnya menunjukkan fluktuasi. Setelah sempat menurun pada 2022, ekspor kelapa kembali naik pada 2023 dan terus tumbuh hingga 2024. Pada 2024, volume ekspor kelapa mencapai 431.915 ton, sedikit lebih tinggi dibandingkan 2021. Peningkatan volume ekspor ini diklaim mencerminkan potensi besar komoditas kelapa Indonesia di pasar internasional, terutama di kawasan Asia.
Tingginya permintaan kelapa itu menyebabkan harga kelapa meningkat. Kenaikan harga kelapa ini berdampak pada berkurangnya pembeli di pasar dalam negeri. Para pedagang kelapa parut juga mengaku mengalami penurunan penjualan. Omzet pedagang kelapa parut menyusut hingga 50% lebih karena sepi pembeli setelah harga jual kelapa parut melonjak hingga dua kali lipat.
Akibat harga yang melonjak, para pembeli mulai meninggalkan kelapa parut segar dan beralih ke santan kelapa instan karena menganggap harganya lebih terjangkau, apalagi jika hanya untuk kebutuhan dapur rumah tangga. Sebelumnya, dengan uang Rp20.000 mereka bisa membeli dua butir dan masih mendapatkan uang kembalian. Namun, sekarang dengan uang yang sama pembeli hanya mendapatkan satu butir.
Sektor yang tidak kalah terpukul dengan naiknya harga kelapa adalah kuliner rakyat. Warung makan yang biasanya sekali membeli bisa sampai 20 butir kelapa, sekarang hanya membeli dua butir dan sisanya mereka menggunakan santan instan/kemasan. Belum lagi dengan pedagang rumah makan nasi padang, juga kue kecil atau jajanan pasar, kenaikan harga kelapa sangat berdampak pada omzet penjualan mereka.
Ekspor, Angin Segar?
Setelah bertahun-tahun dihargai rendah dan kalah bersaing dengan minyak sawit, harga kelapa kini tengah melonjak ke kisaran Rp6.400—6.800/kg. Kenaikan ini diklaim membawa angin segar bagi para petani kelapa yang selama puluhan tahun hanya menerima harga antara Rp1.000—1.500/kg.
Ketua Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia (Perpekindo) Muhaemin Tallo mengatakan bahwa masa keemasan kelapa sempat tergeser sejak 1990-an saat minyak sawit mulai mendominasi pasar. Ia juga menyatakan, saat itu harga kelapa pernah terpuruk selama lebih dari satu dekade. Pada saat yang sama, suara petani nyaris tidak terdengar.
Namun kini, katanya, saat harga mulai membaik dan ekspor kelapa meningkat, petani justru khawatir dengan adanya wacana moratorium ekspor selama enam bulan. Menurutnya pula, penghentian ekspor akan kembali memukul kesejahteraan petani yang baru saja bangkit.
Ia juga menyoroti data Kementan yang mencatat penyusutan lahan kelapa dari 3,9 juta hektare pada 1990 menjadi 3,2 juta hektare pada 2024. Banyak lahan di Maluku, Sulawesi, dan Sumatra yang telah beralih menjadi perkebunan sawit atau kawasan tambang. Tidak heran, katanya, ekspor memberikan motivasi kepada petani untuk menanam ulang dan merawat kebunnya. Ini adalah momentum untuk mengembalikan kejayaan kelapa nasional.
Untuk itu, Perpekindo mendorong agar pemerintah tidak menghentikan ekspor kelapa, melainkan fokus pada peningkatan produktivitas melalui program replanting, kemitraan industri yang adil, dan pemberian insentif bagi petani agar lahan kelapa tidak dialihfungsikan. Hal ini dianggap penting karena para petani kelapa sudah terlalu lama berada dalam tekanan. Saat peluang mulai terbuka, mereka berharap agar jangan dipadamkan karena sebagai petani mereka juga merasa berhak untuk hidup lebih layak.
Butuh Perlindungan Pemerintah
Polemik di balik moncernya ekspor kelapa menunjukkan abainya pemerintah terhadap industri kelapa, baik pada sektor hulu berupa perkebunan kelapa maupun hilir berupa perdagangan komoditas kelapa. Kita tidak bisa memungkiri bahwa petani kelapa merasa wajar untuk ekspor karena selama ini mereka merasakan rendahnya harga kelapa. Melalui ekspor, mereka merasa bisa meningkatkan harga sekaligus daya tawar kelapa sebagai komoditas ekonomi. Pada titik ini tampak bahwa kesejahteraan petani kelapa masih menjadi problematik yang belum teratasi.
Sedangkan di sektor hilir, tampak sekali bahwa perdagangan kelapa juga absen dari perhatian pemerintah. Di dalam negeri, pemerintah gagal menjaga pasokan dan keseimbangan harga di pasaran. Terlebih sektor hulu perkebunan kelapa memang sudah bermasalah. Namun, untuk urusan ekspor, pemerintah tampaknya lebih fokus karena tentunya berimplikasi pada pemasukan negara berupa cukai. Pada saat yang sama, pemerintah justru cenderung tidak peduli dengan kebutuhan kelapa di pasar dalam negeri, padahal keberadaan kelapa beserta santannya penting bagi sektor kuliner rakyat. Kelangkaan maupun kurangnya pasokan tentu akan berefek domino bagi produk-produk turunan kelapa, padahal konsumennya adalah masyarakat luas.
Jika sudah demikian, lantas di mana perlindungan negara terhadap perkebunan dan perdagangan komoditas kelapa? Mengapa pemerintah lebih mementingkan kebutuhan kelapa masyarakat luar negeri dibandingkan kebutuhan rakyatnya sendiri?
Jaminan Khilafah dalam Perdagangan Milik Warga
Syekh Abdurrahman al-Maliki rahimahullah di dalam kitab As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla (Politik Ekonomi Islam) menyatakan bahwa perdagangan adalah jual beli, baik dalam bentuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.
Perdagangan dalam negeri menurut Islam sejatinya tidak membutuhkan kajian atau penjelasan tertentu, tetapi cukup dengan penerapan hukum jual beli sebagaimana yang telah syarak tentukan. Perdagangan dalam negeri tidak membutuhkan supervisi dari negara secara khusus, melainkan cukup secara umum dalam konteks agar perdagangan tersebut terikat dengan hukum syarak dan negara dapat memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran.
Hal ini berbeda dengan perdagangan luar negeri yang membutuhkan penjelasan khusus karena memiliki hukum-hukum yang khas. Dalam perdagangan luar negeri, para pedagang yang termasuk warga negara Islam (Khilafah), baik itu muslim atau nonmuslim (ahlu adz-dzimmah), berhak melakukan perdagangan luar negeri sebagaimana perdagangan dalam negeri. Mereka berhak melakukan ekspor dan impor atas komoditas yang mereka kehendaki dari negara mana pun.
Ekspor dan impor yang dilakukan warga negara Islam adalah mubah kecuali dalam dua keadaan. Pertama, ekspor dan impor komoditas yang jika dilakukan akan berdampak bahaya (dharar) akan dilarang hanya untuk komoditas tersebut. Kedua, ekspor dan impor dengan negara yang sedang melangsungkan perang fisik secara riil dengan negara Islam (kafir harbi fi’lan) haram dilakukan.
Sedangkan untuk orang-orang kafir mu’ahid (nonmuslim yang negaranya terikat perjanjian dengan negara Islam), mereka diperlakukan sesuai isi perjanjian yang terjadi dengan mereka, baik terkait komoditas yang mereka ekspor ke negara Islam atau impor dari negara Islam.
Untuk warga dari negara kafir harbi hukman (negara yang secara de facto tidak sedang berperang maupun mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam), mereka tidak diperbolehkan masuk ke wilayah negara Islam kecuali dengan izin masuk khusus (visa). Dengan adanya visa, itu juga menjadi izin bagi komoditas perdagangannya untuk masuk ke wilayah negara Islam. Artinya, ia boleh melakukan ekspor ke negara Islam maupun impor dari negara Islam.
Untuk komoditas tertentu yang jika diekspor atau diimpor akan berdampak negatif (buruk, bahaya), ekspor dan impor komoditas tersebut dilarang. Sedangkan aktivitas ekspor dan impor semua komoditas tetap mubah. Hal ini sebagaimana kaidah, “Setiap bagian dari bagian sesuatu yang mubah, apabila padanya terdapat kerusakan (dharar) maka bagian itu saja yang dilarang, sedangkan sesuatu itu tetap mubah.” Ini artinya, komoditas yang jika diekspor atau diimpor akan menimbulkan dharar, komoditas itu akan dilarang untuk diekspor ataupun diimpor.
Jika kita mencermati kaidah ini dan dikaitkan dengan peristiwa ekspor kelapa dan kurangnya pasokan di dalam negeri, ini semestinya menjadi patokan sehingga ekspor kelapa tidak dilakukan sampai kebutuhan kelapa di dalam negeri tercukupi.
Namun demikian, penguasa tetap harus memberikan jaminan agar perdagangan komoditas kelapa di dalam negeri kondusif dan mampu mencukupi kebutuhan pasar dalam negeri. Ini tidak lain karena peran penguasa di dalam Islam adalah sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung). Jaminan tersebut hendaknya penguasa berikan, baik di sektor hulu maupun hilir.
Di sektor hulu, yakni perkebunan kelapa, penguasa harus memberikan jaminan kepada petani kelapa berupa politik pertanian dalam rangka meningkatkan produksi pertanian. Negara bisa menempuh dua jalan, pertama adalah intensifikasi pertanian, seperti pemberian benih unggul, edukasi mengenai teknik pertanian terkini, fasilitas riset oleh para ahli, modal bertani/berkebun, juga subsidi alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, serta obat-obatan. Kedua adalah ekstensifikasi pertanian, yakni dengan menambah areal luas lahan pertanian/perkebunan. Ekstensifikasi bisa ditempuh dengan merealisasikan konsep menghidupkan tanah mati (ihya’ul mawat), yaitu dengan menghidupkan (ihya’), memagari (tahjir), dan pemberian tanah oleh negara (iqtha’).
Di sektor hilir, penguasa bisa memberikan jaminan serapan pasar sehingga para petani tidak bingung mencari target pasar bagi komoditas kelapanya. Hendaknya penguasa juga mengondisikan iklim bisnis yang efektif menyerap komoditas kelapa, seperti pedagang kelapa parut, industri minyak kelapa dan santan instan/kemasan, rumah makan, serta produsen dan pedagang jajanan pasar.
Setelah seluruh sektor ekonomi strategis di dalam negeri yang membutuhkan komoditas kelapa sudah tercukupi pasokannya, barulah penguasa mempertimbangkan untuk melakukan ekspor kelapa. Hal itu dilakukan bukan melalui mekanisme pasar bebas seperti dalam sistem kapitalisme, tetapi menurut konsep ekspor dan impor sebagaimana ketetapan Islam. Wallahualam bissawab. [MNews/NA-RR]

Selain itu, tak kalah pentingnya pemerintah melakukan pengujian tanah diseluruh Indonesia terutama di daerah yang diperuntukkan untuk perkebunan dan pertanian. Sehingga bisa dipetakan disuatu daerah sebaiknya dibudidayakan tanaman apa sesuai unsur2 hara yang terdapat di tanah tersebut. Sehingga investasi petani tidak terlalu besar lagi dalam meningkatkan unsur hara di perkebunan/pertaniannya.
Wallahu A’lamu bish Showab…