Muslimah News, FOKUS — “Untung tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak.” Demikianlah kehidupan yang harus dijalani para pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) selama puluhan tahun bekerja di Taman Safari. Dugaan eksploitasi pekerja dan perilaku tidak manusiawi dari pendiri OCI dan Taman Safari mengemuka setelah beberapa mantan pemain OCI bersuara menyampaikan aduan mereka ke Kementerian HAM.
Delapan orang perwakilan mantan pekerja sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) yang mayoritas perempuan paruh baya mencurahkan isi hatinya sambil menangis di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto. Pada Selasa (15-4-2025) sejumlah eks pemain OCI itu melapor ke Kementerian HAM terkait dugaan eksploitasi, perbudakan, serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang mereka alami. Mereka menyebut dirinya korban kekerasan dan eksploitasi anak yang diduga dilakukan oleh para pemilik OCI dan Taman Safari Indonesia (TSI) sejak 1970-an.
Kuasa hukum para mantan pemain sirkus OCI Muhammad Sholeh mengatakan bahwa pemerintah perlu membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap dugaan pelanggaran HAM ini. Pada 1997 silam, dalam pernyataan Komnas HAM tentang kasus OCI yang diterbitkan pada 1 April 1997 tidak disebutkan keterlibatan Taman Safari dalam kasus tersebut. Dalam dokumen itu, kasus kekerasan hanya disebutkan terjadi di Cisarua, Bogor tanpa ada keterangan lokasi yang lebih detail.
Meski demikian, Sholeh menilai pernyataan korban jelas menyebutkan bahwa dugaan eksploitasi, perbudakan, dan penyiksaan itu terjadi di Taman Safari. Hal inilah yang menjadi dalih PT Taman Safari Indonesia tidak mau disangkautpautkan dengan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pendiri OCI.
VP Legal dan Corporated Secretary TSI Barata Mardikoesno mengatakan, tudingan keterlibatan Taman Safari dengan pelanggaran HAM yang terjadi kepada para pemain OCI itu keliru. Pasalnya, dalam dokumen “Pernyataan Komnas HAM tentang kasus Oriental Circus Indonesia” tanggal 1 April 1997, subjek hukum dalam dokumen itu adalah pihak OCI.
Sebelumnya, Komnas HAM sudah melakukan pemantauan atas kasus anak-anak pemain sirkus di lingkungan OCI. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menyebut, pihaknya telah menangani kasus ini sejak 1997 dan saat itu menemukan dugaan pelanggaran HAM. Beberapa pelanggaran HAM yang terjadi adalah sebagai berikut.
a. Pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usul, identitas, hubungan kekeluargaan dan orang tuanya;
b. Pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomi.
c. Pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depannya.
d. Pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, pihak OCI dan Taman Safari membantah tuduhan tersebut. Meski pemain sirkus tidak digaji, mereka mengeklaim telah memberinya makan, tempat tinggal, dan pendidikan yang layak. Kalaupun ada pelatihan keras serta hukuman yang dialami para pemain sirkus, mereka beralasan itu hanya bentuk pendisiplinan terhadap pemain. Bahkan, pendiri TSI menuding ada pihak yang memprovokasi para pemain sirkus tersebut dengan motif ekonomi.
Eksploitasi Pekerja, Bukti Kegagalan Kapitalisme
Berdasarkan cerita yang diungkapkan para korban, betapa mirisnya dugaan perlakuan tidak manusiawi yang mereka alami. Masa kecil yang seharusnya mereka nikmati dengan kenangan menyenangkan dan membahagiakan justru menoreh luka mendalam dan trauma yang sulit dihapus dari ingatan.
Menurut pengakuan beberapa mantan pemain sirkus, mereka mengalami kekerasan fisik seperti dipukul dan disetrum, dipaksa bekerja dalam kondisi sakit, dipisahkan dari keluarga sejak kecil, dan tidak diberi gaji selama puluhan tahun bekerja. Ada pula yang tidak diberi identitas diri hingga tidak mengetahui secara pasti nama asli, usia, dan latar belakang keluarganya. Ibarat kata, mereka diasuh untuk diperbudak dan dirawat untuk dieksploitasi tenaganya. Kasus lama yang kembali mencuat ini mengindikasikan ada hak manusia yang terampas.
Memang kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Seandainya dugaan dan pengakuan para korban terbukti, ini menunjukkan eksploitasi tersembunyi yang dibiarkan berlalu hingga pelakunya tidak tersentuh hukum selama beberapa dekade. Negara seakan mendiamkan, hukum pun tumpul kepada mereka yang berkuasa atas pekerjanya.
Inilah yang terjadi jika hubungan majikan dan pekerja rusak. Pekerja hanya diambil tenaganya tanpa upah yang memadai serta perlindungan atas keamanan dan kenyamanan selama bekerja. Semua ini lahir dari sistem sekuler kapitalisme yang menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan utama dalam hubungan majikan dengan pekerja.
Sistem sekuler kapitalisme membuka lebar ruang eksploitasi tenaga dan waktu pekerja. Dalam kapitalisme, pekerja dipandang sebagai salah satu komponen penting dalam proses pekerjaan. Dengan memanfaatkan kelemahan posisi di lingkungan kerja, para majikan bisa dengan mudah memanfaatkan para pekerja untuk bekerja melebihi kapasitas kompetensi dan jam kerja, semisal bekerja sepanjang hari dengan waktu istirahat yang sangat terbatas. Terkadang pula, tidak ada hari libur dalam sepekan sehingga mereka hanya bisa menikmati istirahat saat jam istirahat.
Selain itu, kemiskinan struktural akibat penerapan kapitalisme telah memberikan dampak yang luar biasa, bahkan berkontribusi besar dalam fenomena eskploitasi pekerja, terutama yang masih terkategori anak-anak. Seperti yang menimpa mantan pemain sirkus OCI, mereka dipungut keluarga pemilik TSI dan OCI dalam keadaan miskin dan kekurangan. Kemiskinan kerap menjadi dalih mengeksploitasi anak. Kebutuhan biaya hidup yang tidak cukup menjadikan para pekerja hanya bisa pasrah atas kejahatan majikan. Meski tidak mendapatkan haknya, para pekerja yang berasal dari kelompok miskin juga tidak kuasa menolak lantaran posisi mereka yang lemah di hadapan majikan.
Ini karena para majikan hanya memandang pekerja sebagai alat yang dapat diperas dan dimanfaatkan tenaganya tanpa diberi hak-haknya sebagai manusia pada umumnya. Dalam pandangan manusia kapitalis yang rakus, mereka hanya peduli dengan keuntungan materi dan memperkaya diri, meski harus mengeksploitasi manusia lainnya secara tidak manusiawi.
Di sisi lain, negara belum menunjukkan peran yang signifikan dalam memberantas kasus pekerja anak. Buktinya, puluhan tahun para mantan pemain sirkus OCI mengadu dan meminta keadilan karena eksploitasi kerja yang mereka alami saat masih anak-anak hingga dewasa, tetapi keadilan hukum tersebut belum terlihat hingga mereka kembali mengadukannya ke Kementerian HAM.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, terdapat sekitar 1,01 juta pekerja anak di Indonesia pada 2023. Proporsinya mencapai 1,72% dari total anak usia 5—17 tahun secara nasional. Ini menunjukkan bahwa komitmen negara dalam memberantas kasus pekerja anak belum sesuai harapan. Kemiskinan yang masih menjadi problem dasar dari masalah pekerja anak juga belum ditangani secara maksimal.
Pandangan Islam
Islam memandang manusia dengan manusia lainnya adalah makhluk Allah Swt. yang diberi hak dan kewajiban sesuai syariat Islam. Allah Swt. memerintahkan agar memperlakukan sesama manusia dengan baik, sebagaimana sabda Nabi saw., “Pokok utama akal setelah beriman kepada Allah Taala adalah berbuat baik dan menjalin kasih sayang kepada sesama manusia.” (HR Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kabir).
Di antara tanda berimannya seseorang kepada Allah Taala ialah ia berbuat baik dengan sesamanya dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Oleh karena itu, hubungan majikan dan pekerja telah diatur dalam syariat Islam agar hak dan kewajiban dapat terlaksana secara adil, yaitu:
Pertama, Islam hadir untuk menghapus perbudakan. Di hadapan Allah Taala, semua derajat manusia tidak dilihat status dan kedudukan sosialnya, tetapi tingkat ketakwaannya. Allah Taala berfirman, “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”(TQS Al–Isra‘: 70).
Kedua, negara menjamin hak-hak anak, yakni mendapat pendidikan yang layak, pernafkahan yang cukup, makanan bergizi yang seimbang, tersedianya rumah yang layak dan sehat, lingkungan yang baik dalam pertumbuhan, arena bermain dan taman yang bisa membuat anak mengeksplorasi diri dengan nyaman, serta keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Negara menyelenggarakan sistem pendidikan berbasis akidah Islam dalam rangka mewujudkan generasi berkepribadian Islam yang bertakwa serta unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemenuhan sistem pendidikan ini dilaksanakan secara gratis bagi seluruh rakyat.
Ketiga, negara melarang mempekerjakan anak pada jenis pekerjaan yang berat yang berakibat mengganggu kesehatan mereka, terutama bagi anak perempuan. Adapun anak laki-laki, ketika sudah akil balig (matang dan dewasa), mereka boleh bekerja sesuai kemampuan usia mereka, serta kesiapan fisik maupun psikis, asalkan tidak mengganggu waktu belajar menempuh pendidikan di sekolah. Hal ini berlaku dalam rangka membentuk jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab kelak sebagai kepala keluarga dan pemimpin umat.
Keempat, Islam membolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh agar mereka bekerja untuk orang tersebut. Akad ijarah (pengupahan) antara pekerja dan majikan diatur dalam syariat Islam. Penetapan besaran upah kerja, jenis pekerjaan, dan waktu kerja merupakan akad yang dilakukan berdasarkan keridaan kedua belah pihak. Tidak boleh ada yang merasa dipaksa dan dirugikan.
Islam menetapkan besaran upah pekerja berdasarkan manfaat tenaga yang diberikan pekerja, bukan kebutuhan hidup paling minimum. Oleh karena itu, tidak akan terjadi eksploitasi pekerja oleh para majikan.
Prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan ekonomi (muamalah) secara umum, yakni asas keadilan dan kesejahteraan. Untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaannya sekaligus waktu, upah, dan tenaganya. Jenis pekerjaan harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Waktu bekerja juga harus ditetapkan apakah harian, bulanan, atau tahunan. Tenaga yang dicurahkan pekerja juga harus ditetapkan agar para pekerja tidak terbebani dengan pekerjaan di luar kapasitasnya. Begitu pun dengan upahnya. Nabi saw. bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian mengontrak (tenaga) seorang pekerja maka hendaknya diberitahukan kepadanya upahnya.” (HR Ad-Daruquthni) (Disarikan dari kitab An-Nizham al-Iqtishadiy fil Islam hlm.178 ditulis oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah)
Setiap majikan harus membayarkan upah tepat waktu, tidak boleh menundanya. Karena menunda-nunda pembayaran upah adalah bentuk kezaliman. Dari Abdullah bin Umar ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR Ibnu Majah dan Ath-Thabrani)
Jika terjadi perselisihan antara pekerja dan majikan terkait upah, pakar (khubara) yang menentukan upah sepadan. Pakar ini dipilih kedua belah pihak. Jika masih bersengketa, negaralah yang memilih pakar tersebut dan memaksa kedua belah pihak untuk mengikuti keputusan pakar tersebut.
Negara adalah institusi yang bertanggung jawab untuk memastikan ijarah berjalan sesuai dengan akad yang telah disepakati antara majikan dan pekerja, yaitu mendapatkan upah yang adil dan layak adalah hak pekerja. Jika pekerja sudah mendapat upah, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, jenis pekerja seperti ini terkategori fakir. Ia berhak mendapat zakat yang dikumpulkan dari para muzaki.
Negara juga akan memberikan santunan jika zakat itu belum mencukupi kebutuhannya. Negara akan memfasilitasi para pekerja dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaannya, seperti pelatihan atau kursus agar setiap orang dapat bekerja sesuai kapasitasnya.
Kelima, jika terbukti majikan melakukan penganiayaan atau kezaliman terhadap pekerjanya, ia akan dikenai sanksi sesuai hukum Islam. Dalam kasus mantan pemain sirkus yang diduga mengalami penganiayaan dan penyiksaan maka termasuk kemaksiatan yang sanksinya berupa jinayah. Menurut istilah, jinayah adalah pelanggaran terhadap badan yang di dalamnya mewajibkan kisas atau harta (diat), juga berarti sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap tindak penganiayaan ini. Dengan demikian, tindak penganiayaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan atas badan disebut dengan jinayah.
Penganiayaan terhadap salah satu organ tubuh terkategori sebagai jinayah selain jiwa, yakni jinayah atas salah satu organ dari anggota tubuh manusia, atau atas tulang dari tulang-tulang tubuh manusia, atau atas kepalanya, atau atas bagian dari tubuh manusia dengan sebuah pelukaan. Semua itu tanpa memandang statusnya, baik laki-laki ataupun perempuan, merdeka atau budak, miskin, kafir zimi, ataupun kafir musta‘min.
Diat setiap anggota tubuh dan tulang manusia harus sesuai dengan kadar yang telah disebutkan dalam Sunah. Diat telah disebutkan dengan jelas di dalam Sunah. Dari Abû Bakar bin Muhammad bin Amrû bin Hazm dari bapaknya dari kakeknya, ”Bahwa Rasulullah ﷺ telah menulis surat kepada penduduk Yaman. Di dalam surat tersebut ditulis, ‘Barang siapa terbukti membunuh seorang wanita mukmin, maka ia dikenai qawad (kisas), kecuali dimaafkan oleh wali pihak yang terbunuh. Diat dalam jiwa 100 ekor unta, pada hidung yang terpotong dikenakan diat, pada lidah ada diat, pada dua bibir ada diat, pada dua buah pelir dikenakan diat, pada penis dikenai diat, pada tulang punggung dikenakan diat, pada dua biji mata ada diat, pada satu kaki ½ diat, pada ma‘mumah 1/3 diat, pada jaifah 1/3 diat, pada munaqqilah 15 ekor unta, pada setiap jari kaki dan tangan 10 ekor unta, pada gigi 5 ekor unta, pada muwadldlihah 5 ekor unta, dan seorang laki-laki harus dibunuh karena membunuh seorang perempuan, dan bagi pemilik emas, 1.000 dinar.‘” (HR An-Nasâ’iy). Atas dasar ini, sanksi atas penyerangan anggota badan adalah diat atau irsiy, bukan yang lain (Dinukil dari kitab Nizham al-Uqubat wa al-Ahkam al-Bayyinat fil Islam, hlm. 165 ditulis oleh Syekh Abdurrahman al-Maliki rahimahullah).
Demikianlah, penjagaan dan perlindungan Islam terhadap pekerja dilakukan secara totalitas. Dengan penerapan syariat Islam kafah, kesejahteraan pekerja dapat terwujud. Tidak akan ada kasus eksploitasi pekerja karena hukum Islam memberikan keadilan bagi mereka yang terzalimi oleh majikannya. [MNews/CJ-RR]
