Gonta-ganti Kebijakan, Sistem Pendidikan di Persimpangan Jalan

Gonta-ganti Kebijakan, Sistem Pendidikan di Persimpangan Jalan

Muslimah News, FOKUS — Ada istilah yang sering kita dengar saat negeri ini berganti pemimpin, “Ganti presiden, ganti kebijakan. Ganti menteri, ganti kurikulum.” Narasi tersebut bukan isapan jempol semata. Setiap kali berganti menteri pendidikan, selalu ada gebrakan baru berupa kebijakan yang berbeda dari menteri sebelumnya. Berkaitan dengan format baru Ujian Nasional berupa Tes Kemampuan Akademik (TKA), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti akan menerapkan kembali penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa yang sempat dihapus beberapa tahun lalu oleh menteri sebelumnya, Nadiem Makarim.

Kebijakan ini akan diberlakukan pada tahun ajaran baru 2025/2026. Penjurusan ini kembali dihidupkan karena terkait TKA untuk kelas 12 SMA yang akan dimulai pada November 2025. Menurut Mu’ti, dalam TKA akan ada mata pelajaran wajib bagi siswa baik IPA, IPS, maupun Bahasa ditambah mata pelajaran khusus jurusan. Mata pelajaran wajib yang akan diujikan dalam TKA tersebut ialah Bahasa Indonesia dan Matematika, lalu siswa boleh memilih mata pelajaran tambahan sesuai jurusan masing-masing, semisal IPA boleh memilih tambahan Fisika, Kimia, atau Biologi. Hal ini juga berlaku bagi jurusan IPS dan Bahasa.

Hasil TKA tersebut bisa digunakan untuk mendaftar ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Tidak ayal, kebijakan ini menuai pro dan kontra. Beberapa pihak menganggap kebijakan Mendikdasmen terlalu tergesa-gesa lantaran Kurikulum Merdeka baru diterapkan dan belum terlihat hasilnya.

Pro dan Kontra

Pro dan kontra mengemuka dalam kebijakan pengembalian sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa untuk SMA. Banyak pengamat pendidikan menilai kebijakan pendidikan yang kerap berganti tatkala menterinya berbeda orang menunjukkan bahwa Indonesia tidak memiliki peta jalan pendidikan. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji juga melontarkan kritik yang sama.

Ia menyebut gonta-ganti kebijakan yang terbilang cepat dan tanpa ada kajian ilmiah menunjukkan Indonesia tidak punya peta jalan pendidikan jangka panjang. Lebih tepatnya, tidak memiliki Peta Jalan Pendidikan yang visioner dan mampu memberikan pedoman dan arahan yang jelas untuk menerapkan sistem pendidikan dalam jangka panjang.

Sekadar diketahui, pada 2024 lalu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025—2045 sebagai bagian dari implementasi Visi Indonesia Emas 2045. Salah satu yang disorot dalam peta jalan Bappenas itu adalah kualitas pendidikan Indonesia yang masih rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Dalam Peta Jalan Pendidikan, arah kebijakan memuat beberapa poin, di antaranya percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan STEAM(Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics); pengembangan kualitas pengajaran serta pembelajaran; pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas; peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja; serta penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga pendidik berkualitas. Sayang, Peta Jalan ini belum menunjukkan hasil yang diharapkan.

Di sisi lain, tanggapan berbeda datang dari salah satu siswa yang menyambut positif dihidupkannya kembali sistem penjurusan yang dihapus pada era Nadiem Makarim. Siswa tersebut merasa motivasi dan daya juang belajar akan kembali hidup jika sistem penjurusan diterapkan. Sejak penerapan Kurikulum Merdeka, ia dan teman-temannya merasa terlalu santai dalam belajar di sekolah. Sementara itu, salah seorang guru merespons jika sistem penjurusan kembali diterapkan, ia berharap tidak ada dikotomi fasilitas dan sarana penunjang di jurusan IPA, IPS, dan Bahasa.

Pada era Nadiem Makarim, penghapusan sistem penjurusan di SMA ditetapkan lantaran terdapat stigma dan diskriminasi terhadap bakat dan minat peserta didik. Saat itu ada anggapan bahwa siswa jurusan IPA lebih pintar, menonjol, dan memiliki banyak pilihan prodi saat mendaftar di perguruan tinggi. Sedangkan siswa jurusan IPS dan Bahasa dianggap sebagai kelas kedua yang terbatas mengakses pilihan prodi saat mendaftar di perguruan tinggi.

Galaunya Sistem Pendidikan

Galaunya sistem pendidikan kita hari ini menunjukkan Peta Jalan Pendidikan yang diluncurkan Bappenas pada 2024 belum memberi pedoman lengkap tentang bagaimana seharusnya sistem pendidikan itu berjalan. Lebih tepatnya, Peta Jalan Pendidikan tidak menjadi pedoman sehingga berdampak pada kurikulum yang berubah-ubah. Peta Jalan Pendidikan seharusnya memberikan arahan atau pedoman serta visi yang jelas untuk mencapai tujuan utama pendidikan. Alhasil, Peta Jalan Pendidikan terkesan sekadar formalitas dan teori di atas kertas.

Penguasa dan pejabat di negeri ini tampak mengalami kebingungan arah dalam mewujudkan visi dan misi pendidikan yang benar. Berkali-kali ganti kurikulum, aneka kebijakan ditetapkan, rotasi menteri berulang dilakukan, tetapi hasil yang diharapkan, yakni lahirnya generasi cemerlang, berkualitas, dan berkarakter mulia masih saja sulit terwujud. Pendidikan kita seakan berada di persimpangan jalan, bahkan mengalami kemunduran, di antara indikasi tersebut ialah:

Pertama, visi dan misi pendidikan membentuk generasi berkualitas dan cemerlang masih jauh dari harapan. Dalam UU Sisdiknas, tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yakni mencakup pengembangan kemampuan dan pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Namun, hingga hari ini tujuan tersebut tidak kunjung terealisasi dan belum menampakkan hasil yang memuaskan.

Kondisi generasi hari ini justru mengalami dekadensi moral yang luar biasa. Pergaulan bebas marak, perzinaan di kalangan pelajar merajalela, dan generasi niradab. Ini karena sistem pendidikan kita masih berkiblat pada sekularisme yang melahirkan perilaku liberal dan gaya hidup hedonistik. Apalagi hari ini kita dihadapkan dengan arus digitalisasi yang mempermudah segalanya. Generasi dapat mengakses berbagai konten bermuatan positif maupun negatif. Sayang, negara kurang cepat tanggap dalam merespons digitalisasi yang bermuatan negatif, seperti konten kekerasan, pornografi, hingga pelecehan seksual. Akibatnya, generasi kita menjadi korban keganasan kebebasan digital yang memengaruhi perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, akses dan layanan pendidikan belum merata. Masih ada dikotomi yang sangat nyata pada aspek fasilitas, sarana dan prasarana, serta infrastruktur pendidikan. Negara belum melakukan tugas dan fungsi utamanya sebagai pengurus rakyat. Masih ada puluhan ribu sekolah rusak yang perlu direnovasi. Masih ada 15,5 ribu anak yang putus sekolah karena kemiskinan dan keterbatasan akses serta jangkauan layanan pendidikan (Bappenas, 2023).

Selain itu, rendahnya partisipasi peserta didik dalam menempuh pendidikan tinggi juga menjadi indikator bahwa akses dan layanan pendidikan terhalang biaya kuliah yang kian mahal. Sedangkan pendidikan adalah hak peserta didik dan negara wajib memenuhi kebutuhan pendidikan setiap anak. Namun, kapitalisasi pendidikan semisal biaya UKT telah menghambat impian jutaan anak untuk dapat menggapai cita-citanya bersekolah hingga ke perguruan tinggi.

Belum lagi jika bicara kesejahteraan guru sebagai lokomotif pendidikan. Selain memiliki tugas berat untuk mencerdaskan anak bangsa, para guru juga menghadapi kondisi dilematis ketika berhubungan dengan kebutuhan ekonomi dan rumitnya administrasi menjadi guru profesional. Tidak salah jika ada narasi, “Menjadi guru tidak mudah. Tugasnya serius, gajinya bercanda.” Kesenjangan kesejahteraan guru sangat tampak antara guru pegawai negeri dengan guru honorer, padahal mereka sama-sama memiliki tugas berat mendidik generasi. Apalagi bagi guru yang mengabdi di pelosok negeri, mereka kurang mendapatkan perhatian dari negara dan pemerintah setempat.

Ketiga, kebijakan pendidikan yang berubah-ubah memunculkan masalah dan polemik baru. Misalnya, pemerintah mencabut Ujian Nasional (UN) karena banyak membawa dampak merugikan bagi siswa, guru, dan orang tua. Setelah UN dicabut pada 2021 pada era kepemimpinan Nadiem Makarim, permasalahan lain muncul, yakni menurunnya semangat belajar siswa karena mereka merasa tidak ada tantangan sebagaimana sering dikeluhkan guru dan orang tua. Kini, pengganti UN tengah disiapkan melalui skema TKA dan memunculkan kembali sistem penjurusan di SMA yang konon juga melekat stigma favoritisme pada salah satu bidang penjurusan, yaitu IPA.

Sistem zonasi dalam PPDB yang semula bertujuan memberikan pemerataan malah membawa dampak negatif lantaran jumlah sekolah negeri masih terbatas dan tidak merata. Pada akhirnya, berbagai intrik, kecurangan, dan manipulasi mewarnai setiap kali masa PPDB berlangsung. Kini, PPDB zonasi berganti nama menjadi SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) yang sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan sistem zonasi. Awalnya, sistem zonasi juga bertujuan menghilangkan tensi sekolah favorit dan nonfavorit. Namun, negara sepertinya lupa bahwa kunci permasalahannya ada pada fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang tidak merata dan sama sehingga memunculkan cabang masalah yang banyak.

Belum selesai dengan satu kurikulum, lalu diganti lagi dengan yang baru akan membawa efek domino, terutama bagi siswa dan guru. Bagi pemerintah, mereka ibarat kelinci percobaan. Guru sebagai ujung tombak kurikulum akhirnya menjadi bingung karena terlalu sering gonta-ganti kurikulum. Efek dominonya adalah kesiapan guru dan siswa menghadapi pergantian kurikulum dan kebijakan yang fluktuatif dan tidak matang.

Jika terus berlanjut seperti ini, mau dibawa ke mana arah dan tujuan pendidikan kita? Kurikulum serba bingung, kebijakan berubah-ubah, tetapi negara lemah ketika dihadapkan pada masalah generasi yang kian rusak moralnya. Pendidikan pun tidak menjadi prioritas dalam menciptakan generasi cemerlang, unggul, dan berakhlak mulia. Instrumen dan konsepnya saja bikin bimbang, apalagi pihak yang menjalankan, yaitu sekolah, guru, dan siswa.

Mewujudkan Generasi Cemerlang

Generasi cemerlang hanya lahir dari peradaban gemilang. Generasi cemerlang adalah generasi yang menjadikan Islam sebagai pembentuk karakter dan kepribadian mereka. Pendidikan dalam Islam memadukan antara keimanan dengan ilmu kehidupan sehingga memberi pengaruh besar dalam setiap amal perbuatan. Pendidikan semacam ini pernah lahir pada masa peradaban Islam selama 13 abad.

Peradaban Islam telah banyak melahirkan cendekiawan dan ilmuwan yang ahli dalam berbagai bidang. Semisal Al-Khawarizmi, seorang ahli matematika, dikenal Barat dengan Algebra atau Aljabar. Dengan kecerdasannya, beliau merumuskan hitungan matematika jauh lebih mudah dengan angka nol ketika kala itu Peradaban Romawi masih menggunakan angka romawi yang susah dipelajari.

Selain itu, ada pula seorang ahli kimia Jabir Ibnu Hayyan atau dikenal dengan nama Ibnu Geber. Rumusan beliau menjadi dasar bagi ilmuwan Barat di bidang kimia. Ibnu Rusyd, Al-Farabi, dan lainnya adalah bukti bahwa ulama pada masa peradaban Islam tidak melulu lihai dalam ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu umum, sains, dan teknologi.

Sistem Pendidikan Islam

Sistem pendidikan Islam memiliki visi yang jelas, yakni mencetak generasi dengan pola pikir dan pola sikap islami (syakhshiyah islamiah). Merujuk kitab Usus at-Ta’lim fi Daulah al-Khilafah hlm. 9 yang ditulis oleh Syekh Abu Yasin rahimahullah, dalam menyelenggarakan sistem pendidikan secara holistik, negara membangun tata kelola pendidikan serta mengimplementasikannya dalam kebijakan berikut.

Pertama, kurikulum pendidikan wajib berlandaskan akidah Islam. Seluruh materi pelajaran dan metode pengajaran dalam pendidikan disusun agar tidak menyimpang dari landasan tersebut.

Kedua, strategi pendidikan adalah membentuk pola pikir islami (akliah islamiah) dan jiwa yang islami (nafsiah islamiah). Seluruh materi pelajaran yang akan diajarkan disusun atas dasar strategi tersebut.

Ketiga, tujuan pendidikan adalah membentuk kepribadian Islam (syakhshiyah Islam) dan membekalinya dengan ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah kehidupan. Metode pendidikan dirancang untuk merealisasikan tujuan tersebut. Setiap metode yang berorientasi bukan kepada tujuan tersebut dilarang.

Keempat, dalam pendidikan harus dibedakan antara ilmu terapan dan apa yang terkait dengannya seperti matematika, dengan pengetahuan tsaqafah. llmu-ilmu terapan diajarkan sesuai dengan kebutuhan dan tidak terikat dengan tingkatan mana pun dalam jenjang pendidikan. Pengetahuan tsaqafah diajarkan di seluruh jenjang pendidikan sebelum tingkat perguruan tinggi dan disesuaikan dengan kebijakan tertentu yang tidak bertentangan dengan pemikiran dan hukum-hukum Islam. Pada tingkat perguruan tinggi pengetahuan tsaqafah diajarkan secara utuh seperti halnya ilmu pengetahuan lainnya, dengan syarat tidak mengarah kepada penyimpangan dari strategi dan tujuan pendidikan.

Kelima, negara wajib menyelenggarakan pendidikan berdasarkan apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, dalam dua jenjang pendidikan, yaitu jenjang pendidikan dasar (ibtidaiah) dan jenjang pendidikan menengah (sanawiah). Negara juga wajib menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warga negara secara gratis. Mereka diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa dipungut biaya.

Keenam, negara menyediakan sarana dan fasilitas penunjang pendidikan secara merata, semisal perpustakaan, laboratorium, gedung sekolah, dan kampus. Dengan fasilitas memadai, setiap peserta didik dapat melakukan pembelajaran dengan baik serta memberi kesempatan bagi mereka yang ingin melanjutkan penelitian dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, seperti fikih, usul fikih, hadis dan tafsir, termasuk di bidang pemikiran, kedokteran, teknik, kimia serta penemuan, inovasi, dan lain-lain sehingga di tengah umat lahir sekelompok mujtahid, penemu, dan inovator.

Ketujuh, Islam menetapkan pembiayaan pendidikan diberikan secara gratis. Pembiayaan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi ditanggung negara melalui pengelolaan baitulmal. Seluruh pemasukan negara Khilafah, baik yang dimasukkan di dalam pos fai dan kharaj, serta pos milkiyyah ‘amah (kepemilikan umum), yaitu SDA, termasuk pertambangan, dapat diambil untuk membiayai sektor pendidikan.

Jika pembiayaan dari dua pos tersebut mencukupi, negara tidak akan menarik pungutan apa pun dari rakyat. Jika harta di baitulmal habis atau tidak cukup untuk menutupi pembiayaan pendidikan, kewajiban pembiayaan tersebut dibebankan kepada kaum muslim hingga terpenuhi. Ini karena hak mendapatkan layanan pendidikan tidak ditentukan berdasarkan ada tidaknya harta, tetapi kewajiban negara atas kemaslahatan yang harus dipenuhinya kepada rakyat (Disarikan dari kitab Nizham al-Iqtishadiy fil Islam hlm. 537—538yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah).

Negara berperan dalam menjamin hak pendidikan, menyusun kurikulum pendidikan berbasis akidah Islam, dan menciptakan lingkungan dengan ketakwaan komunal melalui sistem sosial (pergaulan) Islam. Yang tidak kalah penting, orang tua harus memiliki bekal pemahaman Islam secara kafah agar tidak salah dalam mendidik dan mengasuhnya. Dengan begitu akan tercipta generasi dengan kepribadian Islam yang unik dan khas. Penerapan sistem pendidikan Islam yang terintegrasi dengan sistem politik, ekonomi, dan lainnya akan mewujudkan generasi dengan paket komplet, yakni beriman, bertakwa, cerdas, dan berwawasan luas. [MNews/CJ-RR]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *