[Mafahim Islamiyyah] Posisi Adat dalam Undang-Undang Islam (Bagian 3/5)

[Mafahim Islamiyyah] Posisi Adat dalam Undang-Undang Islam (Bagian 3/5)

Penulis: Muhammad Husain Abdullah

Sambungan dari Bagian 2/5

Muslimah News, TELAAH KITAB — Posisi Urf

Sebagian fukaha muslim seperti Malikiyah dan Hanafiyah telah menganggap urf sebagai dalil. Kemudian datanglah sebagian hukum-hukum yang mereka hasilkan dari adat istiadat dan adat kebiasaan selaras dengan hukum-hukum syarak. Masyarakat Islam di Madinah al-Munawwarah dan di daerah lainnya dari kota-kota Islam, orang-orang Islam di sana menjalani kehidupan dengan kehidupan Islam, baik di rumah-rumah, di jalan-jalan raya, di gedung-gedung ilmu, dan di semua urusan kehidupan.

Mereka telah lahir sebagai seorang muslim dan berkembang menjadi dewasa sebagai seorang muslim. Mereka hidup dalam naungan negara Khilafah yang telah menghukumi mereka dengan Islam dan memelihara urusan mereka dengan Islam, tidak ada sesuatu selain Islam. Oleh karenanya, adat istiadat dan adat kebiasaan mereka memancar dari ide-ide dan pemikiran-pemikiran Islam, walaupun sebagian mereka tidak mengerti dengan dalil-dalil syarak bagi adat istiadat dan adat kebiasaan mereka.

Namun setelah negara Khilafah berhasil dirobohkan pada awal abad ke-20 Masehi, maka orang-orang kafir telah memerangi kaum muslim dengan kebudayaan sekuler kapitalisme. Mereka juga telah memerintah kaum muslim dengan sistem-sistem mereka. Semuanya ini telah menjadikan adat istiadat dan adat kebiasan kaum muslim menyalahi Islam.

Contohnya, percampuran (ikhtilat) antara sanak famili lelaki dan wanita pada kehidupan tertentu tanpa merasa berdosa. Padahal hukum syarak yang sangat populer keberadaannya adalah wajibnya memisahkan antara lelaki dan wanita dalam kehidupan khusus dengan menundukkan penglihatan dari kerabat apabila mereka bukan mahram, seperti ayah, saudara laki-laki, paman dari ayah, paman dari ibu, dan lain-lain.

Muncul juga mayoritas wanita pada kehidupan umum dengan busana yang tidak syar’i. Terjadi peleburan aktivitas-aktivitas kaum muslim setiap Jumat, apalagi setelah salat Jumat. Yang demikian ini akhirnya menjadi adat kebiasaan bagi orang banyak (mayoritas) kaum muslim. Padahal Allah Swt. berfirman, “Maka apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah. …” (QS Al-Jumu’ah: 10).

Pengemban dakwah juga dibatasi dan aktivitas mengubah kemungkaran hanya bagi lelaki tanpa mengikutsertakan kaum wanita, kecuali sedikit. Padahal mereka mengerti bahwa semua itu dituntut dari semua kaum muslim, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Seperti inilah petunjuk dari nas-nas syarak, sirah Rasulullah saw., dan ijmak sahabat.

Allah Swt. berfirman, “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali Imran: 104).

Jelaslah bahwa lafaz itu umum mencakup setiap orang muslim, laki-laki atau perempuan. Seperti inilah yang telah diperbuat oleh Khadijah, Sumayyah, Asma’, Aisyah, dan seorang perempuan yang telah membenarkan ijtihad Khalifah Umar dan perempuan-perempuan yang lain.

Ulama mazhab Maliki dan Hanafi telah memutuskan ketika keberadaan masyarakat adalah Islam dan hidup islami, bahwasanya hukum yang ditetapkan dengan urf yang benar itu seperti hukum yang ditetapkan dengan dalil syarak. Sebagian ulama telah membuat kaidah kulliyah (universal) berupa adat istiadat yang bisa menjadi dasar hukum.

Mereka semua tidak menyadari bahwa sesungguhnya semua adat istiadat dan adat kebiasaan pada zaman mereka bersandar pada dalil-dalil syarak. Ini adalah posisi sebagian fukaha kaum muslim terhadap urf. Sedangkan selain kaum muslim, maka urf bagi mereka merupakan sumber dasar bagi perundang-undangan sebagaimana terjadi di Inggris dan negara-negara lain. Dengan demikian, setelah mengadopsi sistem kapitalisme, orang-orang Barat membuat sendiri undang-undang yang mengatur kehidupan dan semua interaksi mereka.

Oleh karena itu, hukum-hukum bagi mereka telah menjadi target untuk perubahan dan pergantian. Juga menjadi sasaran perselisihan dan pertentangan karena mengikuti perubahan adat istiadat dan kebiasaan. Jelaslah bahwa sesuatu yang dibolehkan menurut suatu kaum, terkadang dilarang oleh kaum yang lain. Begitu pula sesuatu yang dibolehkan pada suatu zaman, terkadang dilarang pada zaman yang lain.

Majelis Rendah Inggris—hanya contoh—yaitu kekuasaan legislatif menurut mereka, sejak bertahun-tahun telah membolehkan penyimpangan seksual. Padahal perbuatan itu asalnya diharamkan oleh mereka, lalu dibolehkan berdasarkan adat istiadat dan adat kebiasaan sehingga akhirnya mendominasi masyarakat Inggris.

Sistem-sistem Barat juga telah membolehkan manusia untuk mengambil dan menyimpan narkotika setelah beredar dan manusia terbiasa mengonsumsinya. Padahal memperjualbelikan narkotika telah dilarang.

Sebagian mereka juga telah membolehkan aktivitas aborsi setelah aborsi menjadi populer dan diterima masyarakat. Menurut mereka, hal ini sebagai implikasi dari adat istiadat dan adat kebiasaan yang muncul dari ide kebebasan dalam sistem kapitalisme mereka.

Jadi, hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan urf selalu berputar bersama urf ketika urf itu berputar. Oleh karena itu, kita melihat perubahan dan pergantian selalu datang terhadap undang-undang buatan manusia, baik di negeri-negeri kita atau di negeri-negeri lain dari masa ke masa. Ini karena keselarasan adat istiadat dan adat kebiasaan manusia yang selalu berganti-ganti dari waktu ke waktu akibat lenyapnya sistem Islam, yakni sistem yang tetap dan menyeluruh yang telah diridai Allah Swt. bagi manusia sampai Hari Kiamat. [MNews/RY-YG]

Sumber: Muhammad Husain Abdullah, Mafahim Islamiyyah.

Share

One thought on “[Mafahim Islamiyyah] Posisi Adat dalam Undang-Undang Islam (Bagian 3/5)”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *