Muslimah News, INTERNASIONAL — Juru bicara (jubir) kelompok dakwah ideologis internasional di Mesir menerangkan, Pulau Warraq yang merupakan hamparan tanah kecil di tengah Sungai Nil telah menjadi medan pertempuran antara rezim Mesir dan penduduknya yang menolak pemindahan paksa yang telah terjadi selama bertahun-tahun.
“Rezim ingin mengosongkan pulau itu untuk proyek-proyek investasi besar yang akan menguntungkan sekelompok kecil penerima manfaat, termasuk pengusaha dan perusahaan real estat yang terkait dengan rezim. Sementara penduduk pulau itu dibuang ke tempat yang tidak diketahui tanpa kompensasi nyata atau alternatif yang layak,” urainya kepada Kantor Berita ideologis internasional, Sabtu (29-3-2025).
Ia memaparkan, pengepungan di pulau tersebut mencegah masuknya pasokan penting. “Penangkapan sewenang-wenang menargetkan 12 penduduk hanya karena mereka menolak meninggalkan rumah mereka. Bahkan, penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi, telah menjadi alat penindasan terhadap rakyatnya sendiri,” ujarnya.
Padahal, ia menyatakan, penggusuran paksa merupakan tindak pidana menurut syariat Islam. “Islam memandang tanah sebagai milik pemiliknya, tidak boleh merampasnya dengan paksa atau mengambilnya secara melawan hukum. Rasulullah saw. bersabda, ‘Barang siapa mengambil sebidang tanah secara tidak adil, luasnya yang diambil dari tujuh bumi, akan diikatkan pada lehernya di hari kebangkitan.’,” jabarnya.
Yang dilakukan rezim di Pulau Warraq, tambahnya, merupakan serangan terang-terangan terhadap hak-hak rakyat dan pelanggaran yang jelas terhadap hukum Islam. Ia menguraikan beberapa hal yang dilakukan rezim. “Merampas tanah milik orang dan memaksa mereka pergi dengan todongan senjata; merampas hak mereka yang sah untuk mendapatkan kehidupan yang bermartabat dan menggusur mereka tanpa menyediakan alternatif yang adil; serta menggunakan kekuatan represif terhadap mereka yang seharusnya dilindungi dan menjadikan negara menjadi musuh rakyatnya sendiri,” sebutnya.
Semua ini, tegasnya, dilarang syariat dan merupakan kejahatan besar karena Islam mengharuskan penguasa untuk melindungi kepentingan rakyat, bukan menghancurkan mereka.
Kedok
Lebih lanjut, ia menilai, alasan adanya pengembangan Pulau Warraq dan mengubahnya menjadi kawasan wisata atau investasi hanyalah kedok konspirasi untuk mengosongkan tanah tersebut dari para penghuninya. “Tujuannya untuk diserahkan kepada perusahaan-perusahaan investasi dan pengusaha-pengusaha berpengaruh yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah,” ungkapnya.
Menurutnya, ini bukanlah hal baru karena penguasa Mesir telah melakukan operasi serupa di tempat lain.
Ia memberikan beberapa contoh, seperti pengusiran penduduk Sinai dengan dalih memerangi terorisme, sementara tujuan sebenarnya adalah mengosongkan wilayah tersebut dari penduduknya sebagai bagian dari rencana yang terkait dengan keamanan Zion*s Yahudi.
“Kemudian, evakuasi beberapa lingkungan di Kairo untuk proyek real estat bernilai miliaran dolar yang tidak menguntungkan rakyat, tetapi dimonopoli oleh kelas penguasa dan individu berpengaruh. Juga menjual aset negara, memprivatisasi sumber dayanya, dan menyerahkannya kepada asing dengan harga rendah, sementara kemiskinan dan marginalisasi di antara rakyat Mesir meningkat,” bebernya.
Jadi, dalam pandangannya, yang terjadi di Pulau Warraq bukanlah pembangunan, melainkan perampasan dengan kekerasan. “Ini adalah perpanjangan dari kebijakan kelaparan dan penindasan yang dilakukan oleh rezim boneka di negara-negara Islam yang hanya melayani kepentingan kolonialisme dan alat-alatnya,” ucapnya.
Ia menyesalkan, tentara dan polisi seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan alat penindas. “Namun kenyataan di Mesir—seperti di seluruh dunia Muslim—adalah aparat telah menjadi bawahan untuk melindungi rezim yang korup dan kepentingannya, bukan untuk melindungi rakyat atau membela hak-hak rakyat,” kritiknya.
Ia pun mempertanyakan, mengapa tentara tidak bergerak untuk melindungi rakyat Warraq seperti yang dilakukannya untuk menindas mereka? “Mengapa kekuatan militer tidak diarahkan melawan musuh sejati umat Islam, yakni Zion*s Yahudi, alih-alih menyasar rakyat Mesir?” tanyanya retoris.
Penyimpangan peran tentara dan pasukan keamanan, ulasnya, adalah salah satu manifestasi korupsi rezim dan bukti nyata bahwa rezim ini tidak mewakili umat, tetapi malah bekerja melawan umat.
Sebaliknya, ia menekankan, Islam tidak mengakui penguasa yang menindas rakyatnya atau merampas tanah mereka. “Islam menganggapnya sebagai pengkhianat, perampas kekuasaan, dan tindakan tidak sah,” cetusnya.
Keadilan Islam
Untuk itu, ungkapnya, jika rezim penguasa di Mesir melakukan kezaliman dan mengerahkan aparat keamanan demi melindungi kepentingan segelintir orang yang korup, maka rakyat Mesir wajib bertindak untuk menggantinya dengan pemerintahan Islam sejati yang melindungi hak-hak rakyat dan memerintah dengan keadilan Islam.
“Apa yang terjadi di Pulau Warraq adalah kejahatan yang berulang terhadap rakyat Mesir, bahkan terhadap seluruh umat. Rezim yang menggusur dan menindas rakyatnya adalah rezim yang sama yang mencegah jihad melawan Zion*s Yahudi dan menerapkan kebijakan pemiskinan dan kelaparan demi kepentingan Barat,” ucapnya.
Ia menutup dengan firman Allah Swt. dalam QS Ar-Ra’d: 11, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” [MNews/RA]
