Muslimah News, FOKUS — Mudik menjadi tradisi masyarakat muslim Indonesia menjelang hari raya Idulfitri, khususnya bagi orang-orang yang merantau jauh dari kampung halamannya. Untuk mengantisipasi berbagai kendala mudik, pemerintah telah menetapkan tujuh kebijakan, di antaranya: (1) THR bagi pekerja swasta, BUMN, dan BUMD selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari raya Idulfitri; (2) bonus hari raya untuk para pengemudi dan kurir online; (3) pemberian THR dan gaji ke-13 untuk 9,4 juta aparatur negara; (4) penurunan harga tiket pesawat dalam negeri mencapai 13—14%; (5) menurunkan tarif jalan tol sebesar 20% di semua ruas jalur mudik selama dua pekan; (6) penurunan harga tiket kereta api sebesar 25%; (7) mudik gratis dari beberapa kementerian/lembaga; (8) diskon tarif paket internet hingga 50%.
Meski masyarakat dimanjakan dengan kebijakan tersebut, masih ada PR pemerintah yang harus diperbaiki dalam menjamin keamanan dan kenyamanan pemudik dan masyarakat yang memanfaatkan transportasi publik. Seperti fenomena maraknya travel gelap menjelang mudik lebaran yang kembali mendapat sorotan.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai menjamurnya travel gelap ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menyediakan layanan angkutan umum yang merata hingga pelosok daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus menjamin ketersediaan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.
Sekadar diketahui, kewajiban penyediaan angkutan umum telah diatur dalam Pasal 138 UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Lalu pasal 139 UU LLAJ juga menyebutkan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menyediakan angkutan umum, baik untuk angkutan antarprovinsi, antarkabupaten/kota, hingga ke dalam wilayah pedesaan.
Travel Gelap, Kelalaian Pemerintah?
Maraknya travel gelap harus menjadi perhatian khusus pemerintah perihal penyediaan transportasi publik. Setidaknya ada dua alasan pemerintah tampak lalai menjalankan tugasnya sebagai penyedia utama transportasi bagi masyarakat:
Pertama, hadirnya travel gelap menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan fleksibilitas kenyamanan dari sisi teknis pembayaran dan fasilitas. Sebagian travel gelap menawarkan pembayaran di awal atau setelah penjemputan penumpang. Mereka juga menyediakan promo khusus untuk 6—7 penumpang bisa mendapatkan satu tiket gratis.
Sementara itu, di sisi pemerintah, tiket gratis untuk mudik masih menyisakan persoalan. Ini sebagaimana yang terjadi di Pelabuhan Jangkar, Situbondo. Sejumlah pemudik harus membayar biaya tiket, padahal seharusnya gratis. Pihak ASDP mengaku tidak tahu-menahu soal tersebut. Faktanya, banyak penumpang yang tidak terangkut karena diduga kuat tiket gratis diperjualbelikan kepada calon penumpang hingga ratusan ribu rupiah per orang.
Kedua, bisnis travel gelap sudah lama terjadi, tetapi belum ada upaya serius dari pemerintah untuk mengantisipasi agar tidak terulang kembali. Ketaktegasan pemerintah dalam menindak praktik ilegal ini bisa menggerus transportasi umum yang telah beroperasi secara resmi. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi dan pengawasan yang ketat agar layanan transportasi dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan adil bagi semua pihak.
Ini baru satu masalah, belum masalah klasik lainnya yang muncul pada momen mudik lebaran, seperti kemacetan dan kecelakaan. Kesiapan pemerintah terkait perbaikan infrastruktur jalan juga masih perlu pembenahan. Beberapa titik di jalur pantura mengalami kerusakan jalan yang cukup serius.
Di Kudus, Jawa Tengah misalnya, ditemukan setidaknya enam lokasi dengan kerusakan parah yang telah diberi tanda cat putih sebagai peringatan. Lalu, jalan menuju Pelabuhan Indonesia Regional 2 Banten di Cilegon memiliki penerangan yang sangat kurang. Hal ini menciptakan situasi yang berbahaya bagi para pengendara, terutama pada malam hari.
Setiap momen menjelang arus mudik, pemerintah biasanya membuat program perbaikan jalan agar perjalanan pemudik lancar dan aman. Faktanya, perbaikan jalan tersebut kadang kala tidak optimal dan total. Jalan yang rusak biasanya hanya diperbaiki secara parsial alias tambal sulam bagian yang rusak saja.
Ini artinya keseriusan pemerintah menyediakan infrastruktur publik seperti jalan raya yang aman dan nyaman masih setengah hati. Buktinya, masih banyak peringatan yang terpampang di jalan agar pengguna jalan berhati-hati karena jalan bergelombang, tidak rata, dan berlubang. Inilah anehnya pengurusan penguasa. Bukannya jalannya yang diperbaiki secara total, malah pengguna jalannya yang diminta berhati-hati terhadap kondisi jalan yang tidak ideal.
Di sisi lain, tidak meratanya layanan infrastruktur dan fasilitas umum menjadikan rakyat menggantungkan hidupnya di perkotaan. Hal inilah yang memicu arus urbanisasi musiman setiap momen lebaran. Banyak penduduk pendatang dari desa mencari penghidupan di kota sehingga tradisi mudik pun tidak terhindarkan.
Andaikata semua infrastuktur publik memadai, baik di desa ataupun kota, serta keberlangsungan pemenuhan kebutuhan hidup—seperti lapangan kerja dan pelayanan publik—terjamin, arus urbanisasi tidak akan menjadi fenomena rutin dalam lebaran. Sebagaimana kita ketahui bersama, setiap momen arus balik lebaran, terjadi lonjakan jumlah pendatang baru dari daerah yang masuk ke wilayah kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Suarabaya, dan sebagainya.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jakarta memprediksi adanya 10.000—15.000 pendatang yang masuk ke Jakarta setelah Lebaran 2025. Meski arus pendatang ke Jakarta dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, yakni pada 2023 tercatat sebanyak 25.931 pendatang dan 2024 turun menjadi 16.207 orang, kemungkinan lonjakan urbanisasi pascamudik masih tetap berlangsung.
Perspektif Islam
Visi pelayanan dalam sistem Islam adalah negara bertanggung jawab penuh dalam memenuhi hajat publik, salah satunya transportasi nyaman dan infrastruktur publik yang aman bagi pengguna jalan. Negara berkewajiban memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap warga yang melakukan perjalanan, baik dalam kota, antarkota, antarprovinsi, bahkan antarnegara. Islam memandang transportasi sebagai fasilitas publik yang tidak boleh dikomersialisasi. Meski pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang besar dan rumit, negara tidak boleh menyerahkan pengelolaannya kepada individu atau swasta.
Dalam sistem Negara Khilafah, pelayanan kepada rakyat adalah prioritas utama. Rasulullah saw. bersabda, “Pemerintah adalah raa’in (pengurus) dan penanggung jawab urusan rakyatnya.” (HR Bukhari). Dalam rangka memenuhi pelayanan transportasi publik, Negara Khilafah menetapkan kebijakan berikut:
Pertama, membangun dan memperbaiki infrastruktur publik seperti jalan raya secara total, yaitu perbaikan jalan harus dilakukan secara menyeluruh.
Mulai dari pemilihan bahan untuk mengaspalnya hingga proses pengerjaannya. Begitu pula dengan sarana lainnya seperti lampu penerang jalan yang harus ditempatkan di semua jalan raya yang dilalui rakyat. Jangan sampai ada jalan raya, tetapi tidak ada lampunya.
Kedua, menyediakan transportasi umum yang aman, nyaman, murah, tepat waktu, serta memiliki fasilitas penunjang yang memadai. Aman berarti mengedepankan keselamatan dan keamanan penumpang. Nyaman maknanya bersih, tidak pengap, dan tidak berdesakan. Tarif murah artinya mendepankan aspek pelayanan daripada keuntungan. Tepat waktu maksudnya ialah sesedikit mungkin pergantian moda angkutan. Transportasi umum hendaknya juga memiliki fasilitas penunjang yang memadai berupa toilet, air bersih, dan lain-lain.
Pengembangan infrastruktur transportasi publik sudah berlangsung lama pada masa peradaban Islam. Sebagai contoh, ketika kereta api ditemukan di Jerman, khalifah bergerak cepat dengan membangun jalur kereta api untuk mempermudah perjalanan haji kaum muslim. Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, beliau memprakarsai pembangunan jalur kereta yang membentang dari Istanbul (ibu kota Khilafah kala itu) hingga Makkah, melewati Damaskus, Yerusalem, dan Madinah. Berkat proyek yang dinamai Hejaz Railway ini, perjalanan dari Istanbul ke Makkah yang semula 40 hari bisa ditempuh dalam 5 hari.
Agar transportasi nyaman dan penumpang aman selama perjalanan, negara mewujudkannya dengan pembiayaan melalui anggaran baitulmal. Sumber pemasukan tetap baitulmal adalah fai, ganimah, anfal, kharaj, jizyah, dan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara, usyur, khumus, rikaz, tambang, serta harta zakat. Pemasukan ini dapat digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran wajib seperti pembangunan jalan, rumah sakit, sekolah, transportasi, serta kemaslahatan lain yang urgen yang tanpa keberadaannya akan menjadi masalah bagi masyarakat (Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadiy fil Islam, hlm. 532)
Dengan pemasukan yang berasal dari baitulmal, negara mampu membiayai pembangunan infrastruktur publik, transportasi, serta memfasilitasi rakyat dengan menyediakan pelayanan transportasi yang murah, bahkan gratis.
Pelayanan terbaik untuk rakyat hanya bisa kita rasakan jika kita menerapkan Islam kafah. Sebagus apa pun transportasi publik di sistem kapitalisme tidak akan bisa menyamai pelayanan dan jaminan yang negara Khilafah berikan dalam memenuhi hajat dan hak masyarakat. Penerapan sistem Islam akan memberikan berkah bagi seluruh umat manusia. Bahkan hewan pun akan terlindungi di bawah sistem Khilafah.
Ini sebagaimana keteladanan Umar bin Khaththab ra. saat mendapat mandat sebagai khalifah kaum muslim. Beliau pernah bertutur, “Seandainya seekor keledai terperosok ke sungai di kota Baghdad, nicaya Umar akan dimintai pertanggungjawabannya dan ditanya, ‘Mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya?'”[MNews/CJ-RR]
