Mahasiswa Berani Kritik Demokrasi, Pilih Sistem Islam! (Bagian 1/2)

Mahasiswa Berani Kritik Demokrasi, Pilih Sistem Islam! (Bagian 1/2)

Penulis: Endiyah Puji Tristanti

Muslimah News, FOKUS — Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menolak keras terkait penundaan Pemilu 2024 atau penambahan periode. Mereka ingin pemimpin yang baru terpilih oleh pesta demokrasi yang ditunggu lima tahun sekali.

Mereka juga meminta setiap partai politik fokus pada pengaderan untuk menyiapkan calon presiden sebagai kandidat pada Pemilu 2024. Begitu pun bagi para pejabat negara yang masih aktif, disarankan agar fokus kerja dengan masa jabatan yang tersisa.[1]

Selain BEM SI, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) juga tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dalam aksi di kawasan Patung Kuda. Mereka mengkritik pemerintahan Jokowi yang selama ini hanya memihak para investor, tetapi abai terhadap masyarakat.[2]

Kita tentu perlu mengapresiasi positif terhadap aksi kepedulian beberapa mahasiswa terhadap perkara politik bangsa. Memang demikianlah seharusnya pemuda bersikap dan berkontribusi dalam memikirkan urusan umat. Namun, secara seimbang, sikap politik mahasiswa perlu juga mendapat kritik solutif.

Usia Bangsa Makin Renta

Lebih dari 75 tahun Indonesia menyatakan kemerdekaannya, nyatanya kehidupan yang lebih baik tidak kunjung hadir, bahkan makin terpuruk di segala bidang. Rezim berkuasa silih berganti, tetapi eksistensi oligarki makin menguat dari rezim ke rezim.

Pada masa Orde Baru dengan pemerintahan yang sentralistis, oligarki merangsek mendekati pemerintah pusat dan mendapatkan banyak keistimewaan. Oligarki mampu memonopoli perekonomian Indonesia melalui HPH mencapai 62 juta hektare, kepemilikan saham dan bisnis BUMN, monopoli impor dan distribusi komoditas strategis, juga kemudahan mendirikan perbankan. Alhasil, krisis ekonomi Asia pada 1997/1998 menyudahi kekuasaan rezim dan kerajaan bisnis oligarki kala itu.

Datanglah Orde Reformasi dengan demokrasi yang lebih terbuka. Desentralisasi kekuasaan dan deregulasi kembali membuka ruang bagi oligarki, bahkan makin menyuburkannya. Nyatanya pula, demokrasi dengan wajah baru tidak mampu mengeliminasi dominasi oligarki.

Kaum oligarki berhasil mengakomodasi kepentingan pemerintahan pusat dan daerah, partai politik besar, anggota parlemen, hingga aparat keamanan. Politik demokrasi dan politik uang berkolaborasi menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Who’s the boss? Yang pasti bukan rakyat.

Kini, hampir 25 tahun reformasi berlangsung, di dalamnya silih berganti rezim, tetapi semua dalam bingkai yang sama, yakni demokrasi. Setiap rezim mengeklaim diri sebagai rezim demokratis karena terpilih melalui mekanisme demokrasi yang—katanya—demokratis.

Setiap kali kondisi tidak ideal muncul dan mendapat kritikan bahwa itulah kelemahan dan kerusakan demokrasi, malah dibalas dengan argumentasi klise, “Bukan demokrasi yang lemah dan rusak, tetapi pelaksanaan demokrasi yang bermasalah.” Intinya, tidak boleh mengkritik demokrasi dari aspek ide dasar dan bangunan sistemnya.

Lalu, butuh waktu berada ratus tahun lagi agar masyarakat mampu menikmati demokrasi yang menyejahterakan dan memberikan ketenangan hidup? Harus berapa generasi lagi terpaksa hidup menikmati fantasi sistem sekuler ini?

Berani Mengkritik Demokrasi

Para pemuda wajib sepakat bahwa tidak boleh menyalahkan sistem kehidupan hanya melalui hasil penerapannya. Penerapan sebuah sistem bisa saja terpengaruhi oleh pelaksana sistem dan integritasnya. Memang, mengkritik sistem kurang bijaksana semata menunjuk jari pada aspek pelaksanaan dan hasil penerapan sebuah sistem kehidupan.

Dua ilmuwan politik dari Universitas Harvard, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (2018) dalam buku How Democracies Die, memberikan contoh kritik terhadap pelaksanaan demokrasi di Barat (AS). Tujuan mereka justru ingin mempertahankan demokrasi agar tidak mati. Keduanya khawatir masa depan demokrasi di AS perlahan tumbang. Ini jenis autokritik terhadap sistem demokrasi.

Yang lebih tepat adalah mengarahkan kritik sistem pada konsep dasar dan pilar-pilar, serta solusi problem yang lahir dari keduanya agar dapat menilai sebuah sistem secara objektif. Pengkritik tidak akan terkooptasi dan dihantui rasa takut/bersalah apabila upaya kritik sistem mengharuskan seseorang berpikir “out of the box”.

Dalam era berpikir yang katanya inklusivitas menjadi gerbang menuju kemajuan ini, tindakan menghalangi generasi muda untuk berani mengkritik sistem demokrasi adalah wujud eksklusivitas serta aib dan dosa besar perubahan.

Di sisi lain, generasi yang berani mengkritik sistem demokrasi seyogianya bersedia dituntut untuk menawarkan solusi sistem pengganti demokrasi. Bisa kita katakan, mengkritik tanpa memberikan solusi sistemis yang realistis adalah omong kosong belaka.

Selanjutnya, generasi muda pun dituntut menyediakan diri untuk menjalani langkah-langkah perubahan. Tidak ada istilah “mager” dalam kamus para pengusung perubahan. Tidak ada tempat bagi gen-NATO ‘no action talk only’ di dalam gelanggang perubahan.

Kritik sistem merupakan kerja pemikiran, bukan kerja fisik layaknya kuli bangunan. Kritik sistem adalah pergolakan pemikiran dan perjuangan politik. Dengan demikian, aktivitas kritik sistem tidak akan terpeleset dan tersesat dalam perjuangan anarkis, apalagi berujung  tindakan terorisme.

Walhasil, kritik sistem bukan kerja fisik bersenjata melalui jalan makar dan kudeta, bukan juga dengan jalan people power. Kritik sistem itu berada dalam arena pertarungan ide dan gagasan, sedangkan menerapkan sistem ada di ranah negara.

Kesalahan Konsep Kedaulatan Rakyat

Dalam demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Hak legislasi (membuat hukum) ada di tangan manusia. Berlaku adagium “vox populi vox dei” (suara rakyat suara Tuhan). Konsekuensinya, rakyatlah yang berhak menentukan benar dan salah atas segala sesuatu. Rakyat boleh menyelisihi perkara halal/haram yang telah agama tetapkan. Rakyat boleh mengubah halal dan haram sesuai waktu, tempat, dan kepentingan mereka.

Contoh demokrasi menyelisihi halal/haram adalah tentang perzinaan dan L68T. Keduanya legal selama ada consent (persetujuan). Pengelolaan kepemilikan umum pun boleh diberikan pada korporasi. Rakyat juga wajib mengikuti asuransi kesehatan; dan sebagainya.

Kedaulatan di tangan manusia ini diakui karena demokrasi lahir dari pemikiran asas sekuler. Demokrasi menghendaki pemisahan agama dari kehidupan, berlanjut ke pemisahan agama dari politik dan negara.

Dalam demokrasi, agama tidak ditolak, dengan syarat sesuai dengan tuntutan demokrasi. Akan tetapi, agama tidak layak membatalkan keputusan demokrasi ketika agama bertentangan dengan demokrasi.

Dengan kata lain, demokrasi menghendaki kedaulatan di tangan kesepakatan manusia. Konsensus manusia menjadi lebih tinggi dari ketetapan Tuhannya manusia. Inilah konsep kedaulatan rakyat dalam demokrasi yang secara terang-terangan bertentangan dengan Islam—bahwa kedaulatan ada di tangan Asy-Syari’ (Allah Taala).

Sejarah juga mencatat, demokrasi lahir dari fase trauma rakyat atas kesewenang-wenangan gereja dan para raja abad pertengahan. Konsep kedaulatan rakyat menjadi jalan tengah  untuk menegaskan pentingnya pengakuan terhadap suara rakyat demi mencegah lahirnya penindasan.

Realitasnya, konsep ini sulit diterapkan dalam masyarakat kompleks yang setiap orang (rakyat) dimintai pendapat atas setiap perkara. Demokrasi pun mengakui kemustahilan ini karena setiap kepala memiliki nalar dan kepentingan beragam yang tidak mungkin mudah mengambil satu pemufakatan.

Oleh karenanya, muncul demokrasi perwakilan, kedaulatan rakyat diwakilkan pada wakil yang terpilih rakyat melalui pemilu (langsung maupun tidak langsung). Tidak perlu bagi wakil rakyat untuk terus-menerus meminta pendapat setiap rakyat yang mereka wakili.

Atas nama pemegang kedaulatan rakyat, wakil rakyat bisa menetapkan hukum dan perundang-undangan melalui proses legislasi di parlemen. Mereka mendapat legitimasi bahwa suara mereka adalah suara rakyat sehingga rakyat—sebagai pemilik asal kedaulatan—tidak berhak membatalkan keputusan wakilnya.

Padahal, ada banyak keputusan wakil rakyat yang tidak mewakili suara dan kebutuhan rakyat yang mereka wakili, seperti kenaikan harga BBM dan TDL, pengesahan UU Omnibus Law, dll. Inilah kesalahan mendasar konsep kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.

Kesalahan berikutnya, demokrasi menganggap konsep kedaulatan (as-siyadah) dan konsep kekuasaan (as-sulthan) sebagai satu kesatuan yang tidak beda, tidak terpisahkan. Bagi demokrasi, kedaulatan dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Ini kecerobohan lain konsep demokrasi yang fatal akibatnya. (bersambung ke bagian 2/2) [MNews/Gz]

Sumber foto sampul: newstatesman


[1] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220302192741-32-766132/bem-si-tolak-penundaan-pemilu-2024-kami-butuh-pemimpin-terbaru

[2] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220302173554-20-766070/mahasiswa-muhammadiyah-tolak-wacana-penundaan-pemilu-2024

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *