[Kabar] Tata Kelola BPI Danantara, Pakar: Meniru Negara-Negara Kapitalis

[Kabar] Tata Kelola BPI Danantara, Pakar: Meniru Negara-Negara Kapitalis

Muslimah News, NASIONAL—Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24-2-2025).

Badan ini dibentuk untuk mengoptimalkan aset dan investasi pemerintah. Fungsi lembaga ini sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF), yaitu penyedia dana negara yang melakukan pengelolaan terhadap kekayaan negara, termasuk mengelola dividen yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk diinvestasikan ke dalam proyek, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri.

Danantara ini ibarat celengan raksasa yang mengumpulkan keuntungan dari BUMN, kemudian keuntungannya diinvestasikan kembali dalam berbagai proyek di dalam dan di luar negeri.

Meniru

Pakar ekonomi Islam Nida Saadah, S.E., Ak., M.E.I. menilai, konsep yang digunakan BPI Danantara meniru konsep negara-negara kapitalis.

”Konsep yang digunakan adalah meniru konsep yang dilakukan oleh negara-negara kapitalis sekuler dengan menggunakan Sovereign Wealth Fund,” ungkapnya di acara Economic Understanding dengan tajuk “Danantara, dalam Tinjauan Milkiyyah Aamah” Jumat (28-2-2025) di kanal Supremacy.

Nida membeberkan, ekonomi kapitalisme hanya mengenal dua kepemilikan, yaitu kepemilikan individu dan kepemilikan negara.

”Ini berbeda dengan konsep kepemilikan dalam Islam. Islam memiliki tiga konsep kepemilikan yaitu kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan milkiyyah aamah (kepemilikan umum),” jelasnya.

Ia melanjutkan, penetapan kepemilikan umum ini berdasarkan hadis Rasulullah saw., ”Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, api, dan padang gembalaan.”

Harta milik umum, ucapnya, meliputi berbagai sumber daya alam yang depositnya melimpah.

“Ada beberapa prinsip terkait pengelolaan kepemilikan umum ini. Pertama, negara hanya mengelola, bukan memiliki. Jadi bukan dikumpulkan kemudian dikembangkan, atau diinvestasikan lagi,” jelasnya.

Kedua, sebutnya, hasil pengelolaan kepemilikan umum dibagikan untuk kepentingan publik. ”Kepentingan publik itu alokasinya bisa untuk kebutuhan pokok massal, seperti kesehatan, pendidikan, termasuk pembangunan berbagai infrastruktur primer yang dibutuhkan masyarakat,” terangnya.

Ia lalu membandingkan, kalau Danantara, negara mengelola kemudian mengembangkannya. ”Dalam Islam prinsipnya tidak demikian. Seharusnya kalau sudah terkumpul keuntungan dari pengelolaan itu tidak diperbanyak lagi meski dengan alasan negara membutuhkan dana yang lebih banyak,” ulasnya.

Dengan pengelolaan sesuai syariat, sambungnya, masyarakat dalam negara Khilafah Islam bisa mendapatkan layanan pendidikan dan layanan kesehatan bebas biaya karena pembagian harta yang berasal dari pengelolaan milik umum.

”Ketiga. dalam pengelolaan milik umum itu tidak boleh dilakukan privatisasi. BPI Danantara ini semacam privatisasi dalam bentuk kelembagaan resmi,” tandasnya.

Akuntabilitas

Terkait salah satu alasan dibentuknya BPI Danantara adalah untuk memudahkan proses akuntabilitas dan transparansi, Nida menyebut, dalam ekonomi syariat ada lembaga baitulmal sebagai sistem keuangan (APBN) Khilafah.

”Di dalam baitulmal ada badan tersendiri yang bisa melakukan pengawasan, bisa melakukan audit, bisa melakukan kontrol sehingga tidak perlu ada pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Danantara,” urainya.

Ia melanjutkan, baitulmal sebagai satu lembaga keuangan akan mengelola berbagai pendapatan dan pengeluaran dengan prinsip syariat dan bisa ada dewan pengawas di dalamnya untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan harta publik.

”Dengan mekanisme semacam ini, maka sudah sangat sempurna regulasi yang dimiliki Islam dalam pengelolaan berbagai aset negara sehingga akuntabel, transparan, dan tidak merugikan masyarakat luas sebagai pemilik sebenarnya dari berbagai aset yang telah diciptakan Allah di muka bumi ini,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *