[Kabar] Pengamat: Kebijakan Efisiensi Anggaran, Bukti Negara Telah Mendagangkan Kemaslahatan Umat

[Kabar] Pengamat: Kebijakan Efisiensi Anggaran, Bukti Negara Telah Mendagangkan Kemaslahatan Umat

Muslimah News, NASIONAL — Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan, efisiensi anggaran tidak dilakukan kepada kebutuhan dasar pegawai atau pelayanan publik. Pemangkasan anggaran dilakukan untuk seremonial kantor, seminar luar negeri, dan agenda akhir tahun yang dipandang publik menghabiskan anggaran. “Banyak informasi seolah efisiensi dilakukan kepada kebutuhan dasar pegawai atau layanan publik. Padahal, yang jelas merupakan “lemak” itu seperti seremonial kantor hingga seminar luar negeri,” kata Hasan dalam keterangannya, Kamis (13-2-2025).

Pemangkasan anggaran tercantum dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan pada 22 Januari 2025. Prabowo menargetkan efisiensi sebesar Rp306,6 triliun.

Mendagangkan

Pengamat kebijakan publik Dr. Rini Syafri menyampaikan, apabila ditelisik, kebijakan efisiensi anggaran sejatinya wujud kelalaian negara terhadap urusan kehidupan masyarakat. “Sebagaimana prinsip earning rather than spending (menciptakan pendapatan dan tidak sekadar membelanjakan) dari konsep reinventing government. Pada gilirannya negara hadir untuk mendagangkan kemaslahatan hidup masyarakat,” ucapnya kepada MNews, Jumat (19-2-2025).

Ia menjelaskan, efisiensi anggaran bukan sekadar penghematan, peniadaan belanja yang tidak perlu, kemudian digunakan untuk pembiayaan program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. “Namun faktanya, esensi efisiensi anggaran adalah bagaimana setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus memberikan keuntungan atau pemasukan pada kas negara,” ujarnya.

Menurutnya, spirit relasi pemerintah dan rakyat adalah bisnis (interpreneur goverment), bukan pengurus dan pelayan mereka. “Unit-unit teknis pelaksana fungsi negara seperti fasilitas kesehatan milik negara, satuan pendidikan, badan usaha milik negara harus dikelola dengan prinsip untung rugi,” jelasnya.

Puskesmas dan rumah sakit, jelasnya, dijadikan Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sekolah-sekolah dikelola dengan konsep manajamen berbasis sekolah, pendidikan tinggi dengan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dan fungsi public social obligation dari badan usahan milik negara dihapus. “Barang dan jasa serta berbagai fasilitas umum yang menjadi hajat hidup masyarakat diadakan dengan konsep PPPs/Public Private Partnership dengan berbagai variannya,” jelasnya. 

Kapitalisme

Menurut Rini, efisiensi anggaran bukanlah sekadar perkara teknis, tetapi akan bebicara dari sudut pandang kapitalisme tentang pemerintahan dan kekuasaan sebagaimana rumusan New Public Management dan Reinventing Government. “Khususnya konsep Performance Based Budgeting (Penganggaran Berbasis Kinerja atau PBK), yakni konsep ini berkelindan dengan sistem dan politik ekonomi kapitalisme yang memberikan ruang yang begitu luas kepada individu/korporasi untuk menguasai modal sebanyak-banyaknya sebagaimana paham kebebasan memiliki dari ideologi sekularisme,” urainya.

Menurutnya, pandangan kapitalisme tentang hajat hidup masyarakat adalah komoditas untuk dijadikan objek pertumbuhan ekonomi dan bisnis. “Oleh karenanya korporasi difungsikan sebagai operator, yakni yang menguasai hajat hidup masyarakat,” katanya.

Sehubungan dengan itu, lanjutnya, negara pun harus dikeluarkan dari tugas asalnya sebagai pelayan rakyat dan beralih fungsi sebagai regulator/fasilitator. “Yang hakikatnya adalah pembuat aturan untuk kepentingan bisnis korporasi. Ha ini diperkuat oleh konsep desentaralisasi kekuasaan,” ucapnya.

Korporasi

Rini menyampaikan, dominasi korporasi yang predatorik makin menguat dengan keberadaan oligarki dan kepemimpinan yang populis otoritarian. “Pada gilirannya, masyarakat harus mengurusi urusan kehidupan mereka sendiri, di tengah makin menguatnya gurita korporasi terhadap kemaslahatan mereka,” katanya.

Kezaliman pun, katanya, merajalela sebagaimana meluas dan makin intensnya berbagai persengketaan dalam kehidupan masyarakat. “Hampir seluruh masyarakat yang jumlahnya ratusan juta jiwa kesulitan dan bahkan tidak terpenuhi berbagai hajat asasiyah mereka. Mulai dari pangan, perumahan, hingga pendidikan, kesehatan dan keamanan. Sebagaimana yang kita saksikan bersama hari ini,” paparnya .

Perkara itu, jelasnya, akan terus berlangsung selagi negara hadir sebagai pelaksana sistem kehidupan sekuer khususnya sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme. “Sebabya, konsep ini dirumuskan adalah untuk melanggengkan sistem kufur tersebut,” ujarnya.

Islam

Menurut Rini, berbeda dengan kapitalisme, kekuasaan dan pemerintahan dalam pandangan Islam adalah untuk mencegah kezaliman dan menyelesaikan persengketaan. “Ri’ayah atau pengurusan dan pelayanan menjadi spirit relasi negara dan penguasa dengan rakyat. Bahkan, mengurusi urusan rakyat menjadi tugas asli dan fungsi pokok yang dibebankan syarak pada pundak negara yang tidak boleh dilalaikan sedikit pun,” jelasnya.

Sementara itu, katanya, sistem ekonomi dan politik ekonomi Islam memberikan dukungan begitu kuat terhadap pandangan ini. “Negara memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas dan fungsi politiknya,” ucapnya.

Ia menjelaskan, karena pelayanan menjadi tugas asli Negara, maka unit-unit teknis pelaksana fungsi Negara, seperti fasilitas kesehatan milik negara, satuan pendidikan, badan usaha milik negara harus dikelola dengan prinsip pelayanan penuh. “Terwujudnya kemaslahatan publik dan terpenuhi hajat hidup mereka dijadikan ukuran kinerja. Ini di satu sisi, di sisi lain dengan konsep kekuasaan yang bersifat sentralisasi meniscayakan negara memiliki wewenang dan kekuasaan yang memadai untuk membuat keputusan-keputusan politik secara cepat dan tepat,” bebernya.

Sementara pada desentralisasi, lanjutnya, aspek teknis administrasi meniscayakan publik mengakses dengan mudah berbagai hajat hidup mereka. “Ini karena kesederhanaan aturan, cepat dalam pelaksanaan, dan dilakukan olehperson yang capable. Sehingga kesejahteraan dan kebahagiaan akan dirasakan setiap individu masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, penting untuk dicatat, konsep ini telah diterapkan dan dirasakan kebaikannya oleh umat manusia di berbagai penjuru dunia sepanjang keberadaan peradaban, yakni sekitar 13 abad. “Demikian yang diukir oleh tinta emas sejarah peradaban. Pada tataran ini, betapa urgen kehadiran kembali kekuasaan Islam, yakni negara Khilafah. Lebih dari itu, kembali pada kehidupan Islam dan memperjuangkannya adalah perkara yang diwajibkan Allah Swt. kepada kita semua,” jelasnya.

Ia kemudian menutup pembicaraan dengan membacakan terjemah Al-Qur’an surah At-Takwir ayat 26, “Maka ke manakah kamu akan pergi?” [MNews/IK]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *