[Kabar] Perguruan Tinggi Mengelola Tambang, Akademisi: Inilah Dampak Komersialisasi Pendidikan yang Melenceng dari Tujuan

[Kabar] Perguruan Tinggi Mengelola Tambang, Akademisi: Inilah Dampak Komersialisasi Pendidikan yang Melenceng dari Tujuan

Muslimah News, NASIONAL — Usulan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi menuai beragam reaksi publik. Merespons isu tersebut, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) melalui Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik (PSPI-KP) berbagi pendapatnya melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama para alumni yang digelar secara daring, Kamis (30-1-2025).

Untuk mengoptimalkan kesempatan ini, Kepala PSPI-KP ITS Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, M.Eng. mengusulkan untuk perguruan tinggi khususnya ITS dapat memulai dengan membentuk tim pengkaji khusus yang tugasnya menyusun strategi yang harus diambil untuk menjalankan wewenang tersebut. Di antaranya strategi pemanfaatan potensi tambang sebaik mungkin, memilih mitra yang mumpuni, dan membentuk badan usaha yang berkualitas.

Guru besar Departemen Teknik Elektro Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng. turut menyarankan jalan tengah kepada pemerintah dengan memberikan perguruan tinggi porsi dari keuntungan operasi tambang. Menanggapi diskusi yang berjalan, Rektor ITS Prof. Bambang Pramujati, S.T., M.Sc.Eng. Ph.D. merespons baik usulan tersebut. Bambang menilai, rencana ini merupakan jalan yang diberikan pemerintah bagi perguruan tinggi untuk mencapai kemandirian finansial.

Komersialisasi

Akademisi Dr. R.A. Vidia Gati, S.E.Ak., M.E.I. justru tidak sependapat dengan rencana pemerintah yang memberikan izin perguruan tinggi untuk mengelola tambang tersebut. “Kegaduhan ini bermula ketika terjadi perguruan tinggi dikomersilkan. Inilah dampak komersialisasi pendidikan yang telah melenceng dari tujuan pendirian perguruan tinggi,” ujarnya kepada MNews, Sabtu (8-2-2025).

Menurutnya, memberikan kewenangan pada perguruan tinggi untuk mengelola tambang akan membuat perguruan tinggi menyimpang dari tupoksi pendidikan tinggi. “Akibatnya, pendidikan bukan menjadi sektor yang menjadi tanggung jawab utama negara untuk mencukupinya sehingga perguruan tinggi harus “mandiri”, berupaya untuk memenuhi pendanaan penyelenggaraan pendidikan,” jelasnya.

Ia menyayangkan cara membuat perguruan tinggi mandiri dengan memberikan kewenangan mengelola tambang. “Perguruan tinggi, seharusnya tegak berdiri sebagai lembaga pendidikan fokus pada bidang pendidikan/pengajaran, menghasilkan riset yang berkualitas, mendaya-baktikan ilmu yang dimiliki agar dapat bermanfaat, dan dirasakan masyarakat melalui pengabdian kepada umat,” terangnya.

Namun, katanya, dengan alasan kampus butuh pendanaan, maka kampus menjadi sibuk berbisnis, memiliki unit bisnis sampai akhirnya mau menerima tawaran untuk mengelola tambang. “Sungguh ironis, perguruan tinggi yang seharusnya mencetak tenaga ahli malah sibuk berbisnis dan disuruh mengelola tambang yang seharusnya menjadi tugas negara,” tuturnya.

Haram

Mengutip pendapat Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nidzhamul Iqtishadi, Vidia menjelaskan bahwa barang tambang termasuk dalam kepemilikan umum. “Berbeda dengan sistem kapitalisme yang membagi kepemilikan hanya menjadi kepemilikan individu dan negara. Islam mengatur kepemilikan menjadi tiga bagian, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara,” jelasnya.

Pengaturan ini, ungkapnya, adalah pengaturan terbaik karena akan memastikan bahwa seluruh bumi dan seisinya akan mampu mencukupi hajat hidup seluruh manusia, bahkan sampai derajat makmur dan sejahtera. “Namun, karena hukum kepemilikan ini tidak ditegakkan, maka kekayaan alam yang seharusnya menjadi milik bersama menjadi keroyokan dan sasaran keserakahan individu-individu,” urainya.

Ia menyampaikan, akhirnya distribusi kekayaan tidak merata dan ketimpangan atau gap kemiskinan begitu besar. “Kekayaan alam yang menjadi kepemilikan umum itu ada tiga. Pertama, barang yang menjadi kebutuhan umum, yaitu barang yang dibutuhkan orang banyak. Jika tidak ada, akan menimbulkan kekacauan,” terangnya.

Ia mengutip hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslim berserikat atas tiga hal yaitu air, padang gembalaan (hutan), dan api (energi).”

Ia menegaskan bahwa makna hadis itu adalah tidak boleh ada monopoli terhadap ketiga jenis barang tersebut, baik yang dilakukan individu maupun negara. “Hal ini dikarenakan ketiga barang kebutuhan umum tersebut adalah milik bersama umat yang harus dikembalikan dan dapat dimanfaatkan secara mudah dan murah bahkan gratis,” paparnya.

Kedua, lanjutnya, barang yang dari sisi pembentukannya menghalangi manusia untuk memilikinya, seperti pulau, laut, gunung, sungai, selat dan lain sebagainya. “Dalam hal ini tidak boleh ada individu yang menguasai pulau, laut atau pantai, sehingga menghalangi orang lain untuk dapat mengaksesnya,” paparnya.

Ketiga, paparnya, adalah barang tambang dengan deposit yang besar. “Barang tambang ini milik bersama umat, tidak boleh diserahkan kepada individu, kelompok, bahkan negara. Negara dapat sebagai pengelola, tetapi seluruh hasilnya dikembalikan lagi kepada umat,” bebernya.

Ia menjelaskan, jika aturan kepemilikan ini diimplementasikan, negara akan memiliki dana yang cukup besar dari pengelolaan kepemilikan umum ini saja. “Dalam pengaturan keuangan, kepemilikan umum adalah salah satu dari dua belas pos penerimaan negara. Oleh karena itu, tidak perlu membagi tambang ini kepada institusi lain seperti ormas (organisasi masyarakat) dan perguruan tinggi,” ungkapnya.

Jika hal ini dilakukan, lanjutnya, sama saja melakukan pelanggaran terhadap syariat, yakni ormas atau perguruan tinggi mengelola sesuatu yang bukan menjadi miliknya. “Secara syariat, izin untuk memiliki tidak didapatkan. Kesalahan berikutnya adalah bertindak sebagai pengelolanya,” pungkasnya. [MNews/IK]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *