Muslimah News, NASIONAL — Deretan pagar bambu yang berdiri di perairan Kabupaten Tangerang telah diketahui setidaknya sejak Juli 2024, menurut kesaksian warga dan kelompok advokasi sipil yang diwawancarai oleh BBC News Indonesia. Namun pagar itu baru dicabut oleh pemerintah setelah persoalan ini viral di media sosial.
Eks Menko Polhukam Mahfud M.D. menuding kepolisian, kejaksaan dan KPK takut menindak pejabat negara yang terlibat dalam kasus pagar laut di Tangerang. Seperti yang disebut Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nusron Wahid di DPR, Mahfud bilang bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan laut merupakan pelanggaran hukum. Mahfud menuduh terdapat “permainan” di antara pengusaha dan pejabat pertanahan terkait pagar laut ini.
Oligarki
Menurut pengamat politik Fatma Sunardi, adanya pihak swasta yang bisa menguasai laut diduga karena pengaruh oligarki lebih kuat mencengkeram negeri ini. “Praktik oligarki telah menjadi jalan penguasaan laut oleh konglomerat. Akibatnya, pepatah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin berlaku,” ujarnya kepada MNews, Jumat (7-2-2025).
Kasus pagar laut, ungkapnya, yang diduga dimiliki oleh salah satu konglomerat negeri telah membeberkan fakta betapa penguasaan harta milik rakyat dikapitalisasi begitu parah. “Kasus pagar laut mengungkap kepemilikan rakyat dikapitalisasi secara ugal-ugalan. Masalahnya, yang dikuasai tidak lagi hutan atau lahan, tetapi laut. Terbayang, nilai ekonomis, jika benar pemagaran laut akan diorientasikan untuk reklamasi dan pembangunan kawasan elit dan tidak heran tingkat ketimpangan Indonesia tetap tinggi,” paparnya.
Kasus tersebut, katanya, makin mendapat sorotan karena penerbitan SHGB di kawasan laut. “Satu hal yang di luar nalar sehat. Tentu saja penting bagi kita mencermati kasus pagar laut, tidak hanya dari sisi merugikan para nelayan, tetapi kebijakan negara membahayakan nasib rakyat negeri ini. Bagaimana tidak, lembaga negara dan pejabat, dari kementerian hingga kepala desa terlibat dalam kasus ini,” jelasnya.
Ia menegaskan, kuatnya dukungan pemerintah tidak bisa dilepaskan dari begitu mengakarnya praktik oligarki di negeri ini. “Sistem politik demokrasi yang menawarkan kesetaraan bagi warga negara nyatanya hanya teori. Penerbitan SHGB di atas laut menerangkan bahwa kebijakan dan implementasi kebijakan dengan mudah berpihak pada kepentingan segelintir konglomerat demi pengembangan bisnis mereka,” bebernya.
Riset Celios
Fatma mengungkap hasil riset Celios yang dirilis Dr. Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios). “Berdasarkan riset Celios, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang di Indonesia. Data ini juga didukung dengan temuan Celios lain terkait kesenjangan pendapatan yang kian meluas di Indonesia,” katanya.
Sejak 2020, ungkapnya, kekayaan tiga orang terkaya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat. “Sementara, pertumbuhan upah pekerja hanya menyentuh 15% sampai saat ini. Selain itu, kekayaan 50 triliuner terkaya di Indonesia, bahkan bisa membayarkan gaji penuh seluruh pekerja dalam angkatan kerja sepanjang tahun,” bebernya.
Riset Celios, katanya, menjadi bukti bahwa praktik oligarki yang lahir sistem demokrasi yang berkelindan dengan ekonomi kapitalisme telah menciptakan kemiskinan dan ketimpangan. “Artinya, demokrasi telah gagal mewujudkan kesetaraan ekonomi di antara warga negara. Lalu kenapa demokrasi terus dipertahankan?” tanyanya.
Islam
Umat Islam, ungkap Fatma, sebenarnya memiliki sistem politik dan ekonomi Islam yang sahih yang mampu menghadirkan aturan dan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang menyejahterakan.
“Sistem politik Islam Khilafah memberi ketentuan bagaimana kebijakan yang diambil khalifah bukan dari mekanisme politik musyawarah atau gagasan yang muncul dari khalifah atau struktur negara yang lain. Namun, khalifah mengambil dari hukum syarak yang diijtihad para ulama (atau bisa khalifah yang berijtihad), sehingga tidak membuka peluang proses pembuatan kebijakan diintervensi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu,” bebernya.
Menurutnya, ketentuan dalam sistem ekonomi Islam dengan konsep kepemilikan juga tidak membuka jalan penguasaan harta publik yang akan menyebabkan ketimpangan. “Pengawasan kinerja khalifah akan dilakukan baik oleh struktur negara seperti Mahkamah Madzalim dan Majelis Umat, maupun langsung oleh rakyat. Hanya Khilafah yang memberikan baik kesetaraan politik dan juga sosial ekonomi,” pungkasnya. [MNews/IK]
