Muslimah News, NASIONAL — Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) resmi menjadi usul inisiatif DPR setelah disahkan dalam Rapat Paripurna ke-11 DPR RI, Kamis (23-1-2025).
Di antara poin perubahan adalah Baleg mengusulkan agar IUP (Izin Usaha Pertambangan) tidak hanya diberikan kepada ormas keagamaan, tetapi juga untuk UMKM dan Perguruan Tinggi (PT).
RUU Minerba ini memungkinkan pengelolaan tambang kepada PT sehingga diharapkan PT dapat memaksimalkan pendapatannnya yang nantinya dapat mengurangi beban Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa.
Salah Kaprah
Pemerhati kebijakan publik Sri Mujiarti Ulfah, S.Sos., M.A.P. mengungkapkan bahwa keinginan anggota dewan merevisi UU Minerba sebagai salah kaprah karena pembiayaan pendidikan seharusnya ditanggung negara.
”Keinginan “mulia” anggota dewan ini tentu saja salah kaprah. Siapa pun tahu bahwa pendidikan memerlukan biaya yang tidak sedikit, tetapi pembiayaan tersebut tidak bisa diserahkan kepada dunia pendidikan untuk memenuhi kebutuhannya, maka di sinilah harusnya peran negara itu hadir,” ungkapnya kepada MNews, Selasa (4-2-2025).
Ia menjelaskan, paradigma kapitalisme yang merusak menjadikan pendidikan sebagai jasa yang dikomersialkan sehingga pemerintah menganggap bahwa pendidikan dengan alokasi anggaran 20% dari APBN menjadi beban negara.
”Maka didoronglah PT untuk berbisnis. Sebenarnya saat ini PT dengan status PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) telah melakukan aktivitas bisnis, tetapi dengan bisnis tambang tentu saja diharapkan cuan yang masuk ke PT juga semakin besar,” ulasnya.
Menurutnya, saat ini PT sudah keluar dari fitrahnya sebagai lembaga pendidik, pencerdas generasi, serta menjadi rujukan penguasa dalam pengambilan kebijakan karena pandangan-pandangan intelektualnya untuk merespon berbagai permasalahan di tengah masyarakat.
”Seharusnya PT sebagai lembaga nonprofit akan menjaga independensinya dan berdiri bersama kepentingan umat, bukan kepentingan penguasa, kemudian melahirkan orang-orang terdidik yang berkiprah di tengah umat dengan potensi yang dimiliki. Tidak terbayang jika tugas berat ini dibebankan lagi pada aspek pembiayaan tentu sangat berat bahkan menyebabkan PT tidak fokus pada tugas utamanya,” kritiknya.
Ia heran, jika masalahnya banyaknya oligarki yang menguasai tambang, seharusnya yang dikritik tajam itu adalah alasan pemerintah menyerahkan industri ekstraktif kepada oligarki sehingga kekayaan alam yang harusnya dikelola oleh negara yang hasilnya digunakan untuk kepentingan rakyat tidak tercapai. ”Kekayaan alam hanya dinikmati oleh segelintir orang, rakyat hanya sebagai penonton dan tetap hidup dalam kemiskinan,” sesalnya.
Ia lalu mempertanyakan, ada apa dengan usulan PT mengelola tambang? ”Apakah ini untuk kepentingan oligarki juga, agar para terdidik di PT bungkam dengan kerakusan dan kerusakan yang dilakukan para oligarki?” ucapnya.
Terakhir, ia mengingatkan penguasa dengan mengutip Al-Qur’an surat Ar Rum ayat 41, ”Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”
Memperkuat Kapitalisme
Sementara itu, akademisi dan pemerhati Dr. Ernawati, S.K.M., M.P.H. menilai, wacana memberikan izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi akan memperkuat kapitalisme di bidang pendidikan.
“Pemberian izin tambang akan terus memperkuat pengaruh sekuler kapitalisme di dunia pendidikan, di mana akademisi dipaksa untuk memprioritaskan kepentingan ekonomi daripada kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Menurutnya, akademisi akan tergantung pada dana yang disediakan oleh perusahaan tambang, sehingga mereka tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengkritisi kebijakan yang menzalimi rakyat.
“Tentunya kurikulum pendidikan dan materi-materi yang diajarkan akan lebih fokus pada kepentingan perusahaan tambang daripada kepentingan rakyat. Objektivitas akademisi tidak lagi untuk mengkritisi kebijakan yang menzalimi rakyat. Hal tersebut tampak dari hasil penelitian yang lebih fokus pada kepentingan perusahaan tambang daripada kepentingan rakyat,” ulasnya.
Implikasi pemberian izin tambang, lanjutnya, merupakan upaya pembungkaman jiwa kritis akademisi atas semua kebijakan yang menzalimi rakyat, dan menghilangkan otonomi akademisi, sehingga menjadikan mereka tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan yang berdasarkan pada kepentingan rakyat. ”Semua hal tesebut akan menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada mereka,” tandasnya.
Ia lalu berkesimpulan, sistem pendidikan saat ini tidak membuka ruang muhasabah karena berfokus pada pengetahuan materi, tidak ada akuntabilitas. ”Kepentingan individu dan ekonomi menjadi satu-satunya kepentingan yang ingin dicapai, sehingga tidak memiliki mekanisme efektif untuk mengawasi dan mengontrol kualitas pendidikan, dan tidak memiliki hubungan erat dengan kebutuhan masyarakat.
Islam
Ia menilai, hal ini bertolak belakang dengan sistem Islam. ”Sistem Islam membuka ruang muhasabah yang seluas-luasnya kepada umat,” jelasnya.
Muhasabah, lanjutnya, menjadi kebutuhan bagi seluruh komponen bangsa dalam menilai kondisi negeri ini. “Berbagai keterpurukan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, politik, maupun moral, masih dirasakan oleh masyarakat. Dengan melakukan muhasabah secara bersama, bangsa ini dapat menyadari kesalahan, mencari solusi yang lebih baik, dan berusaha memperbaiki keadaan dengan semangat perbaikan dan ketakwaan,” urainya.
Muhasabah ini, ucapnya bukan sekadar refleksi, tetapi juga dorongan untuk bertindak agar negeri ini bisa keluar dari berbagai permasalahan dan menuju kehidupan yang lebih baik, adil, dan sejahtera.
“Keberhasilan pengembangan sistem pendidikan tidak akan terealisasi hanya dengan penyelenggaraan oleh negara. Namun, harus juga disertai muhasabah umat terhadap penguasa sebagai bentuk keikutsertaan mereka dalam merealisasikan kualitas pendidikan yang mumpuni,” ulasnya.
Ia menandaskan, pengawasan umat terhadap pemerintah adalah kewajiban sebab di antara kewajiban umat adalah mengawasi pemerintah dalam pekerjaan dan tindakannya, menasihati dan melurusknnya jika salah.
”Jadi, ruang muhasabah hanya akan bisa diberikan dalam sistem Kekhalifahan Islam bukan dalam sistem demokrasi sekuler yang berlaku saat ini,” tutupnya. [MNews/IA]
