Perubahan PPDB Menjadi SPMB, Solusi Pemerataan Pendidikan?

Perubahan PPDB Menjadi SPMB, Solusi Pemerataan Pendidikan?

Muslimah News, FOKUS ― Pemerintah melalui Kemendikdasmen merombak ulang aturan pendaftaran siswa baru dengan mengganti PPDB sistem zonasi dengan SPMB (Seleksi Penerimaan Murid Baru) mulai tahun ajaran 2025/2026. Sistem baru ini diklaim bertujuan untuk menciptakan sistem penerimaan siswa yang lebih transparan, objektif, akuntabilitas tinggi, serta lebih inklusif bagi semua calon siswa. Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (30-1-2025) mengatakan perubahan sistem ini dilakukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan pada sistem pendidikan sebelumnya.

Ia mengungkap empat jalur yang bisa dipilih dalam SPMB 2025, yaitu jalur domisili yang menggantikan sistem zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi. Jalur domisili  merupakan penyempurnaan jalur zonasi yang dipakai pada PPDB sejak 2017. Jika sistem zonasi mengacu pada jarak, sistem domisili akan lebih mengacu pada wilayah siswa dan sekolah. Sistem domisili diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili di dalam wilayah administratif yang ditetapkan pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Lalu, jalur prestasi untuk calon siswa yang memiliki prestasi di bidang akademik dan nonakademik. Jalur prestasi menambahkan aspek kepemimpinan calon siswa yang aktif di organisasi sekolah sebagai pertimbangan masuk di jalur ini. Adapun jalur mutasi bisa digunakan calon siswa yang pindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua atau wali serta untuk anak guru yang merupakan calon murid pada satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

Perbedaan lainnya dari PPDB sistem zonasi dengan SPMB ialah persentase masing-masing jalur. Persentase jalur domisili di jenjang SD minimal 70%, SMP minimal 30%, dan SMA/sederajat 30%. Penentuan persentase diserahkan kepada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan jumlah calon murid baru dengan kemampuan daya tampung sekolah.

Persentase jalur afirmasi di jenjang SD minimal 15%, SMP minimal 20%, dan SMA minimal 30%. Persentase jalur prestasi paling sedikit 25% di jenjang SMP dan paling sedikit 30% di jenjang SMA. Sedangkan jalur mutasi persentasenya 5% di jenjang SD, SMP, dan SMA.

Problematik yang Belum Tuntas

Berganti istilah maupun teknis pendaftaran siswa baru sejatinya belum menyelesaikan persoalan kesenjangan pendidikan yang ada. Meski tujuan penggantian tersebut untuk memperbaiki kekurangan pada PPDB sistem zonasi, SPMB 2025 diperkirakan belum bisa menuntaskan persoalan yang kerap terjadi selama penerapan PPDB sistem zonasi, yang di antaranya sebagai berikut.

Pertama, kecurangan administrasi. Pada PPDB jalur zonasi, kecurangan itu tampak pada manipulasi kartu keluarga (KK) yang dilakukan orang tua agar anaknya bisa masuk di sekolah yang diinginkan. Jalur domisili justru akan memunculkan masalah baru, yakni masih ada siswa yang tidak bisa mengikuti sistem domisili, sebab daerahnya tidak memiliki sekolah.

Kesulitan mengakses sekolah pada jalur ini sangat memungkinkan terjadinya masalah yang sama, yaitu manipulasi data atau penggunaan data fiktif agar anaknya bisa bersekolah di daerah tertentu. Juga jual beli kursi, siswa titipan semisal anak pejabat, dan hasil PPDB yang tidak transparan. Jadilah para orang tua tetap saja rela menghalalkan segala cara demi mewujudkan ambisi mereka menyekolahkan anaknya di sekolah yang diinginkan. Pada sistem PPDB zonasi saja masalah yang sama selalu terjadi berulang pada tiap tahun ajaran baru.

Terkait hal ini, Ombudsman RI melaporkan dugaan kecurangan masalah pada hampir tiap jalur PPDB, baik itu prestasi, zonasi, maupun afirmasi. Berdasarkan pengaduan masyarakat yang diterima Ombudsman, dugaan maladministrasi didominasi penyimpangan prosedur (51%), tidak memberi layanan (13%), tidak kompeten (12%), diskriminasi (11%), penundaan berlarut (7%), permintaan imbalan uang, barang dan jasa (2%), tidak patut (2%), dan penyalahgunaan wewenang (2%). (Ombudsman, 5-7-2024).

Kedua, stigma sekolah favorit dan buangan masih sangat melekat dalam kehidupan masyarakat hari ini. Hal ini berimplikasi pada munculnya beragam masalah kecurangan yang kerap terjadi pada PPDB zonasi. Perbedaan infrastruktur menjadi pemicu dari pelabelan sekolah favorit dan tidak favorit.

Persoalan favoritisme sekolah sejatinya berawal dari kesalahan paradigma dan sistem pendidikan yang dijalankan. Pendidikan di dalam sistem sekuler kapitalisme selalu mengukur mutu pendidikan dengan materi.

Kebanyakan masyarakat pun akhirnya menilai mutu pendidikan yang baik dilihat dari banyaknya prestasi akademik yang diraih, profesionalitas guru, dan kelengkapan fasilitas pendidikan. Biasanya kriteria ini ada pada sekolah negeri favorit serta sekolah swasta yang berbiaya mahal. Sedangkan kualitas generasi sejatinya tidak diukur dengan keberhasilan materi semata, tetapi standar kualitas kepribadian mulia yang terbentuk secara fundamental.

Pada akhirnya, perombakan istilah tidak bisa menghilangkan stigma yang sudah kadung melekat ini. Sebabnya, negara sendiri belum memberikan sarana dan prasarana yang merata di semua jenjang lembaga pendidikan yang ada, meski itu berlabel sekolah negeri.

Ketiga, infrastruktur pendidikan belum merata. Ini terlihat dari ketimpangan kualitas dan daya tampung sekolah negeri dan swasta. Daya tampung sekolah negeri selalu menjadi permasalahan utama tiap masa pendaftaran sekolah karena jumlah sekolah swasta lebih banyak dibandingkan sekolah negeri yang gratis.

Berdasarkan data Kemendikdasmen (2024), terdapat 171.706 sekolah negeri (38,86%), sedangkan sekolah swasta 270.182 unit (61,14%). Sekolah negeri lebih banyak di jenjang SD, SMP, dan SLB, sedangkan jumlah pendidikan anak usia dini (PAUD), SMA, dan SMK negeri masih terbatas. Jumlah PAUD negeri hanya 3,13%, SMA 48,83%, dan SMK 26,24%.

Penerapan PPDB sistem zonasi juga menyisakan persoalan lain. Beberapa sekolah negeri ada yang hanya memiliki satu siswa baru, bahkan tidak memiliki siswa baru sama sekali. Hal ini dipicu beberapa faktor, seperti preferensi orang tua ke sekolah swasta karena fasilitas jauh lebih baik dari sekolah negeri, jumlah calon murid di sekitar sekolah menurun, letak sekolah yang jauh dari pemukiman warga, dan mutu sekolah negeri belum merata. Tidak menutup kemungkinan masalah semacam ini akan muncul kembali pada sistem SPMB.

Perubahan dari PPDB ke SPMB tidak akan menyelesaikan problematik pokok pendidikan. Solusi yang diberikan seringkali hanya menyentuh masalah teknis dan tidak pernah menyinggung masalah utama pendidikan hari ini, yakni sistem sekuler kapitalisme itu sendiri. Sistem ini menjadikan pencapaian pendidikan hanya berkutat pada aspek kognitif dan materi, seperti cara siswa belajar meraih nilai tertinggi dan dapat memasuki dunia kerja.

Di sisi lain, faktor kemiskinan membuat sebagian rakyat bawah tidak bisa mengakses dan menjangkau layanan pendidikan. Masih banyak anak yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak dapat mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Bahkan, mereka harus putus sekolah dan mengorbankan masa depannya demi sekadar memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sayang, peran negara tampak mandul dalam mengatasi ketimpangan ekonomi yang berakibat pada kesenjangan mendapat layanan pendidikan.

Negara Harus Mengambil Peran

Kesenjangan layanan pendidikan akan selalu ada selama negara belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara utama sistem pendidikan. Negara seharusnya fokus pada aspek strategis akar masalah buruknya layanan pendidikan di negeri ini, termasuk pemerataan pendidikan. Negara juga harus hadir memberi jaminan dan pelayanan pendidikan sehingga tiap anak bisa mendapatkan hak pendidikan yang memadai.

Di antara kewajiban negara ialah menyediakan infrastruktur dan instrumen pendidikan secara merata berupa sarana dan prasarana yang memadai di semua satuan pendidikan negeri maupun swasta, guru atau tenaga pendidik yang mumpuni, dan sistem pendidikan dengan kurikulum yang tetap.

Jika tiga aspek ini terpenuhi, stigma sekolah favorit akan luntur dengan sendirinya. Orang tua tidak akan pusing memikirkan di sekolah mana anaknya sebaiknya menuntut ilmu karena semua fasilitas dan layanan pendidikan setara di tiap wilayah. Sistem zonasi atau domisili juga tidak akan menjadi persoalan berarti. Hal itu hanyalah bagian teknis pengaturan penerimaan siswa baru. Sayang, tiga aspek penting ini luput dari perhatian negara.

Di sisi lain, negara juga harus menjadikan aspek pendidikan sebagai prioritas utama. Pada praktiknya, akses pendidikan masih timpang, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Banyak sekolah di wilayah pedesaaan masih menghadapi kekurangan guru berkualitas, minimnya fasilitas, serta keterbatasan akses internet yang kian memperlebar kesenjangan dengan wilayah perkotaan.

Selain itu, sistem pendidikan sekuler telah menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang dikomersialisasi. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar rakyat justru kian sulit dijangkau. Banyak anak putus sekolah lantaran pendidikan saat ini seperti barang mewah yang hanya dapat diakses oleh segelintir orang.  Fenomena ini juga terjadi di level pendidikan tinggi, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Pandangan Islam

Dalam Islam, negara wajib menyelenggarakan pendidikan untuk seluruh rakyat. Politik pendidikan Islam tecermin dalam visi pendidikan, yaitu membentuk generasi bersyakhsiah Islam serta memberi kemaslahatan bagi umat manusia.

Problematik yang paling tampak seputar kesenjangan layanan pendidikan di sistem kapitalisme bisa terlihat dari beberapa hal, seperti: (1) kurikulum sekuler yang gagal membentuk insan bertakwa; (2) ketimpangan akses dan layanan pendidikan bagi siswa; (3) infrastruktur pendidikan tidak merata; (4) anggaran minim.

Negara Islam (Khilafah) mampu menyelesaikan problematik sistem layanan pendidikan tersebut dengan mekanisme sebagai berikut.

Pertama, menerapkan kurikulum berbasis akidah Islam. Kurikulum ini menjadi kerangka dasar arah dan tujuan pendidikan dalam Islam, yakni berkepribadian Islam, menguasai tsaqafah Islam dan ilmu terapan (ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi), serta memiliki keterampilan yang tepat dan berdaya guna. (Usus at-Ta’lim fi Daulah al-Khilafah hlm. 8, Syekh Abu Yasin rahimahullah).

Kedua, akses mudah dan layanan pendidikan gratis bagi semua anak. Negara berkewajiban memenuhi hak pendidikan tiap warga negara. Sepanjang penerapannya, sistem Islam berhasil memberikan fasilitas terbaik bagi anak didik. Terdapat banyak lembaga pendidikan yang berkembang di masa peradaban Islam yang melahirkan para pemikir, ilmuwan, dan cendekiawan muslim.

Ketiga, negara Khilafah akan membangun infrastruktur pendidikan yang memadai dan merata di seluruh wilayah. Pemerataan ini memiliki banyak kelebihan. Selain akses mudah, guru dengan sukarela mau ditempatkan di berbagai lokasi meski di pelosok negeri. Sebabnya, negara akan memberikan fasilitas pendidikan yang menunjang proses belajar mengajar berjalan dengan baik di semua wilayah negara.

Negara menyediakan perpustakaan, laboratorium, sarana ilmu pengetahuan lainnya, gedung-gedung sekolah, dan universitas untuk memberi kesempatan bagi mereka yang ingin melanjutkan penelitian dalam berbagai cabang pengetahuan, seperti fikih, ushul fikih, hadis dan tafsir, termasuk di bidang ilmu murni, kedokteran, teknik, kimia, penemuan-penemuan baru (discovery and invention) sehingga lahir di tengah-tengah umat sekelompok besar mujtahidin dan para penemu. (An-Nizhamu al-Islam dalam Bab Strategi Pendidikan, hlm 176, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah,).

Keempat, negara membiaya pendidikan secara menyeluruh. Negara Khilafah memiliki mekanisme pembiayaan pendidikan. Ada dua sumber pendapatan Baitulmal yang dapat digunakan membiayai pendidikan, yaitu: (1) pos fai dan kharaj –yang merupakan kepemilikan negara– seperti ganimah, khumus (seperlima harta rampasan perang), jizyah, dan dharibah (pajak); (2) pos kepemilikan umum, seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan).

Jika dua sumber pendapatan itu ternyata tidak mencukupi dan dikhawatirkan akan timbul efek negatif (dharar) saat ditunda pembiayaannya,  negara akan meminta sumbangan sukarela dari kaum muslim. (An-Nizhamu al-Iqtishodiyi fii al-Islam hlm 537 Bab Baitulmal, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah).

Biaya pendidikan dari baitulmal itu secara garis besar dibelanjakan untuk dua kepentingan. Pertama, membayar gaji segala pihak yang terkait pelayanan pendidikan, seperti guru, dosen, karyawan, dan lain-lain. Kedua, membiayai segala macam sarana dan prasana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya.

Negara Khilafah  memiliki sumber dana yang besar dan beragam, sehingga mampu mewujudkan layanan pendidikan terbaik, gratis, dan dapat diakses oleh tiap individu rakyat. Tidak ada lagi dikotomi istilah “sekolah unggulan” atau “sekolah buangan” karena pemerataan pendidikan baik dari aspek kurikulum, infrastruktur, pembiayaan, dan pelayanan benar-benar berjalan optimal dalam mewujudkan generasi mulia. Sungguh, sistem pendidikan dalam Islam bukan hanya memberi solusi dalam persoalan teknis, tetapi  juga menyelesaikan problematik hingga tataran paradigmatis. Wallahualam bissawab. [MNews/ CJ-NA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *