Penulis: Halima Noer
Muslimah News, FOKUS — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terus menjadi sorotan. Baru-baru ini, gagasan untuk melibatkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam pendanaannya memicu perdebatan di berbagai kalangan.
Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan Program MBG. Ia menilai dana zakat dapat menjadi salah satu solusi inovatif untuk mendukung keberhasilan program ini. “Saya melihat masyarakat Indonesia memiliki DNA dermawan dan gotong royong. Kenapa tidak melibatkan dana zakat yang besar untuk membantu program ini?” ujarnya di Gedung DPR RI, Selasa (14-1-2025).
Ia juga menegaskan bahwa negara memiliki keterbatasan anggaran dan masyarakat perlu turut berkontribusi. “Kita ingin program ini maksimal, tetapi anggaran negara tidak mungkin sepenuhnya mencukupi,” tambahnya.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf turut mendukung gagasan ini dengan beberapa catatan. Ia mengusulkan agar dana infak dan sedekah—yang lebih fleksibel dibanding zakat—digunakan untuk memperkuat menu MBG. Senada, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta agar gagasan ini dibahas secara mendalam.[i]
Demikianlah, polemik tentang dana zakat untuk Program MBG ini terus bergulir. Bagaimana sebenarnya pandangan Islam tentang hal ini?
Zakat, Ibadah Tawqifiyyah
Dalam kitab Al-Amwaal fii Daulatil Khilafah karya Syekh Abdul Qadim Zallum dijelaskan bahwa makna zakat secara syar’i adalah sejumlah (nilai/ukuran) tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta (yang jenisnya) tertentu pula. Para ulama telah mengklasifikasikan zakat sebagai bagian dari ibadah mahdhah (murni).
Oleh karenanya, zakat mempunyai ketentuan khusus, baik menyangkut wajib zakat (muzaki), yang berhak menerima (mustahik), pemungut (amil), harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, waktu pelaksanaannya, hingga kadar dan ukurannya. Hukum terkait dengan zakat sebagaimana ibadah lainnya bersifat tawqifiyyah (otoritas penuh) yang menjadi hak Allah sehingga aturannya harus datang dari Allah, Zat Yang Maha Pencipta, bukan dari yang lain.
Di antaranya bahwa untuk pemanfaatannya, zakat memiliki aturan jelas mengenai siapa yang berhak menerimanya sebagaimana telah diperincikan Al-Qur’an ke dalam delapan ashnaf penerima zakat.
Firman-Nya dalam QS At-Taubah [9]: 60), “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil zakat), para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang (gharimin), untuk di jalan Allah (fii sabilillah) dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
Zakat adalah hak bagi delapan ashnaf ini, wajib dimasukkan ke dalam baitulmal (kas negara), baik ada keperluan ataupun tidak. Zakat bukan hak baitulmal, demikian juga bukan mustahik baitulmal. Baitulmal hanya tempat penyimpanan harta zakat untuk kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur’an.
Zakat tidak boleh sembarangan pemanfaatannya, maka selain delapan ashnaf tidak boleh harta zakat diberikan kepadanya. Syekh Abdul Qadim Zallum juga menjelaskan bahwa zakat tidak dikeluarkan untuk mendirikan masjid-masjid, rumah sakit, sarana-sarana umum, atau salah satu dari kepentingan negara maupun umat.
Dalam hal ini, MBG adalah program pemerintah dalam mengatur urusan rakyat sehingga seharusnya pemerintah sudah merancang dengan matang program ini sebelum menetapkannya, termasuk memikirkan dari mana didapatkan anggarannya. Keberadaan anggaran negara yang dianggap tidak mencukupi untuk mendanai program ini tidak bisa menjadi alasan negara memanfaatkan harta zakat. Ini karena zakat adalah ibadah tawqifiyyah yang tata caranya sudah Allah tetapkan, termasuk tentang pemanfaatan zakat.
Pembiayaan MBG dalam Tinjauan Syariat
Dalam Islam, pembiayaan program-program negara telah diatur sehingga tidak akan menyentuh dana zakat. Semua pos pendapatan dan pengeluaran negara harus berdasarkan sumber hukum syariat Islam yang empat, yakni Al Qur’an, Sunah, ijmak sahabat, dan kias syar’i. Pembiayaan untuk pengaturan urusan rakyat (termasuk pembiayaan makan bergizi bagi anak-anak sekolah) masuk ke dalam salah satu pos pengeluaran baitulmal.
Adapun untuk pemasukan, negara (Khilafah) mendapatkannya setidaknya dari 12 jenis pos pendapatan, yakni dari harta rampasan perang (anfal, ganimah, fai, dan khumus), pungutan dari tanah yang berstatus kharaj, jizyah (pungutan dari nonmuslim yang tinggal di Negara Islam), harta milik umum, harta milik negara, ‘usyur, harta tidak sah para penguasa dan pegawai negara atau harta hasil kerja yang tidak diizinkan syarak, khumus barang temuan dan barang tambang, harta kelebihan dari (sisa) pembagian waris, harta orang-orang murtad, dharibah (harta yang diambil dari kaum kaya saat kas negara kosong), dan harta zakat. (Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah).
Syariat Islam mengatur sumber-sumber utama penerimaan negara untuk kas baitulmal. Misalnya, untuk sektor kepemilikan individu, seperti zakat, sedekah, dan hibah, adalah tiga sumber utama. Untuk zakat, tidak boleh dicampur dengan harta lain. Dalam menyusun anggaran untuk pos-posnya, khalifah harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu. Misal, untuk harta zakat di kas baitulmal, sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Qur’an, hanya disalurkan kepada delapan ashnaf yang berhak.
Adapun pos wajib yang bersifat tetap untuk membangun sarana kemaslahatan rakyat yang wajib yang jika tidak ada, rakyat akan menderita. Ini termasuk seluruh fasilitas pendidikan, seperti sekolah, perpustakaan, asrama. Pemberian makanan bergizi bagi siswa/pelajar bisa masuk di pos pengeluaran ini.
Untuk pos pengeluaran zakat, khalifah hanya boleh membelanjakan sesuai jumlah harta zakat yang masuk ke kas baitulmal. Sedangkan pos pengeluaran untuk kemaslahatan rakyat yang wajib disediakan oleh negara, khalifah harus mengeluarkan uang dari baitulmal sebagai kewajiban negara, tanpa boleh mengutak-atik pos zakat sedikit pun.
Pemenuhan Gizi Generasi, Tanggung Jawab Siapa?
Islam telah menetapkan bahwa pemenuhan gizi generasi adalah tanggung jawab bersama. Allah Swt. berfirman, “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (QS An-Nisa’: 9).
Ayat ini dengan jelas mengharuskan seluruh umat Islam untuk bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan generasi. Tanggung jawab utama terhadap generasi sebenarnya ada di pundak ayah sebagai kepala keluarga. Para ayah harus bekerja mencari nafkah hingga mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, termasuk memberikan makanan yang bergizi kepada anak anaknya. Hanya saja, agar peran ini terealisasi, perlu ada campur tangan negara.
Dalam sistem Islam, Khilafah akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi para ayah serta memastikan mereka bisa bekerja dengan penghasilan yang layak sehingga mampu memenuhi kebutuhan gizi bagi anak-anak mereka. Ketika ada ayah yang tidak sanggup bekerja karena sakit keras, misalnya, atau karena hal lainnya, dan tidak ada juga kaum kerabatnya yang bisa menafkahi, maka orang-orang terdekat yang ada di lingkungan sekitar anak yang bertanggung jawab membantu nafkah keluarga tersebut (seperti tetangga, teman keluarga, dll.). Ketika tidak ada lagi yang mampu membantu, maka negara yang akan secara langsung memberi bantuan sehingga tidak ada satu anak pun yang kelaparan dan kekurangan gizi.
Khilafah juga akan berupaya mewujudkan ketahanan dan keamanan pangan, tidak bergantung kepada impor, dan memastikan bahan-bahan pangan terdistribusi ke seluruh wilayah negara Khilafah. Inilah yang akan membuat harga pangan menjadi murah dan terjangkau oleh semua keluarga.
Khilafah akan menerapkan sistem ekonomi Islam yang akan membuat negara menjadi kaya raya dan warga negaranya sejahtera. Ini karena penerapan sistem ekonomi Islam menjadikan harta milik umum, seperti SDA yang melimpah ruah, termasuk barang-barang tambang yang sangat banyak dan beragam jenisnya, semuanya dikelola oleh Khilafah dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat/warga negara.
Dengan kondisi seperti itu, memberikan makan bergizi gratis bagi seluruh siswa di seluruh pelosok negeri adalah hal yang sangat mudah bagi Khilafah. Bahkan, tidak hanya makan siang gratis, biaya pendidikan pun gratis, para pelajarnya akan diberikan asrama gratis, dicukupi seluruh kebutuhan makan dan minumnya, bahkan juga diberikan jaminan kesehatan.
Jika mengkaji sejarah masa kekhalifahan Islam, akan kita dapati banyak kisah mengagumkan dalam dunia pendidikan. Sebagai contoh, Perdana Menteri Saljuk Nizam al-Mulk, (1065–1067) merupakan pendiri Madrasah Nizamiyah. Siswa di sana mendapatkan pendidikan gratis.
Demikian pula pada era Khilafah Utsmaniyah, Sultan Muhammad al-Fatih (1481) juga menyediakan pendidikan gratis. Bahkan, Sultan memberikan beasiswa bulanan untuk tiap siswa. Di Konstantinopel (Istanbul), Sultan membangun delapan sekolah. Di sekolah-sekolah ini dibangun asrama siswa. Setiap asrama dilengkapi dengan ruang makan dan ruang tidur. Setiap siswa dijamin seluruh kebutuhannya di asrama maupun di sekolah. Dibangun pula sebuah perpustakaan khusus yang dikelola oleh pustakawan yang ahli di bidangnya.
Negara benar-benar bertanggung jawab atas pendidikan rakyatnya. Berbagai fasilitas disediakan dan gratis demi menunjang kualitas pendidikan generasi hingga Islam bisa menorehkan tinta emas peradaban dunia.
Khatimah
Demikianlah, untuk dana zakat, sudah jelas peruntukannya, yakni hanya bisa diberikan untuk delapan ashnaf yang disebutkan Al-Qur’an. Alhasil, penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program pemerintah, termasuk Program MBG, jelas tidak sesuai syariat Islam sehingga seharusnya tidak boleh dilakukan.
Adapun untuk pemenuhan gizi generasi, Islam telah menetapkan bahwa negara memiliki peran strategis memastikan semua pihak (orang tua, kerabat, masyarakat, dll.) menjalankan tanggung jawabnya masing-masing sebagaimana telah ditetapkan syariat Islam bagi mereka. Negara harus memosisikan diri sebagai pengurus seluruh kemaslahatan rakyat sehingga kualitas gizi generasi menjadi tanggung jawab negara, berapa pun besarnya anggaran yang dibutuhkan.
Mungkinkah hal itu terwujud di negara yang menerapkan sistem kapitalisme hari ini? Sungguh, terealisasinya jaminan pemenuhan gizi bagi seluruh warga negara membutuhkan peran penguasa sebagai raa’in wal junnah (pengurus sekaligus pelindung). Dua peran yang menyatu dalam satu kepemimpinan ini hanya akan terwujud ketika ada Khilafah yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Wallahualam. [MNews/GZ]
[i] https://islamkaffah.id/dana-zakat-untuk-makan-bergizi-gratis-solusi-atau-polemik-baru/
