Muslimah News, INTERNASIONAL — Menlu Jerman Annalena Baerbock didampingi mitranya dari Prancis Jean-Noël Barrot bertemu dengan penguasa Suriah saat ini, Ahmad ash-Sharaa (3-1-2025).
Baerbock berkata, “Setelah masa sulit pemerintahan Assad, warga Suriah kini memiliki kesempatan untuk merebut kembali takdir negara mereka. Kunjungan bersama ini merupakan tawaran Eropa untuk membantu mencapai awal yang baru. Namun hal ini memerlukan dialog politik yang melibatkan semua kelompok etnis dan agama. Partisipasi perempuan juga sangat penting di sini, [mengingat] hak-hak perempuan adalah tolok ukur masyarakat.”
Ia juga menyatakan, berkaitan dengan Suku Kurdi, jaminan keamanan yang andal harus ditetapkan dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) harus diintegrasikan ke dalam kerangka keamanan baru. “Memulai pembicaraan antara berbagai faksi untuk tujuan ini merupakan langkah awal yang penting yang siap difasilitasi Jerman. Semua kelompok yang disebutkan harus mengambil bagian dalam proses konstitusional dan pemerintahan masa depan Suriah. Hal ini telah diterangkan dengan jelas kepada para pemimpin baru di Damaskus,” katanya.
Menlu Jerman itu juga menekankan perlunya memanfaatkan kesempatan untuk menemukan, mendeklarasikan, dan segera melenyapkan senjata kimia yang tersisa di Suriah melalui kerja sama dengan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia. “Menghancurkan senjata-senjata ini dengan aman sangat penting untuk melindungi penduduk dan kawasan,” ucapnya.
Ia menambahkan, merupakan kepentingan keamanan Eropa untuk mengintegrasikan kembali Suriah ke dalam komunitas internasional. “Ini akan menjaga persatuan negara tersebut sekaligus mencegah Suriah menjadi pion bagi kekuatan asing atau tempat uji coba bagi kekuatan ekstremis seperti ISIS,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengatakan bahwa awal baru di Suriah tidak boleh dirusak oleh langkah-langkah yang mengarah pada islamisasi sistem peradilan atau pendidikan. Dukungan apa pun dari Jerman atau Eropa, jelasnya, bergantung pada upaya memastikan tidak ada struktur Islam baru yang muncul.
Ancaman
Mengkritisi hal ini, juru bicara kelompok dakwah ideologis internasional, Jumat (10-1-2025), menegaskan, rumusan tuntutan Menlu Jerman tersebut, pada kenyataannya, merupakan ancaman bagi kepemimpinan baru di Damaskus.
“Ancaman itu adalah, baik [berupa] bantuan ekonomi dan pembangunan maupun isolasi dan sanksi; baik integrasi kaum minoritas dan pelestarian kesatuan wilayah maupun fragmentasi dan perpecahan; baik pelucutan senjata dan pengurangan senjata maupun serangan militer lebih lanjut terhadap sistem senjata strategis,” urainya
Alih-alih menunjukkan sikap kooperatif, ungkapnya, selama kunjungan pertamanya ke Damaskus Menteri Luar Negeri Federal itu [malah] datang dengan daftar tuntutan yang ditujukan untuk mempertahankan sistem sekuler Suriah. “Dukungan itu hanya akan diberikan berdasarkan persyaratannya untuk membentuk rezim Suriah yang sejalan dengan visi negara dan masyarakat Barat,” cetusnya.
Dengan mengisyaratkan berbagai bentuk tekanan, lanjutnya, Menlu tersebut berupaya membangun skenario ancaman untuk menundukkan para pemimpin baru Suriah.
“Ini menandakan bahwa peran Jerman tetap tidak berubah setelah jatuhnya rezim Assad. Tujuannya tetap untuk menggagalkan revolusi Islam Suriah! Sejak 1974, Jerman telah mempertahankan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan kediktatoran Assad sambil secara sistematis menekan perjuangan pembebasan Islam Suriah,” kecamnya.
Ia membeberkan, di bidang politik, Jerman mendukung Resolusi PBB 2254 untuk mengecualikan pasukan Islam dan mempromosikan oposisi sekuler sebagai mitra rezim Assad. “Secara hukum, Jerman telah mengkriminalisasi perjuangan bersenjata di Suriah melalui putusan pengadilan yang tidak adil dengan dalih memerangi terorisme, sementara pada saat yang sama memberikan dukungan militer dan finansial kepada pasukan separatis dan kontra-revolusioner seperti Pasukan Demokratik Suriah,” paparnya.
Bahkan, ujarnya, peringatan Menlu Jerman terhadap islamisasi sistem peradilan dan pendidikan di Suriah menyingkapkan misi sebenarnya, yakni mencegah fondasi masyarakat, aturan-aturannya, dan prinsip-prinsip umum yang berakar pada keyakinan umat Islam Suriah.
Satu Tanggapan
Oleh karenanya, ia menekankan, dikte kolonial Menlu Jerman ini hanya dapat dibungkam dengan satu tanggapan, yaitu pemutusan hubungan diplomatik secara total!
“Ini akan mengirimkan pesan yang jelas kepada pemerintah Jerman bahwa mengorbankan Islam dan darah para martir tidak dapat diterima dan bangsa ini tidak akan menoleransinya,” tegasnya.
Pemerintah Jerman, tambahnya, sebaiknya menahan diri untuk tidak mengeluarkan ancaman lebih lanjut terhadap umat Islam di Suriah. “Bahasa yang digunakan Menlu mencerminkan retorika neokonservatif dari mereka yang telah menyatakan perang terhadap umat Islam dan memecah belahnya dengan cara berbagai cara. Kebijakan ini akan gagal di Suriah sebagaimana kegagalan mereka di Afganistan,” cetusnya.
Ini karena, tandasnya, gagasan Khilafah tertanam kuat dalam keyakinan, identitas, dan kekayaan sejarah Islam dari masyarakat Syam.
“Tidak lama lagi, gagasan ini akan terwujud dalam realitas politik Syam dan seluruh Timur Tengah yang secara tegas akan mengakhiri semua skema kolonial dan menghapus bisikan-bisikan para perancangnya,” ungkapnya menyitir sabda Rasulullah saw, “Dan tempat berlindung bagi Islam adalah Syam.” [MNews/RA]
