[Kabar] Aktivis: Penting Memahami Pelayanan Listrik dalam Pandangan Islam

[Kabar] Aktivis: Penting Memahami Pelayanan Listrik dalam Pandangan Islam

Muslimah News, NASIONAL — Pemerintah secara resmi mengumumkan pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari hingga 28 Februari 2025 dan dirancang untuk meringankan dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

Program ini mendapat perhatian luas, termasuk dari kalangan mahasiswa di Kota Malang yang merasa sangat terbantu atas program tersebut.

Penting

Aktivis muslimah muda Dwi Rahayu, S.I.Kom. menerangkan kepada MNews, Sabtu (11-1-2024) bahwa di tengah kondisi ekonomi yang kian sulit seperti saat ini, diskon tersebut memberikan sedikit peluang untuk menghemat pengeluaran yang menjadi begitu bernilai, termasuk bagi mahasiswa.

“Namun, penting pula bagi mahasiswa muslim yang memiliki potensi kritis dan agent of change memahami bagaimana seharusnya pelayanan publik dan kepemilikan umum dalam pandangan Islam,” tuturnya.

Ia mengulas, terkait dengan listrik, sumber daya ini berasal di antaranya dari batu bara, minyak bumi, dan gas alam.

“Semua sumber daya ini dalam pandangan Islam adalah harta kepemilikan umum. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. riwayat Abu Dawud, ‘Manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api.’,” ujarnya.

Harta milik umum, sambungnya, tidak hanya terbatas pada tiga jenis barang, yakni air, api, dan padang rumput saja, tetapi mencakup harta yang memiliki sifat-sifat kepemilikan umum, yakni harta yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak. “Misalnya, industri gas alam dan batu bara sebagai bahan sumber daya listrik masuk dalam kepemilikan umum,” ucapnya.

Sebabnya, ia menjelaskan, status hukum industri semacam ini mengikuti hukum kepemilikan dari gas alam dan batu bara. “Gas alam dan batu bara termasuk kepemilikan umum karena termasuk barang berharga dan tercakup dalam “api”,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia memaparkan, haram hukumnya menjadikan pengelolaannya diserahkan kepada individu atau swasta sebagaimana yang diterapkan sistem demokrasi kapitalisme saat ini.

“Dalam paradigma demokrasi kapitalisme, swasta berhak menguasai sumber kekayaan umum milik rakyat, walhasil rakyat harus membayar mahal untuk memanfaatkannya,” ujarnya.

Tanggung Jawab Negara

Seharusnya, ia menerangkan, pengelolaan listrik adalah tanggung jawab negara. “Dalam Islam, negara bertugas mengurusi dan melayani rakyat sehingga negara tidak boleh berdagang dengan rakyat,” jelasnya.

Dengan demikian, tuturnya, hubungan negara dan rakyat adalah hubungan pelayan dan yang dilayani, bukan hubungan penjual dan pembeli.

“Oleh karena itu, sewajarnya pemerintah selalu meringankan beban rakyat, bukan malah mencari untung dari rakyat,” urainya mengutip sabda Rasulullah saw. dalam riwayat Bukhari, “Imam (khalifah/kepala negara) adalah pengurus/pelayan rakyat dan bertanggung jawab atas pengurusan/pelayanan kepada rakyatnya.”

Jadi, ia menekankan, penting bagi mahasiswa muslim untuk melek politik Islam terkait wewenang negara dalam memberikan pelayanan pubik yang berkualitas dan gratis, bukan sekadar memberi diskon yang sifatnya temporal. [MNews/RA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *