[Kabar] Aktivis: Pelatihan Vokasi Belum Menjangkau Akar Masalah

[Kabar] Aktivis: Pelatihan Vokasi Belum Menjangkau Akar Masalah

Muslimah News, NASIONAL — Pemerintah Indonesia tengah berupaya mengatasi masalah pengangguran yang terus membelit, khususnya bagi generasi Z. Salah satunya dengan mengandalkan balai pelatihan vokasi di berbagai daerah, di mana para pencari kerja dapat meningkatkan kompetensi mereka (upskilling) atau memperbarui keterampilan yang sudah ada (reskilling).

Banyak pihak, termasuk akademisi, berpendapat bahwa akar masalah pengangguran terletak pada ketakcocokan antara keterampilan yang diajarkan di dunia pendidikan dengan kebutuhan industri. Para pencari kerja dari kalangan lulusan pendidikan formal seperti SMK, misalnya, sering kali dianggap kurang siap menghadapi tuntutan dunia industri. Ini mendorong pemerintah untuk terus menyempurnakan kurikulum pendidikan vokasi agar lebih dinamis dan mengikuti tren industri yang terus berkembang.

Namun, meskipun ada berbagai inisiatif yang dikeluarkan pemerintah, data menunjukkan bahwa pengangguran terus meningkat. Ironisnya, SMK—yang digadang-gadang sebagai pendidikan yang mampu mencetak tenaga kerja siap pakai—justru menjadi salah satu penyumbang angka pengangguran terbesar di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran untuk lulusan SMK mencapai 8,62%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan SMA atau perguruan tinggi.

Belum Menjangkau Akar Masalah

Aktivis muslimah muda Apri Hardiyanti, S.H. menilai, meski banyak upaya teknis telah dilakukan, kebijakan pemerintah tampaknya belum menjangkau akar masalah pengangguran ini.

”Pelatihan vokasi, penyempurnaan kurikulum, dan program kartu prakerja mungkin bisa meningkatkan keterampilan teknis tenaga kerja, tetapi ini hanya menyentuh permukaan permasalahan,” ungkapnya kepada MNews, Sabtu (4-1-2025).

Menurutnya, masalah utamanya bukan hanya soal keterampilan atau kompetensi yang kurang, tetapi lebih kepada ketakmampuan sistem ekonomi Indonesia—yang berbasis pada kapitalisme—untuk menyediakan kesempatan kerja yang layak dan merata.

”Bahkan adanya berbagai pendidikan vokasi maupun pelatihan ini bisa berdampak bahaya bagi peradaban karena mengalihkan fungsi sistem pendidikan yang seharusnya menghasilkan para intelektual pembangun peradaban, justru hanya sebagai tenaga kerja industri oligarki swasta,” kritiknya.

Penerapan sistem ekonomi kapitalisme, lanjutnya, menjadi penyebab berbagai masalah, termasuk pengangguran. ”Sistem ini memberi kebebasan kepemilikan sumber daya alam pada swasta, menjadikan negara bukan pemegang kendali industrialisasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya,” ulasnya.

Ia mencontohkan, industri manufaktur yang diandalkan dalam menyerap lapangan pekerjaan, hampir semuanya milik swasta. ”Jika swasta yang memegang kendali, bukan kesejahteraan pekerja yang menjadi fokus, melainkan profit perusahaan. Perusahaan swasta akan terus menekan upah atau bahkan PHK agar keuntungan makin melimpah,” kritiknya.

Belum lagi, ia melanjutkan, keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak bisa distop oleh pemerintah lantaran terjegal kebijakan sehingga lapangan kerja bagi warga makin terimpit. ”Oleh karenanya, selama industri dikendalikan swasta, lapangan pekerjaan tidak akan terbuka lebar bagi rakyat Indonesia. Akibatnya pengangguran terus bertambah dan rakyat jauh dari kesejahteraan,” tegasnya.

Instrumen

Apri menilai, dalam sistem kapitalisme, pendidikan dan pembangunan manusia lebih sering dipandang sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi industri, bukan sebagai upaya untuk mencetak manusia yang berakhlak dan bermoral.

”Pendidikan tidak lagi mengedepankan pembentukan karakter, melainkan lebih menekankan pada pencapaian keterampilan teknis yang bisa diubah menjadi komoditas ekonomi. Dan yang demikian akan merusak peradaban bangsa ini,” tandasnya.

Sistem kapitalisme, kata Apri, memperburuk ketimpangan sosial. ”Pemerintah lebih banyak mengembangkan sektor ekonomi nonriil—seperti saham, perbankan berbasis ribawi, dan sektor keuangan lainnya—yang sebenarnya tidak menciptakan lapangan pekerjaan riil. Sektor ekonomi nonriil ini hanya memperkaya segelintir konglomerat tanpa memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Ia mengulas, sektor ekonomi riil, seperti pertanian, perikanan, dan industri berat, yang berpotensi menyerap banyak tenaga kerja, justru dianaktirikan.

”Kurikulum pendidikan pun lebih mengutamakan jurusan yang terkait dengan sektor ekonomi nonriil dan industri padat modal, sementara sektor riil yang lebih memerlukan tenaga kerja terabaikan. Ini terlihat jelas pada kenyataan bahwa jurusan pertanian, perikanan, atau peternakan—yang semestinya menjadi tulang punggung ekonomi negara—kurang diminati, bahkan lulusan dari jurusan tersebut sering kali lebih memilih untuk bekerja di luar negeri daripada berkontribusi di dalam negeri,” bebernya.

Sistem Islam

Untuk menyolusi pengangguran ini Apri menawarkan perubahan sistemis dengan penerapan sistem Islam.

”Dalam konteks pendidikan vokasi, sistem pendidikan Islam mempersiapkan generasi muda tidak hanya untuk menjadi tenaga kerja, tetapi juga untuk menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan peradaban yang gemilang. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan sarana pendidikan yang memungkinkan setiap individu mengembangkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan zaman, baik di bidang teknologi, industri, pertanian, maupun sektor lainnya,” urainya.

Negara, ucapnya, memiliki peran penting untuk mengembangkan industri strategis yang dapat menunjang kehidupan masyarakat dan negara. Ia mencontohkan, seperti industri berat, pengelolaan sumber daya alam (SDA), pertanian, kelautan, dan kehutanan, yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

”Negara akan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dengan membangun industri yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Hal ini adalah tanggung jawab negara, bukan semata-mata individu atau sektor swasta,” tandasnya.

Menurutnya, SDM yang terampil dan berkualitas sangat dibutuhkan oleh negara untuk membangun peradaban yang mandiri, kuat, dan berdikari. ”Dalam sistem pendidikan Islam, proses pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan karakter dan kemampuan untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat dan negara,” jelasnya.

Tujuan utama dari sistem pendidikan Islam, lanjutnya, mencetak generasi yang memiliki kepribadian Islam yang kokoh dan dapat memimpin pembangunan peradaban yang mulia. ”Generasi Islam tidak hanya unggul dalam iman dan takwa, tetapi juga terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Karakteristik inilah yang dikenal sebagai generasi emas, yang mampu membawa bangsa ini menuju peradaban yang tidak hanya cemerlang di tingkat regional, tetapi juga di tingkat global,” bangganya.

Ia meyakini, dengan pendekatan berbasis pada prinsip-prinsip Islam, negara dapat mencetak SDM yang tidak hanya menguasai berbagai bidang ilmu, tetapi juga memiliki tujuan hidup yang jelas untuk menjadi hamba Allah yang baik, berguna bagi umat manusia, dan memiliki komitmen untuk membangun dunia yang lebih baik.

”Negara Khilafah akan memastikan bahwa setiap warganya memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi dan bakatnya, menciptakan peradaban yang sejati, peradaban yang mengutamakan kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *