Muslimah News, NASIONAL — Mantan Menko Polhukam Mahfud M.D. mengatakan denda damai hanya bisa diterapkan pada tindak pidana tertentu, bukan korupsi. Pada prinsipnya, kata Mahfud, dalam hukum pidana tidak ada perdamaian. Hal tersebut disampaikan saat mengomentari pernyataan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas yang mengatakan, selain pengampunan dari presiden, pelaku tindak pidana termasuk koruptor bisa diampuni melalui denda damai di Kejaksaan Agung.
Tidak Mendamaikan
Pakar hukum kampus di Banjarmasin Dr. Nurunnisa, S.H., M.H. menyatakan, denda damai tindak pidana korupsi atau tipikor ini tidak mendamaikan dan jauh dari penerapan syariat yang dicontohkan Rasulullah saw..
“Konsep denda damai merupakan pernyataan seorang pemimpin sekaligus kepala negara yang jelas lahir dari kepemimpinan sekuler,” ujarnya kepada MNews, Senin (30-12-2024).
Dalam pandangannya, kekacauan hukum pasti akan terjadi, pasalnya orang-orang dapat korupsi tanpa rasa takut karena sanksi yang diberikan cukup “denda damai”, asalkan mengaku dan mengembalikan hasil korupsinya. “Bayangkan saja nanti akan makin banyak orang korupsi,” ucapnya.
Saat ini, ia menerangkan, tindak pidana korupsi sudah memiliki undang-undang tersendiri yang secara materil maupun formil memiliki kekhususan di dalam hukum pidana.
“Sistem pemidanaan berupa denda pun diatur secara tersendiri dalam tindak pidana korupsi. Sebagai kejahatan yang tergolong luarbiasa atau extraordinary crime, jenis tindak pidana ini tidaklah berurusan dengan korban yang biasa saja atau apa yang telah dirugikannya bukanlah sesuatu yang biasa dan ringan, melainkan berurusan dengan negara dalam pertanggungjawabannya,” paparnya.
Adapun istilah restorative justice atau perdamaian, lanjutnya, tidaklah lazim dan elok jika berlaku terhadap kejahatan besar, terutama tindak pidana korupsi karena berkenaan dengan budaya masyarakat yang buruk dan merugikan keuangan negara. “Jika perdamaian berupa restorative justice untuk konflik yang terjadi di masyarakat, maka ini sudah ada di masyarakat sejak dahulu,” ungkapnya.
Sedangkan denda damai, ulasnya, tidak bisa diterapkan untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi. Ia mengatakan, Pasal 35 Ayat 1 Huruf K UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Jaksa Agung memiliki tugas dan kewenangan menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
“Denda damai yang dimaksud dalam pasal ini adalah untuk UU sektoral yang merugikan perekonomian negara dan termasuk dalam tindak pidana ekonomi, misalnya, tindak pidana kepabeanan, cukai dan lainnya. Sedangkan, penyelesaian tipikor mengacu pada UU Tipikor, Pasal 2, 3 dan seterusnya,” urainya.
Tidak hanya itu, sambungnya, amnesti atau pengampunan dari Presiden untuk pelaku tindak pidana, termasuk koruptor cukup melukai rasa keadilan masyarakat di tengah kesulitan dan kesempitan hidup yang mereka jalani dan rasakan.
“Apalagi, jika ada wacana pemberian denda damai ini oleh Kejaksaan Agung lantaran UU tentang Kejaksaan yang baru memungkinkan hal tersebut. Tanpa melalui presiden, memungkinkan adanya pengampunan kepada koruptor,” jelasnya.
Ini karena, urainya, UU Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara tersebut. “Denda damai yang dimaksud adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung,” ucapnya.
Ia menyampaikan, implementasi denda damai ini masih menunggu peraturan turunan dari UU tentang Kejaksaan. Pemerintah dan DPR, lanjutnya, telah sepakat bahwa peraturan turunannya dalam bentuk peraturan Jaksa Agung.
Keliru
Ia pun menyesalkan pernyataan Presiden yang hendak mengampuni para koruptor sepanjang dapat bertobat dan mengembalikan kerugian keuangan negara. “Ini pernyataan yang keliru secara regulasi karena UU Tipikor Nomor 31 tahun 1999 dalam ketentuan Pasal 4 menegaskan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus tindak pidana pelaku korupsi,” ungkapnya.
Bahkan, katanya, rencana ini merupakan bagian dari pemberian amnesti dan abolisi bagi 44.000 narapidana dan khusus para koruptor akan ada syarat pengembalian kerugian negara yang masih didiskusikan mekanismenya.
“Langkah pemerintah ini sama saja dengan strategi untuk pengampunan koruptor berkedok amnesti. Rezim pemerintahan saat ini makin memperlihatkan wajah aslinya yang hendak memberikan perlakuan istimewa bagi para koruptor,” kritiknya.
Ditambah lagi, paparnya, jika denda damai yang dimaksud adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung terhadap tindak pidana ekonomi, maka denda damai ini hanya bisa diterapkan untuk penyelesaian tindak pidana ekonomi, bukan tindak pidana korupsi.
“Kecuali, ada definisi yang memasukkan korupsi sebagai tindak pidana ekonomi. Ini dari segi aspek teknis yuridis yang ada dan berlaku. RUU Perampasan Aset saja yang digadang gadang memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi belum melangkah maju,” ulasnya.
Ia menunjukkan fakta yang tidak terbantahkan adalah komposisi kabinet saat ini masih mengakomodir orang-orang bermasalah yang pernah tersangkut perkara korupsi. Ditambah lagi, ujarnya, cukup banyak pejabat kabinet yang tidak patuh terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN.
“Inilah bukti nyata gimik kepemimpinan populis sekuler ala sistem kapitalisme. Arah pemberantasan korupsi di negeri ini diperkirakan bakal menemui jalan yang terjal, bahkan buntu dengan sistem hukum yang ada. Ini pun bukti nyata ketakmampuan pemberantasan korupsi secara sistemis,” tegasnya.
Islam
Namun, ungkapnya, ini berbeda jauh dengan penerapan sistem Islam. “Pilar penerapan syariat tegak oleh negara. Pelaksanaan sistem sanksi dan sistem pemerintahan yang taat kepada Al-Qur’an dan Sunah sangat praktis dilaksanakan dan bisa dirasakan dalam bermasyarakat dan bernegara,” tuturnya.
Bahkan, ia mengutarakan, rasa malu tercipta secara sistemis oleh Islam karena kepribadian Islam diimplementasikan secara kepemimpinan dan oleh para pemimpinnya juga.
“Tidakkah kita merindukan sistem ini dan ingin damai dunia akhirat dengan penerapan syariat? Jangan tutup mata dengan sistem yang sahih dan lebih baik, yaitu sistem Islam, karena kejahatan korupsi akan tuntas, juga diberantas serta dicegah secara optimal,” tandasnya. [MNews/RA]
