Muslimah News, NASIONAL — Mendagri Jenderal (Purn) Tito Karnavian mengatakan dirinya sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kepala daerah lebih baik dipilih DPRD saja agar efisien. Tito mengatakan, biaya pelaksanaan untuk pilkada sangatlah besar. Menurutnya, dengan kepala daerah dipilih DPRD, maka demokrasi yang diterapkan bisa diterjemahkan sebagai demokrasi perwakilan.
Mahal
Menyoal hal tersebut akademisi asal Yogyakarta Dr. Nuhbatul Basyariah, S.E.I., M.Sc. mengungkapkan keprihatinannya. “Ongkos politik terlalu mahal, memang sistem Islam yang paling ideal. Semua orang tahu berapa biaya (harga) minimal yang harus disiapkan sesuai level kursi untuk bisa masuk dalam bursa calon pemimpin di negeri ini,” ucapnya kepada MNews, Selasa (17-12-2024).
Ia menjelaskan, mahalnya ongkos politik di Indonesia bukan rahasia, tetapi sudah jadi fakta politik yang dianggap biasa. “Transaksi dan tawar-menawar biaya politik telah membentuk waktu, tempat, dan harga secara umum layaknya transaksional di pasar barang dan jasa,” jelasnya.
Menurutnya, yang paling parah kualitas dan integritas calon pemimpin tidak lagi mampu mengalahkan kekuatan modal dan transaksi dukungan (baca: dekengan), layaknya bisnis untuk mencari keuntungan. “Lantas, apa yang salah? Apakah karena teknis pemilu (kepala daerah) yang dipilih langsung oleh rakyat menjadikan biaya mahal? Apakah menjadi lebih murah, bahkan efektif dan efisien jika pemilu dengan perwakilan DPRD?” tanyanya retorik.
Buah Demokrasi
Nuhbatul menjelaskan, banyaknya perkara korupsi yang menjerat para anggota dewan membuktikan bahwa pemilihan sistem perwakilan tidak menjamin akan bebas dari politik uang dan menurunkan biaya politik. “Ini karena pada dasarnya mahalnya politik saat ini adalah buah dari sistem demokrasi. Ideologi kapitalisme, dengan dasar materialisme dan sekularisme menjadikan pemilu sebagai ajang meraih kekuasaan tanpa ikatan halal dan haram,” urainya.
Hal itu, lanjutnya, menjadikan keserakahan dan ketamakan manusia akan kekuasaan meniscayakan dengan uang semua dapat dikendalikan. “Harus diakui dan tidak perlu malu untuk mengatakan fakta ini. Memang perlu adanya evaluasi dalam sistem politik di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bahwa ongkos politik mahal adalah buah dari penerapan sistem demokrasi,” bebernya.
Ia mengungkapkan, yang paling buruk adalah mahalnya ongkos politik nyatanya tidak memberikan jaminan kualitas dan integritas para pemimpin yang terpilih dan berkuasa. “Ini karena semua tergantung pada kekuatan kapitalis dan oligarki sebagai sang pemilik dana,” ujarnya.
Islam
Nuhbatul menjelaskan, hanya sistem Islam yang mampu memberikan solusi pemilu yang murah, efektif, dan efisien. “Selain itu, sistem Islam menjamin terpilihnya orang-orang yang berkualitas, berintegritas, dan karakter negarawan yang akan memenangkan kontestasi dan memimpin negeri,” jelasnya.
Politik dalam Islam, menurutnya, adalah mengelola urusan rakyat berdasarkan pada syariat. “Sistem politik yang jauh dari praktik “politik amplop” dan perebutan kekuasaan atas dukungan oligarki. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang lepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.,” ujarnya.
Ia menerangkan, kapabilitas dalam mengelola negara lahir bukan hanya dari kemampuan seorang politisi, tetapi juga dari keimanan yang kukuh. “Pemilu dalam sistem Islam adalah mekanisme teknis yang terikat dan tunduk pada hukum syarak. Amanah dan tanggung jawab serta keterikatan pada hukum syarak akan memilih pemimpin negara dan yang akan bertanggung jawab pada seluruh tanggung jawab pengelolaan urusan umat,” tuntasnya. [MNews/IK]
