Penulis: Halima Noer
Muslimah News, FOKUS — Pimpinan Front Persaudaraan Islam Habib Rizieq Shihab (HRS) dalam Reuni 212 (2-12-2024) menyatakan bahwa ayat Al-Qur’an harus di atasnya kitab konstitusi. “Kembali kepada peristiwa Aksi 212 pada tahun 2016. Saat itu saya menyampaikan ke 212 di mana saya tekankan di sana dan ingin saya ulangi kembali tekankan pada saat ini bahwa ayat suci di atas ayat konstitusi,” kata HRS.
Pernyataan HRS ini kemudian dipersoalkan oleh pemikir moderasi. Dikatakan bahwa di dalam Al-Qur’an tidak ada aturan untuk mengelola negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tata-cara pemilihan presiden dan anggota legislatif, serta durasi masa jabatan, sehingga butuh kitab konstitusi.
Mereka juga mengeklaim bahwa Al-Qur’an tidak mengatur detail teknis pemerintahan, seperti pembagian kekuasaan atau sistem pemilu. Al-Qur’an dan kitab konstitusi saling melengkapi dan punya fungsi yang berbeda. Al-Qur’an untuk spiritualitas dan moralitas, sedangkan konstitusi untuk tata aturan kehidupan bermasyarakat dalam negara yang teterorganisasi.
Disebutkan juga karena pada dasarnya, konstitusi berfungsi sebagai payung bersama yang melindungi hak-hak semua warga negara tanpa memandang latar belakang agama. Oleh karena itu, hubungan antara agama dan konstitusi adalah hubungan yang saling melengkapi, bukan bertentangan. (Harakatuna[dot]com).
Sudah Tepat
Pernyataan HRS bahwa Al-Qur’an harus diletakkan di atas konstitusi, itu sudah tepat. Sebagai muslim, kita harus meyakini bahwa hukum Allah wajib diletakkan di atas hukum manusia. Hanya Allah yang berhak mengeluarkan hukum karena Dialah Al-Hakim. Allah adalah Al-Mudabbir, Sang Pembuat hukum, maka manusia harus tunduk patuh pada semua hukum-Nya. Inilah yang akan mengantarkan kebaikan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.
Allah Swt. memerintahkan mengambil semua hukum tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan secara kafah (lihat QS Al-Baqarah 208). Allah Swt. juga memerintahkan para penguasa untuk menerapkan seluruh hukum Allah dan mengatur urusan rakyat dengan menggunakan hukum tersebut (lihat QS Al-Maidah: 48—49).
Bagaimana Realitasnya?
Namun, realitas yang terjadi justru sebaliknya. Sistem sekuler kapitalisme yang diterapkan di negeri ini telah menyebabkan konstitusi (hukum manusia) diletakkan di atas Al-Qur’an. Hukum-hukum Islam (syariat) bisa diterapkan jika—dan hanya jika—UU dan peraturan negara mengizinkannya. Alhasil, penerapan syariat Islam kafah yang diwajibkan oleh Al-Qur’an jadi tidak bisa direalisasikan karena tidak dimungkinkan oleh konstitusi.
Apa yang diharamkan Allah, malah dihalalkan oleh konstitusi, seperti haramnya khamar yang dilegalkan oleh pemerintah, haramnya zina (PSK malah dilokalisasi), haramnya riba (malah dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan negara), dan lainnya. Sementara itu, apa yang dihalalkan Allah, malah diharamkan. Misalnya, bolehnya menikah pada usia muda yang terhalang oleh UU Perkawinan yang menetapkan batas usia menikah. Bahkan, sebagian hukum Allah (seperti jihad dan Khilafah) nyata-nyata ditolak oleh konstitusi karena dianggap radikal serta memicu konflik dan permusuhan.
Sungguh, tidak diterapkannya hukum-hukum Islam telah menyebabkan negeri yang kaya raya ini tidak mampu membuat rakyatnya hidup sejahtera. Kemiskinan, kelaparan ekstrem, sulitnya mendapatkan pelayanan publik yang layak, harga barang kebutuhan pokok yang terus melambung, merupakan fakta yang terus menimpa rakyat negeri ini karena tidak dikelolanya kekayaan alam negeri ini sesuai aturan Islam. Tidak hanya itu, berbagai kerusakan seperti bencana banjir karena pengaturan tata kota yang salah, rusaknya hutan akibat eksploitasi tambang yang gila-gilaan, pencemaran lingkungan (udara, air, dan tanah) secara besar-besaran, juga terus menimpa rakyat.
Inilah kerusakan yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia yang Allah telah ingatkan di dalam Al-Qur’an (lihat QS Ar Rum: 41). Selain itu, bukan hanya kerusakan fisik, pengabaian hukum Allah juga telah mengakibatkan kerusakan mental dan perilaku yang sangat luar biasa. Berzina sudah menjadi hal yang biasa dilakukan sebagian orang, bahkan para pelajar sekolah pun sudah banyak yang melakukannya hingga hamil di luar nikah. Berbagai penyakit sosial seperti maraknya narkoba, judol, kekerasan seksual, kejahatan yang makin sadis, suap dan korupsi para pejabat dll., semuanya itu mendatangkan kehinaan di dunia, sedangkan di akhirat Allah telah menyiapkan azab yang sangat pedih (lihat QS Al-Baqarah: 85).
Itulah bahayanya ketika hukum Allah diabaikan dan penerapannya secara kafah justru ditolak. Akankah kita biarkan semua ini terjadi? Tentu saja tidak. Kita adalah khairu ummah, umat terbaik, umat yang mulia. Alhasil, kita harus mengubah semua kondisi itu dengan kembali kepada Islam, kembali kepada hukum-hukum Allah Taala.
Al-Qur’an, Bukan Hanya Spiritualitas dan Moralitas
Dikatakan oleh pemikir moderasi bahwa Al-Qur’an adalah untuk masalah spiritualitas dan moralitas, sedangkan konstitusi (hukum manusia) adalah untuk tata aturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jelas ini keliru. Al-Qur’an tidak hanya memuat aturan atau hukum yang berkaitan dengan spiritual (misal salat, puasa, zakat, dan haji); ataupun moral (seperti jujur, tidak sombong, dan bersikap adil), tetapi Al-Qur’an juga mengatur tata aturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Kita bisa lihat bahwa Al-Qur’an mengatur masalah ekonomi ketika berbicara tentang tentang hukum jual beli dan larangan riba, tentang wajibnya laki-laki bekerja, tentang anjuran mencatat utang piutang, dan lainnya. Al-Qur’an juga mengatur masalah pendidikan ketika membahas cara mendidik anak, cara anak berbakti kepada orang tua, dan sebagainya. Al-Qur’an juga mengatur masalah pemerintahan, seperti wajibnya pemimpin menerapkan hukum Allah, haramnya memilih pemimpin nonmuslim, dan sebagainya.
Al-Qur’an juga berbicara tentang hukum dan peradilan saat membahas tentang sanksi bagi pembunuh, bagi pelaku zina, bagi pencuri, dan yang lainnya. Itu semua berkaitan dengan tata aturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bukan masalah spiritual ataupun moral. Sangatlah picik anggapan bahwa Al-Qur’an hanya mengurus masalah spiritual dan moral.
Islam Juga Mengatur Politik dan Pemerintahan
Para pemikir moderasi juga mengatakan bahwa ayat suci atau Al-Qur’an tidak memuat teknis pemerintahan dan pemilihan penguasa. Ini adalah suatu kejumudan berpikir. Sebabnya, dalil yang muktabar dalam Islam bukan hanya ayat suci atau Al-Qur’an, melainkan juga hadis Rasulullah saw., ijmak sahabat dan kias syar’i. Dalam dalil-dalil ini, Islam mengatur secara terperinci fikih politik dan pemerintahan.
Disebutkan di dalam kitab Ajhizatu ad-Daulah al-Khilafah, karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani bahwa Daulah (Negara) Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang wajib ditegakkan oleh umat Islam. Sistem pemerintahan Islam berbeda dengan sistem-sistem yang lain yang ada di dunia seperti kerajaan, kekaisaran, federasi, republik, dan yang lainnya.
Sistem pemerintahan Islam adalah sentralisasi dan tidak dikenal pembagian kekuasaan. Islam juga mengatur segala hal berkaitan dengan khalifah (kepala negara Daulah Khilafah), seperti keabsahan pengangkatan khalifah, syarat-syarat khalifah, metode pengangkatan khalifah, bahkan juga tentang kebolehan pemilihan khalifah secara langsung maupun tidak langsung.
Oleh karenanya, yang dikatakan oleh pemikir moderasi bahwa Islam tidak memiliki hukum atau aturan yang terperinci tentang politik dan pemerintahan sehingga butuh konstitusi buatan manusia, sesungguhnya itu adalah kebohongan besar. Islam adalah agama yang sempurna, Allahlah yang telah menyempurnakannya (lihat QS Al-Maidah: 3) sehingga tidak butuh kitab konstitusi buatan manusia untuk menyempurnakannya.
Wajib Berhukum dengan Hukum Allah
Kewajiban berhukum dengan hukum Allah (syariat Islam) adalah berkaitan dengan segala hal dan berlangsung sepanjang masa. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi, baik pada masa lalu, saat ini, maupun masa depan, kecuali ada hukumnya di dalam syariat Islam. Allah Swt. berfirman, “Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang Islam.” (QS An-Nahl: 89).
Adapun orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka Islam telah menetapkan bahwa status mereka (sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an) adalah kafir, zalim, atau fasik. Hal ini dijelaskan Allah dalam QS Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47.
Ibnu Masud dan Al-Hasan berkata, “Ayat ini bersifat umum bagi setiap orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, baik itu di kalangan umat Islam, Yahudi, atau orang kafir, yaitu apabila mereka meyakini dan menghalalkannya. Adapun orang yang melakukannya, sedangkan ia menyadari bahwa ia sedang melakukan hal yang haram, maka ia termasuk orang yang fasik dari kalangan kaum muslim.“ (Tafsir al-Qurthubi, VI/190).
Sedangkan hukum dan aturan yang dibuat oleh manusia, hal itu diperbolehkan, tetapi harus bersumber dari nas-nas syarak. Segala hal yang berhubungan dengan sains, teknologi, penemuan-penemuan ilmiah, dan yang semisalnya, serta segala macam bentuk benda/alat/bangunan yang bercorak kekotaan dan terlahir dari kemajuan sains dan teknologi, boleh diambil. Boleh juga membuat hukum dan aturan berkaitan dengan hal tersebut.
Hanya saja, hal tersebut dikecualikan jika terdapat aspek-aspek tertentu yang menyalahi ajaran Islam, sehingga haram untuk mengambilnya. Ini dikarenakan semua pemikiran yang berkaitan dengan sains dan teknologi tidaklah berhubungan dengan akidah islamiah dan hukum-hukum syarak yang berkedudukan sebagai solusi terhadap problem manusia dalam kehidupan, melainkan dapat dikategorikan ke dalam sesuatu yang mubah yang dapat dimanfaatkan manusia dalam berbagai urusan hidupnya.
Dalil untuk ketentuan tersebut adalah ayat-ayat yang bersifat umum yang menerangkan bolehnya memanfaatkan seluruh benda-benda yang ada di alam semesta bagi kepentingan manusia, juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw., “Kalian lebih mengetahui urusan-urusan dunia kalian.” (HR Muslim). Juga berdasarkan tindakan Nabi saw. tatkala mengutus beberapa sahabatnya ke suatu daerah di Yaman untuk mempelajari pembuatan senjata perang.
Atas dasar inilah, maka setiap perkara yang tidak termasuk masalah akidah atau hukum syarak, boleh untuk diambil selama tidak menyalahi ajaran Islam dan sepanjang tidak terdapat dalil khusus yang mengharamkannya.
Wajib bagi setiap muslim meletakkan Al-Qur’an di atas hukum buatan manusia, bukan sebaliknya. Hanya itulah yang akan mengantarkan kemuliaan bagi umat ini, juga keberkahan yang berlimpah, dunia dan akhirat. Wallahualam bissawab. [MNews/GZ]
