Muslimah News, NASIONAL — Seruan gaya hidup superhemat atau frugal living di media sosial untuk menghadapi rencana kenaikan pajak 12% ditanggapi pakar ekonomi Islam Nida Saadah, S.E., Ak., M.E.I..
Ia menilai, gaya hidup ini menjadi ancaman bagi ekonomi Indonesia karena sejatinya merupakan tekanan, bukan pilihan.
“Ini karena yang dikurangi adalah pengeluaran atau belanja masyarakat di sisi kebutuhan primer, tidak lagi di sisi kebutuhan sekunder dan tersier akibat sangat rendahnya tingkat income,” ulasnya dalam Economic Understanding: “Ancaman Frugal Living bagi Ekonomi Indonesia” di salah satu kanal YouTube, Sabtu (30-11-2024).
Situasi Sulit
Dalam analisisnya, apabila frugal living ini dilakukan oleh banyak lapisan masyarakat, bisa jadi bukan karena mengikuti seruan, tetapi memang karena bertahan di tengah situasi yang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
“Apalagi, pungutan pajak yang dikenakan pemerintah makin tinggi. Akhirnya, frugal living mau tidak mau harus dilakukan masyarakat karena tekanan keadaan akibat pajak yang sangat tinggi, bahkan di sektor primer,” ujarnya prihatin.
Padahal, paparnya, konsumsi rumah tangga selama ini bagi produk domestik bruto PDB Indonesia itu di atas 50% sehingga akan ada penurunan drastis pada kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto tersebut.
Selain itu, ungkapnya, akan terjadi dampak lanjutan bagi perusahaan ketika masyarakat mengurangi belanjanya karena tekanan keadaan. “Kondisi perusahaan makin sulit karena situasi pasarnya lesu dan daya beli anjlok sehingga kemungkinan besar akan dilakukan pemutusan hubungan kerja massal oleh perusahaan,” paparnya.
Akibatnya, ia menyatakan, pengangguran akan bertambah luas. “Rencana pemerintah untuk mendapatkan pemasukan yang besar dengan menaikkan persentase PPN justru akan menghancurkan ekonomi,” ucapnya.
Belum lagi, lanjutnya, apabila daya beli masyarakat makin anjlok, perusahaan banyak melakukan PHK, berarti mereka juga kehilangan banyak profit. “Bisa ditebak, target pajak pun tidak akan tercapai,” bebernya.
Pengaturan Islam
Di dalam pengaturan Islam, tutur Nida, pungutan yang tidak ditetapkan berdasarkan aturan syariat dilarang karena ada banyak mekanisme pemasukan negara yang sudah diatur pada baitulmal.
“Kalau ada pungutan, maka hubungannya adalah resiprokal atau bargainig position yang setara, bukan dieksploitasi dan dimanipulasi,” cetusnya.
Hubungan dagang, jelasnya, tidak dijalankan dengan negara yang menjadi musuh Islam, memanipulasi Islam, dan menjajah pasar kaum muslim. “Bargaining position akan setara kalau pada saat negara mengenakan pungutan, maka dikenakan pungutan yang sama kepada rakyat. Tidak ada pembebasan pungutan kepada pedagang dari negara luar atau siapa pun yang datang dari luar untuk melakukan aktivitas ekonomi dalam negara,” jabarnya.
Selanjutnya, Nida menerangkan cara syariat menjaga daya beli di masyarakat agar stabil. “Ada banyak regulasi, baik makro maupun mikro yang memang harus ditata ulang, yaitu diganti dengan prinsip yang diajarkan Nabi saw. dan dicontohkan dalam praktik kenegaraan beliau,” tuturnya.
Pertama, sebutnya, terkait moneter yang stabil. “Islam mengajarkan monoter yang stabil dengan menggunakan emas dan perak. Ini memang tidak bisa dijalankan selama mata uangnya terjajah oleh negara besar,” ungkapnya.
Untuk bisa kembali kepada mata uang dinar dan dirham atau emas dan perak, tambahnya, butuh negara yang independen, mandiri, tidak terjajah, atau tidak terhegemoni oleh negara lain .
Kedua, ujarnya, memicu produktivitas ekonomi agar setiap orang memiliki daya beli yang stabil. “Dalam hal ini, Islam memastikan semua sektor riil bisa diakses oleh laki-laki yang menjadi penanggung jawab nafkah bagi keluarganya,” imbuhnya.
Kemudian, lanjutnya, dalam semua sistem transaksi akad, peluang aktivitas ribawi serta yang ada aspek gharar atau ketakpastian dan spekulasi ditutup karena membuat distribusi harta tidak berjalan lancar. Ini, katanya, akan mengakibatkan banyak orang sulit mengakses lapangan pekerjaan karena harta hanya dikuasai oleh pihak tertentu.
Selain itu, jelasnya, Islam menata kepemilikan aset di muka bumi tidak hanya milik individu dan negara, melainkan kepemilikan negara, individu, dan umum atau masyarakat.
“Dengan menata ini semua, Indonesia yang memiliki aset melimpah bisa menyejahterakan semua masyarakat yang hidup di dalamnya, baik muslim atau nonmuslim,” ujarnya.
Pertanggungjawaban
Terlebih lagi, ia menekankan, jika menggunakan sistem syariat, semua muslim di negeri ini bisa memberikan pertanggungjawaban di yaumulhisab bahwa aset yang Allah ciptakan di muka bumi Indonesia ini telah ditata dengan prinsip yang Allah Taala turunkan melalui Rasul-Nya.
“Namun, ketika itu semua ditinggalkan, maka sebagaimana yang telah Allah firmankan, manusia hanya akan mendapatkan kehinaan di dunia dengan kehidupan yang serba sulit dan di yaumulhisab akan mendapatkan azab yang sangat pedih,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, ia berharap, kondisi sulit ini menyadarkan kaum muslim bahwa Indonesia darurat penerapan syariat kafah dalam bingkai Khilafah Islam. [MNews/RA]
