Muslimah News, LENSA DAERAH — Permintaan Kemendagri agar Pemerintah Aceh mencabut Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan kemudian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan menuai kecaman dari berbagai kalangan di Aceh. Mereka berpandangan pernyataan Kemendagri tersebut tidak sah sebab tidak sesuai dengan kekhususan yang dimiliki Aceh.
Mereka menginginkan agar lembaga KKR yang dibentuk pada 2013 atas inisiatif DPR Aceh sebagai kelanjutan dari Nota Kesepahaman Damai (MoU Helsinki 15 Agustus 2005) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini tetap dipertahankan. Terlebih menurut mereka pembentukannya didorong dan didukung oleh masyarakat sipil baik di Aceh dan nasional dan internasional serta para korban pelanggaran HAM yang menginginkan agar kebenaran atas peristiwa konflik bersenjata periode 1976 – 2005 lalu terungkap.
Melalui KKR ini mereka juga berharap agar hak korban direparasi (dipulihkan) sesuai standar universal dan ada fasilitasi bagi upaya rekonsiliasi berbasis kearifan lokal dan sukarela antara pelaku korban. Dengan demikian kehadiran KKR Aceh diharapkan dapat memperkuat perdamaian Aceh yang adil dan bermartabat, sekaligus akan mencegah peristiwa serupa terulang lagi pada masa depan.
Tidak Bisa Diharapkan
Menanggapi permintaan Kemendagri agar KKR di Aceh dihapus, pemerhati masalah sosial drg. Ema Yunita Sari, M.Sc. mengingatkan bahwa keadilan sejatinya hanya bisa terwujud dengan Islam kafah. “Yakinlah, hanya dengan penerapan syariat Islam kafah, kebenaran dapat dibela dan mewujudkan keadilan,” ujarnya kepada MNews, Senin (25-11-2024).
Ema menjelaskan, negara memang seharusnya menjadi pihak yang bisa menegakkan keadilan dengan menghukum tegas siapa pun pelaku kejahatan di masa konflik sekaligus memberikan reparasi terhadap korban. “Namun, hal ini sulit terwujud ketika pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya yang represif pada masa konflik justru menjadi pelaku kejahatan itu sendiri melalui tangan-tangan aparat hukumnya,” paparnya.
Faktanya, hingga hari ini, jelasnya, ribuan bahkan diyakini puluhan ribu korban penyiksaan, kekerasan seksual, pembunuhan, dan penghilangan paksa masa konflik Aceh belum memperoleh keadilan. “Trauma mendalam terus dirasakan para korban, sementara abainya pemerintah dikhawatirkan menjadi bahaya laten yang sewaktu-waktu berpotensi memicu konflik lanjutan,” tambahnya.
Waspada Solusi Rekaan Barat
Ema juga mengingatkan, KKR sejatinya merupakan konsep Barat yang diberlakukan secara global di wilayah yang mengalami konflik pada masa lalu. Dalihnya adalah untuk menangani ketakadilan historis [pelanggaran HAM] bagi mereka yang menjadi korban konflik. “Dengan HAM (hak asasi manusia) menjadi rujukan, sebagian besar publik Aceh berharap komisi ini mampu mengungkapkan kebenaran mengenai pelanggaran kemanusiaan selama konflik Aceh dan agar proses pemulihan dan rekonsiliasi bagi korban konflik di Aceh dapat terus berjalan dengan efektif. Padahal HAM konsep yang salah,” jelasnya.
Konsep HAM, katanya, lahir dari rahim sekularisme-demokrasi yang menyingkirkan syariat Islam dalam penyusunannya. “Sebagai konsep buatan manusia, HAM digambarkan akan memberikan perlindungan kepada setiap individu untuk diperlakukan adil dan memiliki hak yang sama. Kebebasan setiap individu dalam beragama, kepemilikan, berpendapat, dan tingkah laku kemudian dijamin atas nama HAM, meskipun kebebasan-kebebasan itu bertentangan dengan syariat,” jabarnya.
Menurutnya, ide HAM hakikatnya cita-cita utopis dalam memberikan perlindungan terhadap semua individu tanpa diskriminasi. “[Faktanya] Di tengah situasi global saat ini, banyak negara yang mengeklaim sebagai pelindung HAM justru terlibat dalam pelanggaran tersebut. Genosida Gaza telah membongkar prinsip-prinsip HAM hanya berjalan di sisi kepentingan negara-negara Barat pelindung Zion*s,” paparnya.
Sementara di Afrika Selatan, lanjutnya, KKR menuai kritik karena membiarkan para pelaku kejahatan bebas dari jerat hukum dan mengecewakan para korban yang tidak pernah mendapatkan kompensasi yang layak atau keadilan yang sesungguhnya. “Sebagian lagi memandang sinis sebagai alat bagi pemerintah untuk melegitimasi diri mereka sendiri dengan berpura-pura bahwa mereka telah menangani sejarah yang menyakitkan,” ujarnya.
Amerika Serikat sebagai inisiator HAM, bebernya, tidak membentuk KKR pada saat ketakadilan yang diderita oleh warga kulit hitam selama ratusan tahun akibat perbudakan selama berabad-abad. “Ironis, rasisme yang disponsori negara, penolakan hak-hak sipil, kesenjangan ekonomi, dan sosial yang masih terus berlanjut,” terangnya.
Islam Kafah
Islam kafah, menurut Ema, dipastikan membela kebenaran dan mewujudkan keadilan. “Konflik bersaudara yang pernah terjadi di Aceh jelas telah menyisakan luka dan trauma mendalam bagi para korban dan keluarga korban. Banyak di antara mereka adalah masyarakat tidak bersalah yang menjadi sasaran dendam diantara dua belah pihak yang berkonflik,” jelasnya.
Dalam Islam, jelasnya, penanganan kezaliman pada masa konflik dan nasib para korban ini wajib diatur dengan syariat. “Setiap kejahatan harus ditegakkan sanksi sesuai jenis tindakan kejahatan yang dilakukan siapa pun pelakunya. Sanksi dari Allah pasti memberi efek jera bagi pelaku dan pasti akan memenuhi rasa keadilan,” paparnya.
Pelaku pembunuhan, katanya, harus dikisas. Apabila korban memaafkan, tambahnya, maka pelaku harus membayar diat. “Sayangnya, semangat bersyariat di Aceh belum diimplementasikan ke dalam suatu formalisasi syariat Islam kafah sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah dan para khulafaurasyidin, yakni di bawah kepemimpinan daulah Islam yang tunggal,” imbuhnya.
Malah menurutnya, problem kompleks di Aceh justru berpangkal dari kompromi penerapan sebagian syariat yang tetap menginduk pada sistem kenegaraan sekuler. “Percampuran yang hak dan batil tidak akan pernah sampai pada kebenaran dan keadilan hakiki,” tegasnya.
Intervensi, intimidasi, dan potensi konflik, menurutnya juga akan terus terjadi selama umat Islam belum memiliki indepedensi. “Indepedensi ini akan bisa dimiliki jika umat Islam bersatu, lalu menjadikan kekuasaan dan keamanan berada di tangan kaum muslim. Proses menuju kondisi itulah yang seharusnya dibangun oleh kaum muslim, baik di dalam maupun di luar Aceh,” pungkasnya. [MNews/IK]
