Muslimah News, NASIONAL — Memperkuat peran pesantren dalam membentuk karakter generasi muda yang bebas dari kekerasan sosial, Direktur PUSKOHIS Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, S.H., M.H., M.A, menyatakan, pesantren memiliki posisi strategis sebagai wadah efektif dalam pendidikan karakter serta upaya preventif terhadap bullying.
Dekan Fakultas Syariah Dr. Muh. Nasirudin, S.Ag, M.A., M.Ag. juga mengatakan, penting membangun sinergi antara lembaga hukum Islam dan lembaga pendidikan nasional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Begitu pula Ketua Bidang Pengabdian PUSKOHIS Fakultas Syariah Fathurrahman Husen, M.Si., menekankan bahwa sinergi antara hukum syariat dan hukum nasional akan menjadi landasan penting bagi pesantren dalam memerangi segala bentuk kekerasan, termasuk bullying.
Tidak Harus Sinergi
Namun, aktivis muslimah Dr. Ernawati, S.K.M., M.P.H. menyatakan, upaya memerangi kekerasan semestinya dilakukan dengan menerapkan hukum syariat secara utuh atau kafah tanpa harus berkompromi atau disinergikan dengan hukum nasional yang berbasis sekularisme karena justru bisa menimbulkan konflik.
“Kekerasan, seperti bullying muncul dari masyarakat yang dibentuk oleh nilai-nilai sekuler, yaitu menekankan kebebasan individu tanpa pedoman moral yang kuat,” jelasnya kepada MNews, Jumat (8-11-2024).
Ia menerangkan, hukum nasional umumnya berfokus pada pemberian sanksi setelah tindakan kekerasan terjadi, tetapi kurang memperhatikan pembentukan karakter moral masyarakat sejak dini.
“Hukum yang dibuat oleh manusia bersifat terbatas, sering berubah-ubah, dan rentan terhadap kesalahan atau kepentingan pribadi sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah kekerasan, seperti bullying secara tuntas,” urainya.
Sebaliknya, ia menuturkan, hukum syariat bersumber dari wahyu Allah Taala, yaitu Al-Qur’an dan Sunah. “Prinsip hukum syariat adalah ketundukan penuh kepada perintah Allah. Hukum syariat mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dari pemerintahan, ekonomi, maupun sosial dan budaya sehingga kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus selalu terikat pada aturan Allah,” ungkapnya.
Hukum syariat, lanjutnya, bertujuan untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Taala dan mencapai rida-Nya sehingga lebih efektif dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, damai, dan bermoral tinggi.
“Dengan hukum syariat, kesejahteraan bagi seluruh umat dan alam semesta bisa terwujud sebagaimana firman Allah Taala dalam QS Al-Anbiya ayat 107, ‘Dan tidaklah kami mengutusmu (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.’,” urainya.
Ia menjelaskan, hukum syariat tidak hanya memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan, tetapi juga menekankan pada pencegahan melalui pendidikan, pembentukan akhlak, dan penanaman nilai-nilai Islam.
“Hukum syariat mengedepankan pendekatan yang lebih holistik dengan menciptakan masyarakat yang memiliki nilai moral kuat yang diharapkan dapat mencegah kekerasan sejak awal,” ucapnya.
Jadi, ia menekankan, hukum syariat dan hukum nasional memiliki perbedaan mendasar, terutama dalam prinsip, sumber, dan tujuan, yang menjadikannya sulit untuk disatukan atau disinergikan.
“Sinergi hukum syariat dengan hukum nasional berpotensi melemahkan penerapan syariat itu sendiri karena hukum nasional tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Jika tetap dipaksakan, tidak hanya sulit diterapkan, tetapi juga berpotensi mengorbankan prinsip-prinsip Islam,” kritiknya.
Pendekatan dalam Islam
Untuk mengatasi persoalan bullying, ia mengungkapkan, Islam memiliki pendekatan melalui penerapan hukum syariat secara total.
“Islam memiliki sistem yang lengkap dan efektif untuk mencegah dan menangani kekerasan dengan menanamkan akidah Islam sejak dini, menerapkan hukum Islam, dan membentuk masyarakat yang berbasis pada ketaatan kepada Allah Taala,” paparnya.
Metode sistematis yang di tawarkan Islam, sambungnya, mencakup beberapa hal. Pertama, jelasnya, penerapan pendidikan berbasis akidah Islam sejak dini.
“Pembentukan akidah Islam sejak dini merupakan langkah pertama mencegah perilaku kekerasan. Sistem pendidikan Islam mengutamakan pembentukan pola pikir dan pola sikap berlandaskan akidah Islam yang disebut syahsiah islamiah sehingga diharapkan dapat menjauhi tindakan kekerasan dan lebih menghargai orang lain,” ungkapnya.
Kedua, ujarnya, keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendidik dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menumbuhkan sikap antikekerasan.
Orang tua, tambahnya, diharapkan memberikan teladan yang baik, mengajarkan anak-anak untuk menghormati orang lain, dan mengawasi perkembangan perilaku mereka. “Masyarakat berperan dalam mengawasi dan membimbing anak-anak dan remaja agar tidak terjerumus dalam tindakan negatif. Solidaritas dan kepedulian masyarakat di bawah sistem Islam dianggap mampu menjadi benteng dalam mencegah perilaku agresif,” jabarnya.
Ketiga, ungkapnya, sistem hukum yang tegas dan mendidik. Hukum syariat, jelasnya, menyediakan sanksi yang tegas, tetapi mendidik bagi pelaku kekerasan.
“Dalam sistem hukum Islam, tindakan yang merugikan atau menyakiti orang lain akan mendapatkan konsekuensi yang adil, baik berupa sanksi hukuman maupun proses rehabilitasi. Sanksi dalam syariat tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga berfungsi sebagai pencegahan (zawajir-red.) dan perbaikan (jawabir-red.) sehingga pelaku dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya,” paparnya.
Keempat, lanjutnya, penguatan iman dan takwa sebagai pencegah internal. “Penanaman iman dan takwa merupakan solusi fundamental dalam mencegah segala bentuk kekerasan. Mereka percaya bahwa individu yang memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawabnya kepada Allah Taala akan terdorong untuk menjauhi perbuatan tercela,” terangnya.
Dengan membentuk individu yang bertakwa, ia meyakini, akan terbentuk masyarakat yang lebih aman karena setiap individu terdorong untuk berbuat baik dan menghindari menyakiti orang lain.
Kelima, sebutnya, peran negara dalam mengatur dan mendidik masyarakat. Negara dalam sistem Islam atau Khilafah, ujarnya, memiliki peran sentral membina masyarakat melalui kebijakan yang mendukung ketaatan kepada hukum Allah.
“Negara bertanggung jawab menyediakan pendidikan islami, mengawasi interaksi sosial, dan menegakkan sanksi yang sesuai dengan syariat. Negara berperan dalam menyelesaikan konflik atau masalah sosial yang muncul sehingga bullying dan bentuk kekerasan lainnya dapat ditangani secara efektif,” ulasnya.
Keenam, ujarnya, lingkungan sosial yang islami. Ia menekankan, masyarakat islami akan terbentuk dari penerapan syariat secara kafah sehingga menjadi lingkungan yang saling menjaga dan peduli.
“Masyarakat Islam memiliki ikatan ukhuah atau persaudaraan yang kuat. Dalam lingkungan yang islami ini, perilaku bullying dianggap akan sangat minim karena masyarakat memiliki kontrol sosial yang kuat berdasarkan ajaran Islam,” ungkapnya.
Untuk itu, ia menegaskan, dengan penerapan Islam secara menyeluruh atau kafah di bawah naungan Khilafah, bullying dan segala bentuk kekerasan dapat diminimalisasi, bahkan dihilangkan. [MNews/RA]
