Muslimah News, NASIONAL— Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan, pemerintah memberi kebebasan bagi peraih beasiswa LPDP untuk berkarya di mana pun, termasuk jika ingin bekerja pada perusahaan yang baik yang berada di luar negeri.
“Kita belum punya cukup tempat untuk mereka berkarya. Kasihan dia (penerima LPDP) nanti, ilmunya tinggi, di sini tidak ada wadahnya. Suatu hari siapa tahu ada peraih Nobel orang Indonesia, tetapi di Amerika. Tidak apa-apa, kan? Itu yang positif. Berkarya bisa di mana-mana, untuk Merah-Putih,” katanya.
Tidak Memiliki Visi
Pernyataan menteri tersebut, menurut pemerhati kebijakan pendidikan Noor Afeefa telah menimbulkan polemik. “Membiarkan mahasiswa penerima LPDP tidak kembali ke Indonesia, sungguh kebijakan yang sangat gegabah dan menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki visi yang sahih,” tuturnya kepada MNews, Sabtu (9-11-2024).
Menurutnya, tampak jelas bahwa kepentingan yang ingin diraih dari penggunaan dana pendidikan melalui LPDP bukanlah untuk membangun masyarakat Indonesia ataupun menyelesaikan berbagai problem di dalam negeri. “Namun, sekadar membiayai kuliah yang manfaatnya hanya mengikuti kepentingan penerima beasiswa,” tambahnya.
Ia menerangkan, bukan tanpa risiko dan bahkan berbahaya, membiarkan pengembangan ilmu dan karir di luar negeri. “Tidak ada yang bisa menjamin mereka memiliki jiwa pengabdian ilmu untuk kepentingan bangsa dan masyarakat. Yang amat mungkin terjadi adalah mengukuhkan kepentingan negara lain, yakni Barat, bahkan hegemoni kapitalisme,” bebernya.
Program pengiriman mahasiswa ke luar negeri melalui beasiswa, ungkapnya, sebenarnya juga masih menjadi kontroversi. “Tidak sedikit pihak yang mengkritisi terutama sisi minimnya pengaruh positif bagi bangsa, apalagi untuk mengubah wajah pendidikan di Indonesia. Bahkan beberapa Pemda [Pemerintah Daerah] menghentikan program tersebut,” paparnya.
Di tengah kontroversi itu, lanjutnya, pemerintah justru tidak mewajibkan kembali ke Tanah Air. “Ini kebijakan ceroboh. Padahal, pengelolaan dana LPDP dirancang untuk mencetak pemimpin masa depan yang tersebar di berbagai bidang, tentu untuk kepentingan bangsa. Sebabnya, dana LPDP berasal dari APBN sehingga sangat aneh jika dana yang berasal dari rakyat tersebut tidak kembali untuk kepentingan rakyat,” paparnya.
Pemborosan
Noor mengatakan, jika pemerintah membiarkan penerima LPDP tidak kembali ke Tanah Air, ini jelas merupakan bentuk pemborosan anggaran. “Lantas apa yang bisa diharapkan dari mereka yang mengembangkan ilmu dan karir di luar negeri? Bukankah hal itu berarti hanya menghabiskan uang rakyat? Sungguh ironis, padahal masih banyak mahasiswa di dalam negeri yang sulit mengakses pendidikan tinggi karena kendala biaya,” tegasnya.
Ia juga mengatakan, jika pemerintah beralasan belum mampu menyediakan tempat bagi pengembangan ilmu di dalam negeri, maka seharusnya pemerintah berusaha membangun berbagai proyek yang dibutuhkan. “Bukan malah membiarkan warga negara Indonesia terus mengembangkan ilmunya di luar negeri. Ini cara berpikir yang keliru dan tidak produktif,” ucapnya.
Pendidikan kapitalistik, katanya, memang tidak memandang ilmu sebagai petunjuk untuk menerangi kehidupan dan menyelesaikan berbagai problem manusia. “Ukuran keberhasilan hanya dilihat dari kesuksesan yang diraih perseorangan, bahkan meski berkarir di luar negeri. Selain itu, bukan dilihat dari kontribusinya bagi masyarakat luas. Itulah pendidikan dalam sistem kapitalis,” jelasnya.
Pendidikan Islam
Noor menjelaskan, berbeda jauh dengan politik pendidikan Islam. “Negara dalam sistem Islam (Khilafah) wajib memberikan hak pendidikan kepada semua warga negara. Pendidikan tinggi dirancang untuk melahirkan pemimpin dan problem solver (pemecah masalah) bagi berbagai permasalahan masyarakat, serta berdedikasi bagi kepentingan negara (khilafah),” jabarnya.
Sebenarnya dalam Khilafah, paparnya, tidak ada halangan bagi para penuntut ilmu untuk belajar di negeri mana pun dan tetap mengembangkan ilmunya di sana. “Hal itu dimungkinkan karena negara telah menegakkan politik luar negeri berasas Islam, yakni menjalin hubungan dengan negara lain sebagai hubungan dakwah dan jihad,” terangnya.
Keberadaan para pakar atau ilmuwan di luar negeri, sambungnya, haruslah dalam posisi sebagai warga negara Khilafah yang juga menjalankan misi dakwah. “Artinya, keberadaannya di sana sama sekali tidak bertujuan untuk mengukuhkan negara lain. Namun, tentu untuk kepentingan negara (Khilafah), baik dalam konteks dakwah (mengajak kepada Islam), maupun untuk mendapatkan maslahat lainnya bagi kepentingan negara Khilafah,” jabarnya.
Dengan mekanisme ini, menurutnya, keberadaan mereka justru akan memberikan kebaikan bagi negara, bahkan dunia karena kerahmatan ditebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. “Di sisi lain, negara juga membangun proyek pengembangan ilmu sehingga para pakar yang belajar ke luar negeri tidak kehilangan kesempatan berkarir dan mengembangkan ilmu di dalam negara Khilafah,” imbuhnya.
Hal itu, ungkapnya, sangat dimungkinkan karena negara menerapkan sistem politik dan ekonomi Islam. “Negara memiliki kemampuan finansial untuk membangun berbagai proyek yang terintegrasi dengan pembangunan yang dilakukan negara dalam mengelola urusan rakyat,” paparnya.
Demikianlah, jelasnya, perbedaan tata kelola pemanfaatan para pakar yang belajar di luar negeri dalam peradaban kapitalisme dan ketika dalam naungan Khilafah dan peradaban Islam. “Dengan begitu betapa pentingnya kembali kepada peradaban Islam atau Khilafah jika kita menghendaki kebaikan bagi negara, bahkan dunia,” pungkasnya. [MNews/IK]
