Muslimah News, NASIONAL — Untuk mempercepat pengembangan dan pemberdayaan pesantren agar makin berdaya, bermutu, dan layak menjadi lembaga pendidikan keagamaan disusun UU Pesantren No. 18 Tahun 2019. Dalam UU tersebut, ditentukan pula lembaga penjamin mutu pendidikan pesantren yang dinamakan Majelis Masyayikh.
Namun, mubaligah nasional Ustazah Kholisoh Dzikri menilai, UU tersebut justru membentuk arah pendidikan pesantren menjadi moderat.
“UU Pesantren No. 18 Tahun 2019 menjadikan arah pendidikan pesantren menjadi moderat dengan tujuan untuk membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat (Pasal 3),” tuturnya kepada MNews, Jumat (8-11-2024)
Ia melanjutkan, output yang dihasilkan adalah santri yang memiliki paham Islam moderat. “Pasal 10 UU tersebut menyebutkan bahwa santri dididik untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air,” bebernya.
Fungsi dakwah pesantren di UU ini, jelasnya, juga diarahkan pada dakwah Islam moderat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 bahwa dakwah pesantren harus mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang toleran (tasamuh), keseimbangan (tawazun), dan moderat (tawasut).
“Moderasi beragama ini melemahkan kualitas pesantren dalam mencetak ulama warasatul anbiya’ (pewaris para Nabi). Padahal, pesantren adalah lembaga tafaqquh fiddin untuk mencetak santri menjadi ulama warasatul anbiya’ yang berakhlak mulia dan terdepan dalam amar makruf nahi mungkar,” tegasnya.
Dikehendaki Barat
Dalam analisisnya, moderat adalah karakter yang dikehendaki Barat yang direkomendasikan oleh Rand Corporation untuk membentuk jaringan muslim moderat.
“Muslim moderat yang dimaksudkan adalah yang akomodatif terhadap pemikiran barat berupa HAM, kesetaran gender, pluralisme, dan menerima sumber hukum selain Islam,” jelasnya.
Ia menambahkan, di negeri-negeri muslim, ide ini dikemas untuk menyembunyikan kesesatannya agar diterima masyarakat muslim dengan kemasan tawasut (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (seimbang), dan it’idal (adil).”
“Adanya UU Pesantren, alih-alih meningkatkan mutu pendidikan pesantren, yang ada justru menguatkan proyek Barat untuk mengokohkan peradaban sekular yang kapitalistik dengan proyek moderasi beragama. Nauzubillah min dzalik,” pungkasnya. [MNews/IA]
