Muslimah News, NASIONAL— Gelar doktor Bahlil Lahadia dari Universitas Indonesia (UI) menuai polemik. Bahlil dinyatakan lulus dan resmi menyandang gelar doktor setelah menyelesaikan kuliahnya di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI.
Pemberian gelar doktor ini menuai polemik lantaran Bahlil dinilai menempuh waktu kurang dari dua tahun untuk menjalani Sidang Promosi Doktor.
Akademisi dari kampus di Surabaya Dr. Liliek Susilowati, M.Si. menilai, respons berbagai pihak terhadap gelar doktor Bahlil, baik yang pro maupun yang kontra, menunjukkan ketakjelasan aturan main yang digunakan dalam sistem pendidikan hari ini. Hal itu ia sampaikan kepada MNews, Selasa (22-10-2024).
“Kritik dan respons intelektual terkait kasus gelar doktor Bahlil di atas dapat dilihat adanya kepedulian para intelektual atas kerusakan kondisi negeri ini,” ulasnya.
Ia berharap respons dan kritik para intelektual ini dapat ditindaklanjuti dengan menjadikan kepedulian para intelektual ini mampu membentuk benang merah pemahaman yang dapat mengantarkan pada solusi yang sesungguhnya dan mampu mencegah dari keburukan lain.
“Artinya, bagaimana para intelektual dapat menemukan kata sepakat atas akar masalah yang melanda dunia intelektual khususnya, dan masyarakat pada umumnya, sehingga mampu merumuskan solusi yang tepat dan benar yang dapat menghantarkan kebaikan negeri ini,” tandasnya.
Tidak Baik-Baik
Dalam penilaiannya, saat ini kondisi kampus secara umum sedang tidak baik-baik saja. “Banyak problem mendera kampus yang menjadikan kampus gontai dan sering beraktivitas yang sifatnya dadakan,” kritiknya.
Padahal, menurutnya, kestabilan kampus merupakan hal penting bagi tegaknya peradaban dan menunjukkan bahwa ada pemikiran mendalam dalam merancang semua agenda kampus yang didasari pada kebutuhan bangsa.
“Problem tersebut antara lain menimpa kurikulum yang harus mengalami perombakan dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang menimbulkan pro kontra, tuntutan akreditasi dan arahan Barat terkait world class university (WCU) beserta tolok ukurnya agar terkategori menjadi WCU,” jelasnya.
Ia melanjutkan, otonomi kampus yang menjadikan kampus harus mengubah arah tujuan pendidikan tinggi menjadi badan usaha juga butuh ditinjau ulang.
“Pendidikan tinggi juga dituntut dapat menafkahi dirinya sendiri. Akibatnya semua peluang untuk membuka prodi baru, disadari atau tidak, dipengaruhi pada cara pandang “laku atau tidak laku”-nya prodi tersebut, bukan karena analisis kebutuhan keilmuan untuk menyelesaikan masalah negeri. Hal ini menunjukkan bahwa program pendidikan juga dibuat berdasarkan trial and error,” kritiknya.
Kapitalisme
Ia menyebut, aspek dominan lainnya yang memunculkan berbagai kegaduhan di atas adalah sistem yang hari ini diterapkan, yaitu sekulerisme kapitalisme dengan sistem politik demokrasinya.
“Dalam sistem ini, meniscayakan terjadinya perselingkuhan antara penguasa dengan para pengusaha/oligarki dalam membuat kebijakan dan melupakan rakyat,” kritiknya.
Perwakilan rakyat dalam demokrasi, ucapnya, sejatinya bukan mewakili kepentingan rakyat, tetapi mewakili kepentingan oligarki dan kelompok.
“Hal yang juga sudah menjadi rahasia umum adalah dalam demokrasi ada politik saling sandera dan politik balas budi yang semua itu didasarkan pada kepentingan politik,” imbuhnya.
Ia lalu mempertanyakan, bagaimana mungkin suatu negara akan maju dan menjadi negara besar jika sistem pendidikannya dibangun dengan coba-coba, diarahkan oleh kepentingan kelompok dan oligarki, serta dibangun hanya berdasar logika dan atas azas manfaat?
“Kesadaran bahwa semua problem yang menimpa negeri ini, termasuk kasus gelar doktor Bahlil Lahadalia, merupakan buah rusaknya sistem kapitalisme dan demokrasi yang dianut bangsa ini dan harus diakui agar solusi hakiki dapat ditemukan,” tegasnya.
Ini, ia menerangkan, berbeda dengan sistem pendidikan yang dibangun oleh Islam. “Islam memandang sistem pendidikan dibangun dalam rangka membentuk generasi yang berkepribadian Islam yang tangguh, peduli pada permasalahan bangsa, penyangga peradaban bangsa, dan siap menyelesaikan problematika kehidupan dalam berbagai aspek,” jelasnya.
Dalam Islam, sambungnya, negara mempunyai tugas membangun kurikulum beserta implementasinya yang didukung dengan fasilitas unggul dengan pendanaan yang juga ditanggung oleh negara.
“Sistem pendidikan yang dibangun oleh Islam didasarkan pada keimanan pada Allah Swt. yang menjauhkan generasi dari mental gila gelar, gila hormat, dan gila jabatan. Sebaliknya, menjadikan generasi berlomba-lomba dalam kebaikan. Hanya saja, sistem pendidikan Islam hanya dapat dijalankan jika ditopang dengan sistem ekonomi dan sistem politik Islam,” pungkasnya. [MNews/IA]
