Penulis: Arini Retnaningsih
Muslimah News, FOKUS — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyerukan pentingnya pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam rangkaian pertemuan Empowerment of Women Working Group (EWWG) G20 yang berlangsung di Brasilia, Brazil pada 8—11 Oktober 2024. Dari pertemuan ini dibentuk Forum Women 20 (W20) yang berfokus pada isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. (Antara News, 9-10-2024).
W20 membahas lima poros utama sebagai rekomendasi bagi para pemimpin G20 untuk merealisasikannya dalam bentuk tindakan praktis. Lima poros tersebut adalah (1) kewirausahaan perempuan; (2) ekonomi perawatan; (3) masuknya perempuan dalam science, technology, engineering, and mathematics (STEM); (4) keadilan iklim; dan (5) kekerasan berbasis gender. Tujuan rekomendasi adalah mengurangi kesenjangan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan memperkuat peran perempuan pada bidang ekonomi dan sosial.
Dengan partisipasi lebih dari 1.000 peserta dari berbagai negara, W20 Brasil 2024 dianggap menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperjuangkan agenda kesetaraan gender pada tingkat internasional. Dengan implementasi inisiatif-inisiatif ini, W20 meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi dan sosial akan makin meningkat yang akan memperkuat daya tahan negara-negara G20 dalam menghadapi tantangan global. (Inilah, 10-10-2024).
W20 ini adalah lanjutan dari G20 Ministerial Conference on Women’s Empowerment (MCWE) pada 2—4 Agustus 2023 di Gujarat, India, MCWE G20 2022 di Bali, 24—25 Agustus 2022, dan MCWE 2021 di Italia serta di Osaka, Jepang pada 2019. Kalau kita runut lagi, ide pemberdayaan perempuan telah menjadi isu internasional sejak Konvensi Internasional Kependudukan (International Conference Population and Development-ICPD), September 1994 di Kairo. Konferensi tersebut merupakan batu loncatan penting yang mencetuskan bahwa “perempuan” adalah kunci bagi penyelesaian masalah ledakan penduduk. ICPD ini melahirkan program aksi bertemakan “Empowerment of Women” (pemberdayaan perempuan).
Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa perempuan adalah sumber daya potensial untuk memberantas kemiskinan, meningkatkan kualitas keluarga, dan mengendalikan jumlah penduduk, sehingga perempuan harus mendapat peluang berkiprah lebih besar di berbagai bidang. Aksi ini dilanjutkan dengan Konferensi Wanita Sedunia IV (Fourth World Conference on Women) di Beijing, Cina September 1995 yang menghasilkan BPFA (Beijing Platform for Action-BPfA). Dari sinilah lahir konsep pengarusutamaan gender atau PUG.
Pada saat itu, berbagai area kritis yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia untuk mewujudkan kesetaraan gender mulai dipetakan. PUG didesakkan sebagai strategi yang harus diadopsi oleh PBB, pemerintah, dan organisasi yang relevan untuk memastikan bahwa rencana aksi di berbagai area kritis dapat dilaksanakan dengan efektif agar segera terwujud kesetaraan gender.
Kepentingan di Balik Jargon Pemberdayaan Perempuan
Masifnya upaya pemberdayaan perempuan, bahkan sampai menjadi program yang harus diratifikasi dan diterapkan oleh semua negara di dunia tidak terkecuali negara muslim, dianggap membawa kepentingan para perempuan dunia dalam memperbaiki kehidupannya. Padahal, agenda ini senyatanya sarat dengan kepentingan kapitalisme.
Pada 2023, jumlah populasi penduduk di dunia mencapai 8.005.176.000 jiwa. Dari angka ini, laki-laki lebih banyak jika dibanding dengan perempuan. Jika merunut ke data yang dikeluarkan oleh Badan Intelijen Amerika (CIA), rasio populasi pria berada di angka 102 untuk setiap 100 wanita di dunia. (Detik, 14-7-2024). Namun, diprediksikan bahwa pada 2032, penduduk perempuan akan menyalip penduduk laki-laki.
Selama ini, tingkat konsumsi perempuan lebih banyak karena umumnya perempuan yang berbelanja. Menjadikan mereka punya penghasilan sendiri akan mendongkrak daya belanja mereka sehingga mereka merupakan pasar potensial bagi produk-produk negara kapitalisme. Di sisi yang lain, perempuan juga merupakan tenaga kerja yang menguntungkan. Perempuan dianggap lebih teliti, lebih detail, lebih menurut, dan yang lebih penting tidak banyak menuntut, termasuk ketika mendapat gaji lebih kecil dari laki-laki.
Kita tahu bahwa prinsip ekonomi dalam kapitalisme adalah memperoleh untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Alhasil, keterlibatan perempuan dalam proses produksi adalah keniscayaan bagi kapitalisme. Dengan dalih kesetaraan, keadilan, pemberdayaan, dan kemajuan perempuan, para penguasa kapitalisme memperdaya perempuan. Mereka dijadikan mesin-mesin ekonomi dalam rangka menggemukkan pundi-pundi harta para pemilik modal.
Sayangnya, tidak banyak perempuan yang menyadari hal ini. Mereka tunduk saja diperalat materi, padahal apa yang mereka korbankan untuk mendapatkannya jauh lebih besar daripada apa yang mereka bisa dapatkan.
Kapitalisme Merampas Peran dan Fungsi Perempuan
Pemberdayaan perempuan ala kapitalis, hakikatnya adalah memperdaya. Bagaimana tidak? Perempuan didorong untuk melepaskan diri dari keluarga/rumah tangga yang dikesankan sebagai belenggu yang membuatnya menjadi manusia nomor dua di bawah laki-laki. Pemikiran materialistis juga ditanamkan pada perempuan sehingga ia merasa memiliki harga diri bila menghasilkan uang.
Di sisi lain diopinikan bahwa anak membutuhkan banyak biaya untuk kehidupan dan pendidikannya sehingga ibu bekerja adalah jaminan bagi masa depan anak. Dengan pemikiran seperti ini, perempuan berbondong-bondong masuk dunia kerja, meninggalkan anak-anak di rumah dengan kakek, nenek, pembantu, atau menitipkan ke daycare, padahal peran dan fungsi utama seorang perempuan adalah sebagai istri dan ibu.
Islam telah memberikan aturan yang khusus kepada kaum perempuan untuk mengemban tanggung jawab kepemimpinan dalam rumah tangga suaminya sekaligus menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Rasulullah saw. bersabda sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Umar, “… Seorang perempuan adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya dan anak-anaknya yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”(HR Bukhari Muslim).
Perempuan sebagai pemimpin rumah tangga suami dan anak-anaknya mengandung pengertian bahwa peran kepemimpinan yang utama bagi perempuan adalah merawat, mengasuh, mendidik, dan memelihara anak-anaknya agar kelak menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Ia pun berperan membina, mengatur, dan menyelesaikan urusan rumah tangga agar memberikan ketenteraman dan kenyamanan bagi anggota keluarga yang lain.
Dengan perannya ini, berarti ia telah memberikan sumbangan besar kepada negara dan masyarakatnya. Ini karena ia telah mendidik dan memelihara generasi umat agar tumbuh menjadi individu-individu yang saleh dan muslih di tengah masyarakatnya. Dengan begitulah bisa dikatakan bahwa kepemimpinan perempuan ini berperan melahirkan para pemimpin lainnya di tengah umat.
Namun, apabila kaum perempuan dijadikan sebagai mesin-mesin pemutar roda perekonomian, bagaimana ia bisa menjalankan peran dan fungsinya tersebut sebaik-baiknya? Boleh jadi energinya sudah habis tersita oleh pekerjaannya sehingga peran gandanya sebagai istri dan ibu tidak bisa berjalan sempurna.
Harga yang Harus Dibayar oleh Program Pemberdayaan Perempuan Kapitalisme
Perempuan mandiri dan bebas yang menjadi standar keberhasilan program pemberdayaan perempuan adalah gambaran kegagalan melawan kodrat penciptaan. Ide ini memang terlihat indah, tetapi di dalamnya menyimpan potensi kerusakan dahsyat untuk perempuan, generasi dan masyarakat.
Bagi perempuan, aktivitas bekerja memberikan beban tambahan yang berat. Ia hamil, melahirkan, menyusui, mengurus anak, mengurus rumah, dan sekaligus bekerja; berhadapan dengan kemacetan, tekanan pekerjaan, ancaman keamanan, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak sedikit perempuan yang mengalami stres dan depresi, hingga mengalami baby blues syndrome pascamelahirkan. Belum lagi ancaman kekerasan di rumah akibat pelayanan terhadap suami yang tidak bisa optimal akibat segunung beban di pundaknya, maupun di tempat kerja karena pikirannya harus terbagi sehingga prestasi kerja tidak optimal.
Istri bekerja dan mencari nafkah juga berpotensi melemahkan, selanjutnya menghancurkan kepemimpinan (qawwam) laki-laki. Ketika dua belah pihak tidak bisa menyikapi dengan benar kondisi ini, bisa memicu konflik yang berakhir dengan perceraian. Pada 2024, BPS mencatat fenomena tidak biasa terkait perkawinan dan perceraian di Indonesia. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, secara nasional angka perceraian meningkat drastis. Pada 2021, ada lebih dari 447.000 kasus perceraian. Meningkat pada 2022 melampaui 500.000, sedikit menurun pada 2023, tetapi lebih tinggi dibandingkan 2021 (463.000). Terbanyak, kasus perceraian disebabkan perselisihan terus-menerus disusul masalah finansial, faktor meninggalkan salah satu pihak, hingga KDRT. (TV One News, 11-3-2024).
Paling fatal adalah efeknya pada generasi. Peran keibuan tidak mungkin bisa dialihkan secara sempurna kepada laki-laki dengan kodrat penciptaannya, ataupun dialihkan ke pihak-pihak lain seperti tempat pengasuhan anak (day care), taman bermain, dan sebagainya. Sedangkan ini adalah peran yang sangat penting, peran pertama dan utama dalam melahirkan generasi berkualitas. Yang terjadi selanjutnya adalah kehancuran, baik keluarga, generasi, dan masyarakat.
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 mengungkapkan, sekitar 2% remaja wanita usia 15—24 tahun dan 8% remaja pria pada usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Sebanyak 11% di antaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Di antara wanita dan pria yang telah melakukan hubungan seksual pranikah, 59% wanita dan 74% pria melaporkan mulai berhubungan seksual pertama kali pada umur 15—19 tahun (sumber: Situs Kemenko PMK, 1-6-2021). Makin ke sini, usia pertama kali melakukan hubungan seksual makin muda, bahkan ada anak 10 tahun yang sudah kecanduan seks.
Tentu pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana bisa terjadi seperti ini? Bagaimana tidak? Rumah kosong, ayah ibu semua sibuk bekerja, pengawasan pun tidak ada. Anak-anak juga bebas melakukan apa saja, menyaksikan pornografi di HP, lantas praktik langsung. Yang menyesakkan dada ketika mereka kemudian memerkosa dan membunuh pada usia baru lulus SD, seperti kejadian pembunuhan dan pemerkosaan gadis kecil penjual balon di Palembang.
Tidak hanya seks bebas, persoalan remaja juga meluas pada tawuran, bullying yang sampai pada penganiayaan dan pembunuhan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, hingga judi online. Berdasarkan data demografi, pemain judi online usia di bawah 10 tahun mencapai 2% dari pemain, dengan total 80.000 orang.
Berbagai fakta ini tidak terjadi ketika para ibu masih fokus mengurus dan mendidik anak-anak di rumah. Sayangnya, fakta ini diabaikan ketika membahas persoalan generasi muda. Solusi yang diberikan selalu meningkatkan kualitas pengasuhan, padahal bagaimana kualitas akan ditingkatkan tanpa ada kuantitas waktu yang disiapkan untuk mereka? Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan ekuivalen dengan pelemahan dan penghancuran generasi.
Pemberdayaan Perempuan dalam Islam
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Muqaddimah Dustur dalam bab “Nizhamul Ijtima’i” menyatakan dengan tegas tanpa keraguan dalam memosisikan perempuan sebagai berikut, “Hukum asal seorang perempuan dalam Islam adalah ummun wa rabbatul bait (seorang ibu bagi anak-anak dan pengelola rumah suaminya) karena ia adalah kehormatan yang wajib dijaga.”
Selanjutnya beliau menjelaskan dalam kitab Nizhamul Ijtima’i, “Atas dasar ini, maka harus menjadi jelas bahwa bagaimanapun aktivitas yang disandarkan pada perempuan, bagaimanapun taklif yang dibebankan padanya, maka aktivitas utamanya harus tetap berupa aspek keibuan dan mendidik serta membesarkan anak.”
Pemberdayaan perempuan dalam Islam memiliki konsep yang berbeda secara diametral dengan kapitalisme. Dalam Islam, pemberdayaan tidak diarahkan pada materi, tetapi perempuan diposisikan dalam posisinya yang mulia sebagai ummu ajyal (pembentuk generasi). Hal ini terkait dengan kedudukan umat Islam sebagai khairu ummah (lihat QS Ali Imran ayat 110).
Tanpa ada ibu yang membesarkan, membimbing, dan mendidik generasi, posisi ini tidak akan mampu dicapai umat. Inilah rahasia kesuksesan umat Islam selama berabad-abad mampu menguasai dunia, dari masa Kekhalifahan Umayyah di abad pertama Hijriah sampai berakhir pada Kekhalifahan Utsmaniah abad ke-14 Hijriah. Posisi perempuan sebagai ummun wa rabbatul bait, sekalipun tidak menghasilkan materi, sungguh ia merupakan posisi yang bergengsi dan mulia bagi perempuan.
Sekalipun demikian, seorang perempuan tidak hanya hidup di tengah keluarga, melainkan juga di tengah masyarakatnya. Dalam posisi ini, perempuan juga berkewajiban untuk berkontribusi dalam kemajuan umat, melakukan amar makruf dan nahi mungkar, baik kepada saudaranya sesama muslim maupun kepada penguasa, serta mendidik sesama perempuan untuk memiliki pemahaman yang benar atas agamanya.
Peran ini tidak mungkin dilakukan oleh perempuan tanpa pendidikan yang cukup. Di sinilah peran negara untuk mencerdaskan perempuan, menyelenggarakan pendidikan umum terkait materi-materi agama, pemikiran, dan keterampilan hidup, serta pendidikan khusus dengan materi-materi terkait peran dan fungsi perempuan sebagai ummun wa rabbatul bait. Bukan malah mendidik perempuan untuk menjadikannya hamba kapitalisme.
Selain itu, perempuan boleh bekerja dengan aktivitas-aktivitas yang mubah baginya setelah ia selesai dengan kewajibannya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang dibutuhkan perempuan dan berkontribusi dalam kemajuan umat, seperti menjadi dokter dan perawat bagi sesama perempuan, guru, atau profesi lain yang tetap menjaga kehormatan dan kemuliaan perempuan.
Itulah konsep pemberdayaan bagi perempuan. Oleh karenanya, wahai penguasa, mengapa kalian memperdaya para perempuan muslimah dengan standar kapitalisme yang merendahkan mereka? Tidakkah kalian lebih suka mereka dalam kedudukan yang mulia karena perempuan-perempuan ini adalah ibu kalian, anak kalian, dan saudara-saudara perempuan kalian sendiri? Kembalilah pada Islam, maka Anda memuliakan mereka sebagaimana Allah dan Rasulullah saw. telah memuliakan mereka. [MNews/TY-GZ]
