Penulis: Arini Retnaningsih
Muslimah News, FOKUS TSAQAFAH — Menag mengumumkan Indeks Kesalehan Sosial (IKS) 2024 yang mencatat tren peningkatan. Pada 2020, IKS tercatat pada angka 82,53. Selanjutnya berturut-turut menjadi 83,92 (2021), 84,55 (2022), turun sedikit ke 82,59 (2023), lalu kembali meningkat menjadi 83,83 (2024).
Data tentang IKS diperoleh melalui survei Badan Litbang dan Diklat Kemenag di beberapa kota dengan populasi pemeluk agama yang beragam, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. IKS diukur melalui lima dimensi, yakni kepedulian sosial, relasi antarmanusia, menjaga etika, melestarikan lingkungan, serta relasi dengan negara dan pemerintah. (Kompas, 10-10-2024).
Survei IKS dilakukan untuk menghadirkan data pengukuran pada Indikator Kinerja Utama Kemenag terkait menjalankan misi pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Disebut “Indeks Kesalehan Nasional” karena yang diukur adalah segala sikap dan perilaku yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, seperti kepedulian, saling menghargai, tolong-menolong, dan sebagainya dalam kehidupan sosial yang dikenal dengan istilah kesalehan sosial.
Selain itu, IKS juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana relevansi antara pemahaman keagamaan masyarakat Indonesia dan pengamalannya pada tingkat sosial, juga menjadi bahan pengambilan keputusan kebijakan pembangunan bidang agama. (Tribun News, 20-5-2021).
Namun, benarkah tingginya angka IKS menggambarkan kondisi masyarakat yang saleh? Pertanyaan ini muncul sebab jika kita melihat fakta di tengah masyarakat, terjadi berbagai kerusakan moral yang begitu memprihatinkan. Hampir setiap hari kita disuguhi berita-berita pembunuhan, pelecehan seksual, pencurian, korupsi, perundungan, penipuan, dan kejahatan lainnya. Ditambah arogansi para pemilik kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, serta berbagai tindak kecurangan dalam politik dan pemerintahan.
Tentu ini ironis tatkala kita sandingkan dengan tingginya angka IKS. Oleh karenanya, kita perlu melihat lebih dalam konsep IKS ini, apakah memang IKS bisa menggambarkan kesalehan sosial sebagaimana ditentukan oleh Islam?
Definisi dan Indikator IKS
Penyusunan IKS berangkat dari keistimewaan ibadah bernilai sosial yang dimaknai bahwa ibadah yang bermanfaat kepada orang lain yang lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya hanya kepada diri sendiri. Makna “kesalehan sosial” adalah perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai yang bersifat sosial. Misalnya, bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat fokus terhadap masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, mampu berempati (mampu merasakan yang orang lain rasakan), dan sebagainya.
Jadi, kesalehan sosial merupakan suatu bentuk kesalehan yang tidak hanya ditandai oleh rukuk dan sujud, puasa, ataupun haji, melainkan juga dari seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebajikan untuk orang-orang di sekitarnya. (Raudatul Ulum, et all. Survei Indeks Kesalehan Sosial Umat Beragama, 2020. Surabaya, hlm. 237).
Dari sumber yang sama, definisi IKS adalah sebagai berikut. Pertama, dari definisi konseptual, kesalehan sosial adalah sikap perilaku seseorang yang memiliki unsur kebaikan (saleh) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat. Sikap kesalehan sosial tersebut meliputi solidaritas sosial (al-takaful al-ijtima’i), toleransi (at-tasamuh), mutualitas/kerja sama (at-ta’awun), tengah-tengah (al-i’tidal), dan stabilitas (ats-tsabat).
Kedua, dari definisi operasional, kesalehan sosial adalah skor yang diperoleh dari responden sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan (saleh) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat, diukur dengan kepedulian sosial (caring, giving), relasi antarmanusia (kebinekaan), etika dan budi pekerti, pelestarian lingkungan, dan kepatuhan kepada negara dan pemerintah.
Mencermati lebih lanjut indikator-indikator yang digunakan dalam menilai IKS, aroma moderasi amat kental terasa. Tampak bahwa IKS adalah pemerincian dari empat pilar moderasi, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan akomodatif terhadap kearifan lokal.
Hal ini bisa kita lihat dari indikator-indikator penilaian IKS. Contohnya, pada pengukuran relasi antarmanusia, indikator yang diambil antara lain adalah memperlakukan sama orang yang berbeda, menghargai kebudayaan suku lain, dan memanfaatkan tradisi/kearifan lokal untuk kemajuan bersama. Pada pengukuran kepatuhan pada negara, indikatornya antara lain membayar pajak, setia pada NKRI, juga patuh pada peraturan negara dan peraturan di bawahnya.
Membaca perumusan IKS ini, kita tentu jadi mengerutkan kening. Terminologi “saleh” yang selama ini kita pahami seperti didekonstruksi, kemudian diberikan pemaknaan baru sebagai “kesalehan sosial”. Indikator-indikatornya juga mengalami perluasan dengan tendensi ke arah yang diinginkan oleh pembuat survei, misal memasukkan faktor taat membayar pajak, menjaga keluhuran budaya, patuh pada aturan pemerintah, dan sebagainya yang mengarah pada moderasi beragama.
Makna “Saleh” dalam Islam
Orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh disebut sebagai orang saleh sebagaimana dalam QS Al-Ankabut ayat 9, “Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh,benar-benar akan Kami masukkan mereka ke dalam (golongan) orang-orang yang saleh.”
Dari berbagai karya tafsir, kita juga menemukan beragam pengertian yang diberikan ulama untuk kata “ash–shalihin” atau orang-orang saleh. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir QS Al-Kahfi ayat 110, mengatakan amal saleh adalah amal yang sesuai dengan syariat Allah.
Menurut Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syatha ad-Dimyathi, orang-orang yang saleh adalah mereka yang memenuhi hak Allah dan hak para hamba-Nya (terkait muamalah, munakahah, jinayah, wathaniyah, dan hak-hak lainnya). (Kifayatul Atqiya wa Minhajul Ashfiya, [Indonesia, Al-Haramain Jaya: tanpa tahun], hlm. 51).
Dengan meneliti makna “saleh”, “kesalehan”, dan ‘orang-orang saleh”, kita bisa mendapati bahwa makna-makna ini selalu dikaitkan dengan iman dan menjalankan syariat-Nya. Artinya, kesalehan seseorang dilihat dari kekuatan iman dan amal saleh atau ihsanul amalnya. Menurut Imam Fudhail bin Iyadh, amal yang diterima Allah Swt. haruslah memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan shawab (benar). (Sinuqruth, F. 2019. Taqarrub Ilallah. Al Azhar. Bogor).
Maksud dari “ikhlas” adalah mengerjakan amal semata-mata karena Allah dan mengharap balasan hanya dari-Nya. Allah Swt. berfirman, “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama.” (QS Al-Bayyinah: 5).
Amal yang shawab adalah amal tersebut beritibak kepada Rasulullah (saw.), yakni amal tersebut ada tuntunan dari Rasulullah (saw.). Ini karena tata cara ibadah kepada Allah harus datang dari Allah sendiri—yang disampaikan melalui Rasul-Nya. Bukan berdasarkan pemikiran dan hawa nafsu manusia yang akalnya terbatas. Seikhlas apa pun amal dikerjakan, apabila tidak sesuai syariat-Nya, maka akan tertolak.
Allah Swt. berfirman, “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.” (QS Al-Hasyr ayat 7).
Rasulullah (Saw.) bersabda, “Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak.” (HR Muslim).
Beritibak kepada Rasulullah (saw.) haruslah mutlak dalam setiap amal, baik terkait amal yang mencakup hablumminallah (ibadah ritual), hablunbinnafs (makanan, minuman, pakaian, dan akhlak), juga hablumminannas (pendidikan, ekonomi, pergaulan, sosial, budaya, hukum, pemerintahan, dan sebagainya).
Inilah tolok ukur dari kesalehan, yakni iman dan amal yang sesuai syariat dalam setiap aspek kehidupannya. Apabila seorang muslim hanya menjalankan hablumminallah, tetapitidak menjalankan hablumminannas, ia tidak bisa disebut saleh.
Dengan demikian, dalam pandangan Islam, kesalehan sosial bukan hanya pada aspek hablumminannas yang terpisah dari aspek lainnya. Kesalehan sosial justru harus dilihat dari kesalehan masyarakat, yaitu berfungsi atau tidaknya masyarakat sebagai kontrol sosial atas berbagai pelanggaran aturan agama yang dilakukan individu, menjalankan amar makruf nahi mungkar di antara anggota masyarakat, melakukan muhasabah kepada penguasa, serta menegakkan hukum-hukum Allah secara kafah.
Dengan kesalehan sosial semacam ini, Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin justru akan bisa diwujudkan, kejahatan dan kemaksiatan tidak akan merebak di tengah masyarakat.
Upaya Memoderasi Kesalehan Sosial
Menyimpangkan makna “kesalehan” dengan menjadikan tolok ukurnya sebatas ritual individu, kebaikan, budaya, dan ketaatan kepada negara yang menerapkan hukum sekuler, hakikatnya adalah bagian dari ide moderasi beragama yang saat ini diaruskan pemerintah.
Islam moderat menjadi agenda jangka panjang yang dirancang bagi seluruh negeri Islam di dunia. Sebelumnya, Tragedi WTC 2001 sukses menorehkan stigma teroris dan ekstremis bagi Islam. Didorong oleh rasa apologetis atas stigma radikal, umat Islam pun menerima moderasi Islam yang dikatakan sebagai “pemikiran yang tidak radikal, tetapi juga tidak liberal”.
Karakter muslim moderat yang Barat inginkan adalah seseorang yang menyebarkan dimensi budaya universal (baca: budaya Barat), yakni mendukung demokrasi, pengakuan terhadap HAM, menghormati sumber hukum nonagama, serta menentang terorisme dan kekerasan (sesuai tafsiran Barat). (lipi[dot]go[dot]id).
Walhasil, seseorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai “muslim moderat” akan menolak pemberlakuan hukum Islam kafah, toleran terhadap penyimpangan akidah, tidak mendiskriminasi pelaku maksiat, menganggap Islam tidak beda dengan aturan lain; juga menentang Islam politik[1] sekalipun ia menjalankan ibadah mahdhah, amat dermawan, dan dikenal sebagai tokoh Islam.
Karakter sebagai muslim moderat inilah yang ditampakkan oleh IKS, yakni muslim yang mengarah pada sekularisme (taat beribadah, rajin membaca Al-Qur’an, dan menjalankan kebaikan-kebaikan, tetapi menyerahkan ketaatan pada penguasa yang tidak menerapkan syariat-Nya).
Dengan demikian, tingginya angka IKS justru merupakan alarm peringatan bagi umat, betapa moderasi beragama telah menggerogoti sendi-sendi agama. IKS juga menjadi sinyal bagi pengemban dakwah Islam kafah untuk lebih memasifkan dakwahnya di tengah umat, meluruskan pemahaman umat bahwa kesalehan sosial hanya akan terwujud saat Islam diterapkan secara menyeluruh. Wallahualam. [MNews/GZ]
[1] The opinion of Khaled Abou el-Fadl, Professor of Law at the UCLA School of Law where he has taught courses on International Human Rights, Islamic jurisprudence, National Security Law, Law and Terrorism, Islam and Human Rights, Political Asylum, and Political Crimes and Legal Systems
