Melawan Deflasi dengan Penerapan Sistem Ekonomi Islam

Melawan Deflasi dengan Penerapan Sistem Ekonomi Islam

Muslimah News, FOKUS — Deflasi yang terjadi berturut-turut tahun ini adalah alarm keras perekonomian Indonesia. Pasalnya, kondisi ini mirip dengan situasi 1998-1999 saat deflasi juga terjadi secara beruntun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi 0,12% pada September 2024. Ini adalah deflasi kelima yang terjadi berturut-turut selama 2024 dan menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Deflasi adalah istilah dalam ekonomi ketika terjadi penurunan harga-harga barang dan jasa secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Menurut ekonom dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, sekilas deflasi tampak menguntungkan karena harga barang dan jasa jadi lebih terjangkau oleh konsumen, namun sebenarnya berbahaya terlebih jika terjadi beruntun dan terus menerus. Sebabnya, hal ini adalah indikator pendapatan atau uang di masyarakat sudah semakin langka.

Jelas, uang masyarakat makin sedikit karena memang pendapatan mereka juga turun, bukan karena tidak ingin belanja dan lebih memilih saving atau investasi. Tentu ini sangat berbahaya jika terus dibiarkan. Untuk itu, harus ada upaya serius mencari akar persoalan dan solusinya agar persoalan deflasi bisa tuntas.

Faktor Penyebab

Ada banyak faktor yang menyebabkan deflasi tahun ini, di antaranya adalah pertama, pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemenaker mencatat sebanyak 53.993 tenaga kerja terkena PHK per 1 Oktober 2024 yang bahkan diprediksi bisa mencapai lebih dari 70 ribu orang. Sebelumnya, pada 2023 PHK sudah melebihi 60 ribu orang. PHK massal terjadi akibat banyak perusahaan yang pailit bahkan gulung tikar.

Rendahnya pemasukan akibat daya beli masyarakat yang menurun turut menyebabkan pemasukan perusahaan menurun. Untuk mengimbangi ongkos produksi yang terus naik, pihak perusahaan cenderung mengambil langkah PHK untuk menyelamatkan perusahaannya.

Tingginya PHK pun diperparah oleh data BPJS yang menyebutkan bahwa hingga Agustus 2024 jumlah klaim Jaminan Hari Tua (JHT) tercatat sebanyak 2,07 juta klaim. Untuk diketahui pencairan JHT biasanya dilakukan ketika pekerja terkena PHK atau mengundurkan diri. Namun tentunya, badai PHK ini menyebabkan keluarga akan berhemat mengeluarkan uang.

Kedua, minimnya lapangan kerja di sektor padat karya. Sudahlah banyak PHK, pembukaan lapangan pekerjaan baru di sektor padat karya dalam lima tahun terakhir juga nyaris tidak ada. Sejatinya, sektor ini menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja sehingga bisa melahirkan kalangan masyarakat kelas menengah. Sayang, dalam hal ini ada data BPS bahwa sebanyak 9,48 juta warga kelas menengah Indonesia justru turun kelas dalam lima tahun terakhir.

Situasi ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang lebih menggenjot investasi di sektor padat modal bukan padat karya. Hal ini lantaran pemodal asing lebih tertarik dengan sektor padat modal yang minim resiko ketimbang padat karya yang resikonya lebih tinggi. Inilah yang menyebabkan banyak masyarakat kini banting setir untuk masuk ke sektor informal.

Nahas, sektor informal pun makin terpuruk. Daya beli masyarakat yang minim menjadikan banyak sektor informal termasuk UMKM gulung tikar padahal sektor ini penggerak utama ekonomi nasional. UMKM menyumbang sekitar 61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Dampak

Menurunnya daya beli masyarakat akan berdampak pada menurunnya harga-harga barang. Penurunan harga barang akan berdampak pada pemasukan perusahaan yang selanjutnya memicu tingginya PHK massal. Hal ini tentu menyebabkan kesengsaraan rakyat makin meningkat. Realitasnya, bukan hanya kebutuhan pangan saja yang tidak terpenuhi tetapi kebutuhan akan rasa aman juga makin pudar. Tidak pelak, tingginya kemiskinan berbanding lurus dengan meningkatnya angka kriminalitas dan problematik sosial lainnya.

Perlu diketahui, selama ini kinerja perekonomian Indonesia sebagian besarnya ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Ini artinya, deflasi yang terjadi mengindikasikan konsumsi rumah tangga mengalami penurunan daya beli signifikan, akibat pendapatan yang minim.

Dampaknya secara langsung tampak pada kesejahteraan anggota keluarga termasuk ibu dan anak. Sekarang ini kian banyak ditemukan ibu yang stres lantaran memiliki peran ganda yakni menjadi tulang punggung keluarga sekaligus mengurus anak dan rumahnya. Ibu yang stres dan hidup tidak bahagia ini akan memengaruhi pola pengasuhan pada anak dan pengaturan rumah tangga. Hal ini juga berpotensi mengantarkan pada keretakan rumah tangga.

Begitu pula dengan kesehatan dan pendidikan pada anak-anak yang tidak terpenuhi dengan optimal. Jika untuk belanja kebutuhan pangan pokok (sembako) saja keluarga sudah mengurangi konsumsinya, apalagi untuk kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Ini tentu menimbulkan bahaya besar pada jangka panjang. Kualitas kesehatan dan pendidikan generasi akan memburuk di masa depan. Lantas, apa yang menjadi akar permasalahannya?

Deflasi yang beruntun dan terus menerus ini adalah indikasi kegagalan pemerintah dalam mengatasi penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah dengan kebijakannya dianggap mandul dalam memperbaiki perekonomian rakyat. Sebaliknya, kebijakan pemerintah malah seringkali kontraproduktif terhadap terciptanya daya beli yang tinggi di tengah masyarakat.

Sebagai contoh adalah kebijakan pemotongan gaji 3% dalam program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan tersebut kontraproduktif sebab akan mengurangi pendapatan keluarga. Contoh lainnya kenaikan pajak, khususnya pajak pertambahan nilai (PPN). Bayangkan PPN yang sudah naik menjadi 11% sejak April 2022, rencananya akan dinaikkan lagi menjadi 12% pada 2025. Ini tentu makin melemahkan daya beli masyarakat.

Sistem Ekonomi Kapitalisme

Buruknya kondisi ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan ekonomi kapitalisme yang menjadi landasan perekonomian negeri ini. Faktor penyebabnya sebagai berikut.

Pertama, sistem kapitalisme menjadikan negara sebagai regulator semata, bukan pengurus utama urusan umat. Untuk urusan pembukaan lapangan pekerjaan, misalnya, pemerintah kerap mengandalkan perusahaan untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyat. Konsekuensinya, regulasi ketenagakerjaan dibuat agar pekerja bisa mendapatkan kerja dan upah yang sepadan.

Namun karena perusahaan dalam sistem ekonomi kapitalisme hanya mengejar profit, tentu mereka tidak punya kepentingan untuk menyejahterakan pekerja. Sebaliknya, mereka akan melakukan berbagai cara untuk terus menekan upah para pekerja karena menurut perusahaan upah pekerja adalah bagian dari faktor produksi. Tidak heran, mereka akan dengan mudahnya mem-PHK pekerja jika profit perusahaan berkurang.

Kedua, sistem kapitalisme menjadikan pemerintahan dikendalikan oleh para pemilik modal. Lihat saja berbagai kebijakan yang ditetapkan sangat kental dengan kepentingan pemodal swasta, mulai dari formulasi baru hitungan upah hingga jam kerja sangat menguntungkan perusahaan dan menzalimi pekerja. Sebagai contohnya, UU Omnibuslaw Cipta Kerja yang sangat dipaksakan pengesahannya padahal diwarnai penolakan masyarakat.

Ketiga, sistem ekonomi kapitalisme meniscayakan liberalisasi dan privatisasi SDA menjadi legal di negeri ini. Akibatnya, SDA tambang, batubara, hingga migas mayoritas dikelola swasta. Hal ini tentu saja menyebabkan negara kehilangan pemasukan besarnya, sebab hasil pengelolaan SDA mengalir pada swasta, sedangkan kas negara hanya memperoleh sisa-sisa recehnya berupa pajak.

Keempat, negara kapitalis mengandalkan pajak dari rakyat untuk menopang seluruh berjalannya roda pemerintahan. Kondisi ini yang makin menyengsarakan rakyat termasuk menurunkan daya beli mereka. Sudahlah kebutuhan pokok sulit terakses, rakyat malah dibebani beragam pajak, mulai dari PPh, PPN, PBB, pajak kendaraan bermotor hingga cukai begitu membebani rakyat.

Oleh karena itu, akar persoalan terjadinya fenomena deflasi dan penurunan daya beli saat ini adalah keberadaan sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri. Sudah saatnya kita mencampakkan dan menggantinya dengan sistem ekonomi Islam.

Jaminan Kesejahteraan Ekonomi dalam Islam

Sistem ekonomi Islam memiliki sejumlah mekanisme dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, yakni sebagai berikut.

Pertama, sistem ekonomi Islam menjadikan negara sebagai pihak sentral dalam mengurusi urusan umat. Dengan begitu, pemerintah tidak fokus pada perkembangan ekonomi tanpa memperhatikan manusianya. Pemerintah akan menjamin semua laki-laki bekerja sebab kewajiban nafkah ada pada kaum laki-laki.

Dari sini pemerintah akan berupaya untuk membuka lebar lapangan pekerjaan. Negara dalam Islam tidak mengandalkan perusahaan swasta dalam penyediaan lapangan kerja. Ini karena regulasi kepemilikan dalam Islam mengharamkan kepemilikan umum seperti SDA dikuasai swasta. Sebaliknya, syariat Islam memosisikan negara akan mandiri dalam mengelola SDA. Kemandirian pengelolaan ini akan membuka lapangan pekerjaan yang luas karena eksplorasi dan eksploitasi SDA membutuhkan banyak SDM.

Kedua, sistem ekonomi Islam menjadikan negara terbebas dari utang, kebijakan ekonominya independen, bebas dari kendali asing, dan seluruh kebijakannya berfokus pada kepentingan umat. Dari sini, akan terwujud lingkungan bisnis yang kondusif dan juga aturan-aturan yang memudahkan rakyat untuk bekerja dan mendapatkan upah yang layak.

Ketiga, sumber pemasukan negara yang melimpah dari kepemilikan umum, fai dan kharaj, serta zakat akan sangat mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Daya beli masyarakat akan tinggi karena mereka memiliki pendapatan yang layak sehingga memiliki uang untuk dibelanjakan. Ekonomi pun bisa berputar dengan baik dan kebutuhan pokok akan terdistribusi dengan merata hingga level individu per individu.

Keempat, selain mekanisme ekonomi di atas, negara Islam memiliki mekanisme nonekonomi salah satunya adalah pemberian santunan kepada keluarga miskin yang tidak memiliki kepala rumah tangga yang bekerja atau sudah bekerja namun nominal upahnya tidak mencukupi kebutuhan keluarga yang ditanggungnya. Santunan tersebut berupa kebutuhan pokok hingga keluarga tersebut mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Kelima, jaminan kebutuhan pokok dalam Islam bukan hanya pangan, tetapi juga sandang dan papan. Semua itu jika rakyat tidak bisa memenuhi sendiri, negara akan membantunya. Sedangkan kebutuhan pokok masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, dan keamanan akan dijamin seluruhnya oleh negara. Baitulmal yang kuat dengan pemasukan yang melimpah akan meniscayakan seluruh aset umat berada di bawah tata kelola negara bukan swasta.

Khatimah

Persoalan deflasi, inflasi, dan penyakit ekonomi lainnya akan bisa sembuh jika negara menerapkan sistem ekonomi Islam yang telah terbukti mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu wahai kaum muslim, yang harus kita lakukan adalah berjuang mewujudkan kembali kehidupan Islam. Semua itu akan terwujud secara nyata dengan penerapan syariat Islam secara kafah dalam sebuah institusi negara. Penegakan syariat dalam bingkai Khilafah itu sendiri akan terwujud melalui kelompok dakwah yang memperjuangkannya. Insyaallah kesejahteraan umat akan segera terwujud dalam naungan Daulah Khilafah Islamiah. Wallahualam bissawab. [MNews/KR-NA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *