Penulis: Ummu Nashir N.S.
Muslimah News, FOKUS — Negeri ini memang sudah darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Wajar jika banyak upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Beberapa pihak mengusulkan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku, termasuk hukuman kebiri yang kemudian dimasukkan dalam UU TPKS. Untuk memperkuat upaya penyelesaian masalah ini, belum lama dibentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri.
Dibentuknya direktorat ini pun disambut baik oleh berbagai pihak. Ketua KPAI menyatakan bahwa pembentukan Dittipid PPA-PPO Polri merupakan komitmen nyata untuk melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini sebagai bukti nyata bahwa institusi Polri terus meningkatkan kualitas dalam memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman sesuai harapan masyarakat.
Senada, Kemen PPPA juga menyambut baik beroperasinya direktorat baru tersebut. Harapannya, penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan lebih cepat dan selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak. (Antara News, 25-9-2024).
Anggota Komisi III DPR RI juga mengapresiasi langkah Kapolri membentuk direktorat ini karena keberadaannya merupakan kebutuhan kekinian untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan orang. Oleh karenanya, sudah selayaknya lembaga ini hadir. (Antara News, 25-9-2024).
Apa pun upaya yang dilakukan, memang patut kita apresiasi. Hanya saja, jika kita cermati lebih dalam, apakah upaya ini akan mampu menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak ini dengan tuntas sebagaimana diharapkan banyak pihak?
Penyelesaian Tambal Sulam
Sepintas, pembentukan direktorat ini seolah-olah akan lebih bisa memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dan perdagangan orang. Wajar jika kemudian banyak pihak berharap upaya ini bisa lebih “berdaya”. Menurut mereka, secara konsep, dengan upaya ini kasus kekerasan dan perdagangan orang yang sudah terdeteksi atau dilaporkan akan dapat segera ditangani, bahkan kepolisian bisa secara langsung menangani kasus hukumnya. Terlebih karena banyak perempuan yang dilibatkan dalam direktorat ini, termasuk kepala direktorat yang diangkat.
Akan tetapi, penting bagi kita untuk mendetaili lebih jauh tugas dan fungsi yang sebenarnya dari direktorat ini. Tirto melansir sebuah pernyataan, “Dengan direktorat baru ini, harapannya tidak ada lagi penanganan anak oleh aparat penegak hukum yang tidak sesuai SOP perlindungan anak karena pendekatan yang dilakukan lebih persuasif daripada kuratif. Penanganan yang tepat dan cepat memang sangat berpengaruh dalam kasus anak, polisi harus bergerak tepat dan cepat ketimbang meributkan tetek bengek administratif. Keselamatan dan hak-hak anak harus didahulukan agar nyawa bisa diselamatkan. Dittipid PPA-PPO berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama lembaga nasional HAM (LN-HAM). Kolaborasi dapat mengefektifkan upaya pencegahan dan penanganan kasus anak agar segera terselesaikan dengan cepat dan komprehensif.” (Tirto, 25-9-2024).
Sementara itu, dalam penegakan hukum, Media Satu menyebutkan bahwa seluruh UU terkait perempuan dan anak (termasuk UU TPKS) memberikan mandat pada pelaksanaan tugas dan peran Polri dalam menerima pelaporan, pengaduan, penyelidikan, dan penyidikan yang tidak terbatas pada pengumpulan alat bukti untuk dihadapkan di persidangan melalui proses penuntutan, tetapi juga berperan untuk memberikan perlindungan sementara, merujuk saksi dan korban untuk mendapatkan layanan pendampingan dan pemulihan. (Media Satu, 22-9-2024)
Lebih detail lagi, Kabaglempus Rolemtala Srena Polri menjelaskan 11 fungsi direktorat ini, yang ringkasnya sebagai berikut.
Pertama, melaksanakan penyidikan dan penyelidikan. Kedua, pelayanan dan pelindungan khusus kepada perempuan dan anak serta kelompok rentan lain yang berhadapan dengan hukum. Ketiga, penganalisisan kasus beserta penanganan penyidikan tindak pidana kekerasan. Keempat, pembinaan, pemberian arahan, bimbingan teknis penyidik. Kelima, pemberian bantuan teknis kepolisian pada penanganan tindak pidana kekerasan. Keenam, pengerahan dan pelibatan kekuatan dalam rangka back up operasional kepada satuan kewilayahan. Ketujuh, penganalisisan kasus beserta penanganannya. Kedelapan, penyusunan standardisasi pelayanan dan penyediaan sarana prasarana pendukung penanganan tindak pidana kekerasan berbasis gender. Kesembilan, perencanaan kebutuhan personel dan anggaran dalam rangka mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Kesepuluh, penyusunan strategi pencegahan, penanganan dan pelindungan secara terpadu melalui monitoring dan evaluasi. Kesebelas, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan semua pihak terkait di dalam dan luar negeri. (Detik News, 19-4-2024).
Upaya ini seolah memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan karena kasus yang dilaporkan secara konsep akan segera ditangani oleh kepolisian. Namun, jika kita perhatikan dengan lebih detail dan saksama tentang fungsi dan tugas direktorat dari berbagai sumber, tampak jelas bahwa upaya ini sebatas pada penanganan kasus saja. Setelah terjadi kasus kekerasan atau perdagangan orang, baru kemudian ditangani. Bisa jadi memang kasusnya akan segera bisa ditangani dan korban bisa diselamatkan. Akan tetapi, untuk menyelesaikan masalah kekerasan dan perdagangan orang dengan tuntas, tidak cukup hanya melakukan penanganan terhadap kasusnya semata.
Oleh karena itu, pembentukan direktorat ini tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan kekerasan ataupun perdagangan orang secara tuntas. Ini karena tidak menyentuh akar permasalahan sehingga yang terjadi hanya tambal sulam, bahkan bisa jadi berpotensi memunculkan permasalahan baru. Untuk menyelesaikan masalah ini dengan tuntas, kita harus memahami akar masalahnya terlebih dahulu.
Mencari Akar Masalah
Jika kita cermati secara mendalam, sesungguhnya maraknya kasus kekerasan dan perdagangan orang ini adalah buah busuk dari sistem sekuler kapitalisme yang mencengkeram kehidupan umat Islam hari ini. Sistem ini menjauhkan agama dari kehidupan dan menjadikan kebebasan menjadi hal yang sangat diagungkan, termasuk kebebasan bertingkah laku. Wajar jika sistem ini mengakibatkan kaum muslim kehilangan gambaran nyata tentang kehidupan Islam yang sahih.
Terlebih-lebih dengan makin gencarnya upaya Barat melancarkan perang pemikiran dan budaya ke dunia Islam, maka makin menjauhkan kaum muslim dari Islam, baik pemikiran maupun hukum-hukumnya. Akhirnya, posisi Islam yang seharusnya dijadikan acuan atau landasan dalam berpikir dan bertingkah laku digantikan oleh pemikiran kapitalisme. Alhasil, tidak aneh jika corak kehidupan sekularisme-kapitalismelah yang mendominasi umat dewasa ini.
Pada akhirnya, situasi ini membuat kaum muslim bingung dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di tengah mereka. Corak hidup sekularisme-kapitalisme tidak memiliki nilai dan tolok ukur yang baku untuk dijadikan pijakan untuk menilai segala sesuatu, hanya nilai-nilai kemanusiaan semu yang diagungkan, padahal nilai-nilai tersebut relatif sifatnya.
Lebih dari itu, maraknya kekerasan dan perdagangan orang juga merupakan cerminan dari gagalnya bangunan sosial politik yang didasari ideologi kapitalisme ini, serta rapuhnya tatanan moral masyarakat yang ada. Ini semua terjadi akibat tidak adanya standar baku yang mengatur tingkah laku manusia. Kalaulah kaum muslim mau melihat dan memahami Islam, Islam telah memberikan jawaban tuntas terhadap permasalahan apa pun, termasuk kekerasan dan perdagangan orang. Kita tinggal mengikuti segala yang telah diwahyukan oleh Allah Swt. dan meneladan utusan-Nya (Muhammad saw.), serta menerapkannya dalam kehidupan.
Hanya Sistem Islam Solusi Permasalahan Kekerasan dan Perdagangan Orang
Berbeda halnya dengan sistem sekuler kapitalisme, sistem Islam memiliki aturan yang baku, terperinci, dan sempurna mencakup seluruh aspek kehidupan. Sistem Islam memiliki aturan yang lahir dari Yang Maha Mengetahui makhluk ciptaan-Nya. Seluruh persoalan yang dihadapi makhluk-Nya dalam kondisi apa pun dapat diselesaikan dengan memuaskan tanpa ada pihak mana pun yang dirugikan. Aturan Islam sesuai dengan fitrah manusia dan memuaskan akal sehingga akan menenteramkan jiwa. Dapat dipastikan, dengan menerapkan aturan-aturan Allah, manusia akan mendapatkan kebahagiaan dan terhindar dari malapetaka.
Satu-satunya harapan untuk bisa menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak serta perdagangan orang adalah kembali kepada Islam, aturan dari Al-Khalik Al-Mudabbir, Sang Pencipta Yang Maha Pengatur. Al-Qur’an telah jelas memaparkan bahwa Muhammad saw. diutus ke dunia ini sebagai rahmat bagi alam semesta. Artinya, segala yang Rasulullah bawa, yaitu Islam, akan memberikan rahmat dan ketenteraman bagi manusia di muka bumi ini. Tentu saja jika dilaksanakan secara kafah, menyeluruh.
Islam sebagai din yang sempurna sangat melindungi umatnya. Hal ini tecermin dalam berbagai nas, di antaranya hadis Rasul saw., “Barang siapa yang bangun pada pagi hari merasa aman di sekitarnya, sehat badannya, dan mempunyai makanan (pokok) hari itu, seolah-olah ia telah memiliki dunia seisinya.” Dari hadis ini, Rasulullah saw. menyetarakan keamanan dengan makanan pokok, sedangkan makanan adalah kebutuhan pokok. Artinya, keamanan adalah kebutuhan pokok rakyat.
Oleh karena itu, negara wajib menjaga keamanan seluruh rakyatnya, laki-laki maupun perempuan, kaya ataupun miskin, anak-anak ataupun dewasa, muslim atau nonmuslim, semua tanpa ada perbedaan. Negara, melalui pemimpinnya (khalifah), bertanggung jawab mengatur segala urusan rakyatnya. Sabda Rasulullah saw., “Setiap imam adalah pemimpin dan pengatur urusan rakyatnya, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban atas tanggungannya.” (Bukhari-Muslim dan Ibnu Umar).
Syariat Islam, jika dilaksanakan secara sempurna, akan berfungsi menjaga hal-hal mendasar dan urgen bagi manusia tanpa kecuali, seperti menjaga jiwa, keturunan, akal, kehormatan, agama, harta, keamanan, dan negara. Sebagai contoh, Islam mengharamkan pembunuhan dan kekerasan, termasuk perdagangan orang, perzinaan–apa lagi menyuruh berzina seperti yang sering terjadi pada kasus perdagangan orang ini—, melarang tindakan yang mengganggu keamanan dan lain-lain.
Sebagai jaminan bagi tegaknya hukum-hukum tersebut, Islam menetapkan sistem sanksi yang sangat tegas, adil, dan konsisten. Negara akan menjatuhkan sanksi keras dan tegas bagi pelaku kekerasan ataupun sindikat atau pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan perdagangan orang. Sanksi yang diberikan akan dijatuhkan sesuai keterlibatan mereka, sesuai kejahatan yang mereka lakukan. Siapa pun yang terlibat akan diberi sanksi atas setiap tindakan yang mereka lakukan, tanpa pandang bulu.
Di samping itu, negara juga akan menerapkan aturan sosial yang bersih sekaligus melakukan internalisasi pemahaman melalui aktivitas dakwah dan pendidikan. Alhasil, setiap anggota masyarakat memahami tujuan hidup dan makna kebahagiaan hakiki dan pada akhirnya secara otomatis akan menghindarkan rakyatnya melakukan berbagai tindakan kemaksiatan, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang.
Dengan gambaran ini, bisa dipastikan bahwa masyarakat yang menerapkan syariat Islam secara utuh akan menjadi masyarakat yang bersih, saling beramar makruf nahi mungkar, sehat, dan sejahtera. Kalaupun ada kemaksiatan, hanya akan bersifat kasuistik. Segala hak setiap orang akan terlindungi, kehormatan kaum perempuan terjaga. Alhasil, kasus komoditisasi perempuan yang merebak hari ini, termasuk perdagangan orang, akan tercegah dengan sendirinya.
Tidak kalah pentingnya adalah peran keluarga. Seorang kepala keluarga adalah pemimpin bagi keluarganya. Ialah yang berkewajiban memberi rasa aman dan melindungi anggota keluarganya. Tentu saja berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa’ ayat 34 dan hadis Rasul saw, “Seorang laki-laki adalah pemimpin rumah tangga yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (Bukhari-Muslim).
Perempuan pun wajib didampingi mahram ketika safar atau bertemu laki-laki dalam situasi tertentu. Demikian halnya, perempuan sendiri wajib menjaga kehormatan dirinya dengan memakai pakaian sempurna (lihat QS An-Nuur: 31 dan QS Al-Ahzab: 59), juga ada keharusan seorang istri meminta izin kepada suami ketika ia harus keluar rumah dan sebagainya.
Demikianlah, Islam telah memberikan jawaban terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi manusia secara terperinci, tegas, tuntas, dan jelas. Perempuan dan anak-anak bahkan siapa pun akan terlindungi oleh syariat Islam dan tercegah dari segala bentuk kekerasan.
Hanya saja, aturan atau hukum Islam tidak dapat tegak, kecuali jika tiga pilar tegaknya hukum Islam diterapkan, yaitu pembinaan individu yang mengarah kepada pembinaan masyarakat, kontrol masyarakat, dan adanya suatu sistem yang terpadu yang dilaksanakan oleh sebuah negara, yaitu Khilafah Islamiah sebagai pelaksana dari aturan Allah dan Rasul-Nya.
Di sinilah pentingnya terus mengedukasi umat bahwa persoalan kekerasan dan perdagangan orang tidak akan pernah selesai, kecuali dengan menerapkan Islam secara sempurna dalam bingkai Khilafah. Oleh karenanya, upaya perjuangan penegakkan Khilafah di tengah umat menjadi agenda utama umat Islam hari ini. Wallahualam bissawab. [MNews/TY-GZ]
