[Kabar] Pengamat: Badai PHK Dapat Berubah Menjadi Krisis Ketenagakerjaan

Muslimah News, NASIONAL—Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah PHK dari Januari hingga akhir Agustus 2024 mencapai 46.240 pekerja. Meski ada tren kenaikan, tetapi Kemnaker berharap angka PHK tidak lebih tinggi dari tahun lalu yang mencapai 64.000. Menyikapi hal tersebut pengamat ekonomi Meti Astuti, S.E.I., M.Ek. mewanti-wanti akibat ancaman badai PHK tersebut.

“Badai PHK dapat berubah menjadi krisis ketenagakerjaan dan berlanjut menjadi krisis ekonomi jika tidak disertai perubahan dan reformasi besar-besaran dalam berbagai aspek,” ucapnya kepada MNews, Selasa (24-9-2024).

Menurutnya, pemerintah bukan hanya gagal mengantisipasi PHK, tetapi juga gagal menjaga agar buruh atau pekerja tetap bekerja. “Jika pekerja di-PHK, maka pemerintah gagal memberi jaminan dan pertolongan pertama sebelum pekerja mendapat pekerjaan lagi,” ujarnya.

Mematikan

Pembangunan ekonomi berbasis kebijakan Public Private Partnership (Kemitraan Publik-Swasta), jelas Meti, adalah racun mematikan bagi ketahanan ekonomi sebuah negara. “Ini karena berbagai hajat publik, kekayaan negara, kekayaan umum sebagian besarnya berada di tangan swasta, dan privat telah menciptakan akumulasi keuntungan di tangan para pemodal (investor),” jelasnya.

Sedangkan negara, ungkapnya, tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan peran sentralnya dalam pelayanan masyarakat karena kehilangan otoritas dalam mengakses sebagian besar sumber-sumber ekonomi untuk kemaslahatan rakyat termasuk dalam hal ini penyediaan lapangan kerja.

Lingkaran Setan

Meti memaparkan, keterbatasan negara menciptakan bottleneck dalam penyelesaian masalah PHK karena tidak banyak alternatif solusi yang dapat diupayakan, justru kembali mengundang investor masuk ke sektor industri dan menciptakan lingkaran setan bencana ekonomi dan kehilangan kendali negara yang lebih besar lagi.

“Pemerintah gagap beradaptasi dengan pergeseran ke digitalisasi dan otomatisasi dalam proses produksi global yang mulai mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia. Hal ini turut memperparah situasi,” bebernya.

Penyusunan kebijakan industri, paparnya, tidak dibarengi dengan perbaikan fundamental dari kebijakan ekonomi. “Buktinya pemerintah justru terus berupaya mengurangi subsidi energi dan menaikkan pajak yang memberikan dampak lebih berat pada dunia usaha apalagi masyarakat secara umum,” jelasnya.

Setengah Hati

Kebijakan penyiapan tenaga kerja, beber Meti, tampak setengah hati dengan hanya menyiapkan generasi muda sebagai calon pekerja melalui program nasional Sekolah Menengah Kejuruan (Program SMK Bisa) dan mendorong pelatihan-pelatihan seperti program “upskilling-reskilling”.

Menurutnya, ini adalah langkah parsial dan membuktikan Indonesia tidak ingin memimpin industri dengan keahlian memadai dengan ekspertis yang tinggi .

“Mendorong pendidikan vokasi berkembang juga mencerminkan pemerintah tidak berambisi membangun industri bermutu tinggi dengan sumber daya mumpuni karena hanya sebatas membekali dengan kemampuan siap kerja yang rendah. Akibatnya, ketika pekerja mengalami PHK, sulit bagi mereka mencari pekerjaan lain atau berpindah ke profesi berbeda karena minimnya kemampuan dan keahlian yang mereka miliki,” jelasnya.

Kondisi tersebut, katanya, diperburuk dengan jaminan pemerintah untuk pekerja yang di-PHK, yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang memberikan manfaat berupa uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan yang sangat sulit didapatkan karena berat dan rumitnya persyaratan.

Secara politik, JKP, jelas Meti, adalah program yang lahir dari UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang sarat dukungan dan keberpihakan kepada investor, mengabaikan perlindungan hak hak pekerja dan memperbesar potensi PHK.

Setelah disahkan pada 2020, lanjutnya, MK menyatakan bahwa UU ini inkonstitusional bersyarat pada 25 November 2021. “Belum tuntas waktu perbaikan, pemerintah tiba-tiba mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 untuk “menggantikan” UU Ciptaker, meski nyatanya tidak banyak perubahan berarti dalam aturan pengganti tersebut,” tukasnya.

Secara administrasi, jelasnya, fasilitas JKP sangat sulit untuk diurus. Sebagai contoh, ungkapnya, batas usia maksimal 54 tahun bagi pekerja formal yang di-PHK, perusahaan harus sudah mengikutkan para pekerjanya lima jaminan sosial dan harus membayar secara tertib minimal 12 bulan berturut-turut atau enam bulan sebelum PHK.

“Masih ditambah pekerja harus mengurus sendiri surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja/Mediator Hubungan Industrial dan berbagai persyaratan rumit lainnya. Secara literasi, program JKP sangat minim sosialisasi dan belum diketahui publik secara luas,” pungkasnya. [MNews/IK]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *