Muslimah News, NASIONAL—Menurut catatan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), secara kumulatif sejak Januari—Juni 2024, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) telah menghantam 32.064 pekerja dengan hampir separuhnya dari sektor tekstil. Berdasarkan data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Kementerian Perindustrian, sejak Januari hingga Juni 2024, terdapat 20—30 pabrik telah gulung tikar, di antaranya enam pabrik besar telah tutup hingga Juni 2024, yakni PT Dupantex, PT Kusumahadi Santosa, PT Kusuma Putra Santosa, PT Pamor Spinning Mills, PT Sai Aparel di Jawa Tengah, serta PT Alenatex di Jawa Barat dengan total 11.000 buruh terkena PHK.
Industri tekstil sebagai salah satu sektor padat karya yang selama ini menjadi tulang punggung lapangan kerja, kini menghadapi tekanan berat akibat faktor-faktor global dan domestik. Di tingkat internasional, permintaan ekspor menurun akibat perlambatan ekonomi global, inflasi tinggi, dan gangguan rantai pasok yang muncul pascapandemi. Sementara di tingkat domestik, biaya produksi meningkat signifikan karena kenaikan harga bahan baku dan energi.
Huru-hara
Badai PHK tersebut dianggap pengamat ekonomi Meti Astuti, S.E.I., M.Ek. sebagai alarm bahaya yang memperingatkan pemerintah Indonesia akan kesalahan berbagai kebijakan ekonomi yang diambil. Kesalahan kebijakan ini menciptakan kerentanan bagi dunia industri untuk bertahan dari goncangan internal dan eksternal sehingga berdampak pada meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Inilah kegagalan negara dalam menciptakan ekosistem industri yang kuat telah mengakibatkan huru-hara ekonomi dan dapat merembet menjadi isu sosial yang kompleks,” tuturnya kepada MNews, Selasa (24-9-2024).
Para pekerja yang terdampak PHK, jelasnya, akan kehilangan sumber pemasukan yang mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat dan menciptakan kerentanan sosial. Agar dapat bertahan, ia mengatakan, masyarakat akan membanjiri peluang kerja di sektor informal.
“Lagi-lagi masih banyak PR di sektor informal seperti masalah minimnya kesejahteraan, ketiadaan perlindungan, hingga belum mendapatkan berbagai jaminan sosial. Potensi munculnya kriminalitas seiring dengan melebarnya kesenjangan ekonomi dan pendapatan akibat PHK juga tidak dapat terhindarkan,” paparnya.
Fatal
Solusi instan pemerintah dengan membuka lebar kran investasi swasta dalam negeri dan asing dalam membangun industri, menurut Meti, adalah kesalahan fatal. “Hukum ekonomi menjadi pertimbangan bagi investor. Jika melihat keuntungan yang didapatkan makin kecil atau bahkan merugi, investor pasti akan menekan biaya, salah satunya menekan biaya produksi dan yang paling mudah adalah melakukan PHK,” urainya.
Ia melihat, kemampuan pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat masih sangat lemah, mengingat masih ada 7,2 juta orang yang belum mendapatkan pekerjaan, ditambah hantaman PHK yang makin menambah pengangguran di negeri ini. “Hal ini, dapat terjadi karena penciptaan lapangan pekerjaan lebih banyak diserahkan pada mekanisme pasar,” jelasnya.
Pemerintah saat ini, menurutnya, tidak menganggap penyediaan lapangan pekerjaan sebagai kewajiban dan tanggung jawab negara dalam penyediaan public goods and services (barang dan jasa publik). “Akibatnya, ketika sektor padat karya seperti industri manufaktur terutama tekstil mengalami penurunan, secara alami swasta akan berhitung keuntungan bisnis dan mengorbankan komponen tenaga kerja alias melakukan PHK besar-besaran,” pungkasnya. [MNews/IK]
