Penulis: Syekh Abdul Qadim Zallum
Muslimah News, TELAAH KITAB — Mengoreksi pemerintah sebagaimana yang diperintahkan Allah Swt. kepada kaum muslim dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau berkelompok. Allah Swt. mewajibkan kaum muslim untuk menyeru kepada Islam, menyuruh berbuat kebaikan (makruf) dan melarang keburukan (mungkar), serta mengoreksi pemerintahan. Allah Swt. juga memerintahkan umat Islam untuk mendirikan organisasi politik di kalangan kaum muslim.
Kelompok ini akan menyerukan kebaikan (al-khair), yaitu Islam, menyuruh berbuat makruf dan mencegah perbuatan yang mungkar, serta mengoreksi pemerintah. Ini sebagaimana firman Allah Swt., “Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada al-khair (Islam), menyuruh berbuat baik, dan mencegah perbuatan mungkar.” (QS Ali Imran: 104).
Ayat ini bermakna agar kaum muslim mendirikan suatu jemaah di antara mereka yang memiliki sifat-sifat sebagai suatu organisasi dan melaksanakan dua fungsi, yaitu beraktivitas menyeru kepada Islam, serta menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan yang mungkar.
Tuntutan untuk mendirikan suatu organisasi merupakan bentuk tuntutan yang tegas. Ini karena tugas jemaah (kelompok) yang ditunjukkan ayat tersebut merupakan kewajiban bagi kaum muslim sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat dan hadis. Tugas wajib jemaah itu menunjukkan suatu qarinah (indikasi) yang menjadikan tuntutan pendirian kelompok tersebut sebagai tuntutan yang tegas.
Dengan demikian, perintah pada ayat tersebut merupakan suatu bentuk kewajiban. Tugas itu adalah fardu kifayah bagi kaum muslim. Artinya, apabila kewajiban tersebut telah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka lepaslah beban kewajiban tersebut dari kaum muslim lainnya. Kewajiban tersebut bukan kewajiban pribadi tiap muslim (fardu ain). Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. yang memerintahkan kaum muslim untuk mendirikan suatu jemaah dari kalangan mereka yang menyerukan kebaikan, menyuruh berbuat baik, dan melarang perbuatan yang munkar.
Allah Swt. tidak memerintahkan seluruh kaum muslim untuk melakukan fungsi ini. Allah Swt. hanya memerintahkan kaum muslim untuk mendirikan suatu jemaah di kalangan mereka untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Dengan demikian, subjek perintah dalam ayat tersebut terfokus pada pendirian suatu jemaah, bukan pada pelaksanaan kedua fungsi tersebut. Kedua fungsi itu hanya merupakan penjelasan tentang tindakan yang harus dilakukan jemaah tersebut. Dengan demikian, keduanya merupakan suatu gambaran mengenai jenis jemaah yang wajib didirikan.
Agar dapat melaksanakan kedua fungsi tersebut, suatu jemaah harus memenuhi sejumlah persyaratan. Yang pertama, jemaah itu harus memiliki suatu ikatan yang menyatukan tiap-tiap anggotanya. Dengan demikian, mereka dapat membentuk suatu tubuh sebagaimana sebuah kelompok (kutlah).
Tanpa adanya ikatan tersebut, tidak akan terwujud suatu jemaah yang mampu menjalankan fungsinya sebagai suatu organisasi. Selanjutnya, setiap organisasi harus mempunyai seorang pemimpin (amir) yang wajib ditaati. Hal ini sesuai dengan perintah syariat yang mewajibkan setiap jemaah yang terdiri dari tiga orang atau lebih untuk memiliki seorang amir. Rasulullah saw. bersabda, “Tidak halal bagi tiga orang yang ada di padang Sahara, kecuali mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai amır (pemimpin).”
Kedua persyaratan tersebut (yaitu ikatan yang menyatukan tiap anggota jemaah dan seorang pemimpin kelompok) sesuai firman Allah Swt., “Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat…” Ini bermakna bahwa hendaklah ada di antara umat, suatu jemaah orang yang memiliki ikatan antar-anggotanya dan seorang pemimpin yang ditaati.
Kelompok itu dapat disebut sebagai organisasi, asosiasi, partai, atau sebutan lain yang menggambarkannya sebagai suatu jemaah yang mampu menjalankan fungsinya sebagai suatu organisasi. Dengan demikian, jelas bahwa ayat Al-Qur’an tersebut memerintahkan pendirian kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, partai-partai, asosiasi-asosiasi, dan berbagai bentuk kelompok lainnya.
Dapat dipahami bahwa ayat tersebut memerintahkan pendirian jemaah politik di kalangan umat. Pemahaman ini diambil dari kenyataan bahwa ayat tersebut telah menentukan aktivitas jemaah, yaitu menyeru kepada Islam, serta memerintahkan kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar. Aktivitas memerintahkan kebaikan (al-amru bil makruf) dan mencegah perbuatan yang mungkar (an-nahyu ‘anil munkar) tersebut bersifat umum sehingga termasuk juga memerintahkan penguasa untuk berbuat baik dan melarangnya berbuat yang mungkar.
Ini berarti ada kewajiban untuk mengoreksi penguasa. Aktivitas mengoreksi pemerintah atau penguasa merupakan aktivitas yang bersifat politis, sekaligus merupakan tanggung jawab partai politik. Bahkan sesungguhnya, tugas mengoreksi penguasa merupakan tugas terpenting dari partai-partai politik.
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ayat tersebut mewajibkan pendirian partai-partai politik untuk menyeru kepada Islam, memerintahkan kebaikan, dan melarang perbuatan yang mungkar, serta mengoreksi setiap tindakan dan aktivitas penguasa/pemerintah. [MNews/RY-YG]
Sumber: Syekh Abdul Qadim Zallum, Pemikiran Politik Islam, Upaya Membumikan Politik Sebagai Mainstream Gerakan.

One thought on “[Pemikiran Politik Islam] Mendirikan Partai Politik Adalah Fardu Kifayah (Bagian 1/2)”