[Pemikiran Politik Islam] Mendirikan Partai Politik Adalah Fardu Kifayah (Bagian 2/2)

[Pemikiran Politik Islam] Mendirikan Partai Politik Adalah Fardu Kifayah (Bagian 2/2)

Penulis: Syekh Abdul Qadim Zallum

Sambungan dari Bagian 1/2

Muslimah News, TELAAH KITAB — Partai-partai tersebut seharusnya merupakan partai Islam yang berlandaskan akidah Islam dan mengadopsi hukum-hukum syariat. Tidak dibenarkan partai-partai berlandaskan ideologi komunisme, sosialisme, kapitalisme, nasionalisme, patriotisme, atau partai yang menyerukan pemikiran-pemikiran demokrasi, sekularisme, atau freemasonry.

Begitu pula, partai-partai tersebut haram didirikan di atas dasar selain akidah Islam atau mengadopsi selain hukum syariat. Ini karena ayat Al-Qur’an tersebut (QS Ali ‘Imran: 104) telah menentukan karakteristik partai-partai tersebut dengan menjelaskan akivitas-aktivitas yang harus mereka lakukan. Aktivitas partai-partai tersebut adalah menyeru kepada Islam, memerintahkan perbuatan yang baik, dan melarang perbuatan yang mungkar.

Partai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus merupakan partai Islam, berlandaskan akidah Islam, dan mengadopsi hukum-hukum syariat. Partai-partai yang didirikan atas dasar ideologi komunisme, sosialisme, kapitalisme, dan nasionalisme, serta menyebarluaskan konsep-konsep demokrasi, sekularisme, masonisme, atau patriotisme tidak mungkin menegakkan asas Islam, mengemban misi Islam, serta mengadopsi hukum-hukum Islam.

Partai-partai tersebut merupakan partai yang menegakkan asas kufur dan mengemban pemikiran-pemikiran kufur. Oleh sebab itu, seorang muslim diharamkan mendirikan atau ikut terlibat dalam organisasi politik yang berbasiskan ideologi komunisme, sosialisme, kapitalisme, demokrasi, sekularime, masonisme, nasionalisme, patriotisme, atau asas lainnya, selain asas Islam.

Selain itu, partai-partai yang bertujuan menyeru kepada Islam, memerintahkan kebaikan, dan melarang perbuatan mungkar merupakan partai yang legal (terbuka) dan tidak bersifat rahasia. Hal ini karena aktivitas menyeru kepada Islam, memerintahkan berbuat makruf dan melarang perbuatan mungkar, mengoreksi penguasa dan pemerintahan, serta beraktivitas untuk memperoleh kekuasaan melalui umat merupakan aktivitas yang terbuka, tidak secara rahasia atau sembunyi-sembunyi.

Lebih lanjut, aktivitas mereka tidak boleh berupa aktivitas fisik. Ini karena sesungguhnya aktivitas mereka bersifat verbal (dengan ucapan, maupun tulisan), yakni menyeru kepada Islam, memerintahkan berbuat makruf, dan melarang perbuatan mungkar secara verbal.

Dengan demikian, tindakan mereka harus bersifat damai serta tidak menggunakan kekerasan. Mereka tidak boleh mengangkat senjata atau melakukan tindak kekerasan sebagai wujud aktivitas politik mereka. Mengangkat senjata melawan penguasa tidak dibenarkan sesuai dengan beberapa hadis yang melarang aksi tersebut.

Dengan demikian, aktivitas memerintahkan berbuat baik, melarang perbuatan yang mungkar, serta mengoreksi penguasa harus dilakukan secara damai, tanpa mengangkat senjata untuk melawan mereka. Hanya pada situasi tertentu tindakan fisik dan perlawanan bersenjata boleh dilakukan, yaitu apabila penguasa melakukan kekufuran yang nyata, yang memiliki argumentasi kukuh dari Allah Taala. Ini sebagaimana hadis Nabi saw. dari ‘Ubâdah ibnu ash-Shamit, “Dan kami tidak akan mengambil suatu perkara (kepemimpinan) dari yang berhak (penguasa).”

Rasulullah saw. juga bersabda, “Kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata yang kalian mendapati buktı yang nyata dari Allah.” (HR Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Lafaz adalah riwayat Muslim). [MNews/RY-YG]

Sumber: Syekh Abdul Qadim Zallum, Pemikiran Politik Islam, Upaya Membumikan Politik Sebagai Mainstream Gerakan.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *