Muslimah News, NASIONAL — Berdasarkan data dari Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2023, impor LPG sepanjang 2023 menembus 6,950 juta ton atau sekitar 79,7% dari total kebutuhan LPG nasional sebesar 8,710 juta ton.
Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,13% apabila dibandingkan realisasi impor LPG 2022 yang tercatat hanya sebesar 6,739 juta ton. Adapun jika menengok dalam 10 tahun terakhir, impor LPG RI terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
Mengulas hal ini, pemerhati kebijakan publik Irmayanti, S.Pd. mepertanyakan, ke mana sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya melimpah ruah? “Seharusnya negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan LPG masyarakatnya,” ucapnya kepada MNews, Jumat (30-8-2024).
Impor tersebut, menurutnya, tentu membuat beban keuangan negara makin berat. “Mahalnya biaya impor secara pasti menyebabkan harga LPG kian melambung tinggi. Padahal, LPG merupakan salah satu kebutuhan pokok rumah tangga,” ujarnya.
Ia menilai, ada pihak yang diuntungkan dari impor LPG, yakni para pemburu rente yang senang bila Indonesia terus bergantung pada impor LPG.
“Akibatnya, jika program lain digencarkan untuk menggantikan LPG, tentunya akan mengganggu bisnis mereka. Di sana terjadi pertempuran konflik kepentingan, antara importir yang ingin tetap status quo dengan BUMN yang punya kepentingan masing-masing karena ditekan oleh pemerintah,” bebernya.
Hal ini, dalam pandangannya, sangat wajar terjadi pada negara yang menerapkan sistem kapitalisme. “Ini karena setiap kebijakannya berbasis untung rugi, bukan berpihak pada kepentingan atau kebutuhan rakyat,” cetusnya.
Visi Pengelolaan SDA
Oleh karena itu, Irma menyatakan, Indonesia membutuhkan visi pengelolaan SDA yang mandiri dan berdaulat dan bebas dari ketergantungan negara lain.
“Sistem ekonomi Islam mengatur pengelolaan sumber daya alam secara mandiri sesuai syariat yang menetapkan bahwa sumber daya energi adalah milik umat Islam secara umum atau milkiyyah ‘ammah. Rasulullah ﷺ bersabda dalam riwayat Dawud dan Ahmad, ‘Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, [yakni] air, api, dan padang gembala.’,” jelasnya,
Ia menerangkan, makna api dalam hadis ini dikiaskan sebagai sumber daya yang menghasilkan kalor, termasuk energi fosil terbarukan, nuklir, LPG, dan gas alam. Seluruh sumber energi ini, imbuhnya, menjadi kepemilikan umum seluruh rakyat.
“Dalam aturan Islam, diniscayakan LPG dan gas alam, haram dimiliki oleh swasta mengingat penguasaan oleh swasta menghalangi umat dari mendapatkan haknya. Sebaliknya, negara harus bertanggung jawab dalam mengelolanya dan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat,” urainya mengutip hadis Rasulullah ﷺ,
“Seorang imam (khalifah) adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusannya.” (Muttafaq ‘alaih).
Jadi, tegasnya, penerapan sistem ekonomi Islam oleh negara adalah solusi dalam menyelesaikan problem impor LPG. [MNews/RA]
