Muslimah News, NASIONAL— Ketua Bidang Riset dan Teknologi IMM Muhammad Akmal Ahsan mengatakan bahwa dalam Islam, terdapat ajaran khusus mengenai prinsip-prinsip ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika syariat. Prinsip tersebut, misalnya, berkaitan dengan prinsip keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan usaha menghindari riba.
“Basis dari sebuah peradaban itu adalah keseimbangan. Keseimbangan sinergi antara praktik beragama, praktik bernegara, dan praktik ekonomi. Kalau ketiga hal ini bisa seimbang, maka peradaban negara bisa berjalan dengan stabil,” jelasnya di acara Gerakan Subuh Mengaji, Selasa (20-8-2024).
Oleh karenanya, Direktur Komite Nasional Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat menyambut baik wacana upaya Bank Tabungan Negara (BTN) menggandeng Muhammadiyah untuk mengembangkan BTN Syariah hasil spin off (metode perusahaan membentuk entitas bisnis baru yang mandiri). Muhammadiyah, menurutnya, punya visi dan misi sendiri dalam memajukan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup warganya berdasarkan prinsip syariat.
Terjebak
Merespons hal di atas, pengamat politik ekonomi Zikra Asril menilai, ekonomi syariah yang banyak diwacanakan masih terjebak paradigma ideologi kapitalisme.
“Ekonomi syariah yang dibicarakan masih jauh dari konteks ekonomi yang dikehendaki oleh Asy-Syari’ (Allah Taala). Narasi sebelumnya, ekonomi syariah itu ya perbankan syariah, nonriba plus zakat dan ta’awun, berlanjut dengan industri halal, sekarang diperluas dengan prinsip moral dan etika ekonomi. Munculnya semua narasi ini karena masih terjebak dengan paradigma ideologi kapitalisme,” ungkapnya kepada MNews, Kamis (29-8-2024).
Menurutnya, ekonomi syariah yang dikehendaki Allah, lahir dari ideologi Islam yaitu akidah dan hukum syariat itu sendiri sehingga melahirkan konsep ekonomi yang jernih dan orisinal Islam, tidak terkontaminasi dengan hukum kapitalisme, sosialisme, atau hukum yang lain.
“Konsep utama dalam ekonomi Islam adalah distribusi kekayaan yang akan melahirkan hukum yang terdiri dari, pertama, tiga kepemilikan harta, yaitu harta milik umum seperti SDA yang melimpah berupa barang tambang, jalan, listrik, laut, sungai, hutan, dan lain-lain; harta milik negara seperti kharaj, ghanimah, jizyah dan lain lain; harta milik individu melingkupi harta selain harta milik umum dan negara,” urainya.
Kedua, sebutnya, politik ekonomi Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan asasi (primer) seluruh warga negara, mulai dari kebutuhan primer individu, seperti pangan, pakaian, perumahan, termasuk kebutuhan primer sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
“Kebutuhan pokok individu dipenuhi dengan kewajiban bagi setiap laki-laki balig untuk menafkahi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya,” terangnya.
Untuk merealisasikan itu, lanjutnya, syariat telah menetapkan kewajiban negara menyediakan lapangan kerja kepada seluruh laki-laki balig di setiap sektor, baik industri, pertanian, perdagangan, maupun jasa.
“Jika dalam keluarga tersebut tidak ada laki-laki yang bertindak sebagai wali bagi janda atau anak yatim; atau dalam kondisi gaji laki-laki tidak cukup untuk menafkahi seluruh tanggungannya, maka negara secara langsung yang memenuhi kebutuhan pokok keluarga tersebut,” imbuhnya.
Ketiga, ia menjelaskan, mata uang harus berlandaskan emas dan perak sehingga nilai mata uang stabil, tidak rentan krisis, dan sulit diintervensi mata uang lain.
“Keempat, perekonomian dibangun hanya dengan sektor ril dan mengharamkan riba sehingga tidak akan ada fenomena bubble economy. Tidak akan muncul juga kekayaan seseorang naik atau turun drastis secara tiba-tiba,” ungkapnya.
Ia meyakini, dalam ekonomi Islam mustahil ada bisnis saham, obligasi, sukuk, trading, kripto dan lain-lain.
“Semua hukum syariat tentang ekonomi dan konsep yang dipaparkan di atas hanya bisa dilakukan oleh negara. Tidak bisa hanya pada tataran individu, kelompok, atau ormas,” terangnya.
Ia beralasan, visi ekonomi syariah itu terwujudnya kesejahteraan pada rakyat dengan indikator terpenuhinya kebutuhan asasi setiap individu warga negara, baik muslim maupun nonmuslim, bukan hanya anggota kelompok.
“Oleh karenanya, butuh kekuatan politik negara untuk mewujudkannya. Inilah ekonomi syariah yang dikehendaki oleh Allah. Atas izin Allah, mampu untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang terjadi saat ini,” tutupnya. [MNews/IA]
