Transformasi Vokasi Menuju Indonesia Emas 2045, Mungkinkah?

Transformasi Vokasi Menuju Indonesia Emas 2045, Mungkinkah?

Muslimah News, FOKUS — Pemerintah melalui Kemedikbud melakukan beberapa transformasi program pendidikan vokasi. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Ristek Kiki Yuliati menjelaskan, terdapat tiga fokus transformasi pendidikan vokasi yakni sekolah menengah kejuruan (SMK), perguruan tinggi vokasi (PTV), serta lembaga kursus dan pelatihan (LKP).

Klaim Keberhasilan

Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Kiki Yuliati membeberkan sejumlah pencapaian program pendidikan vokasi selama kurun waktu 2020 hingga 2024, sebagai berikut.

Pada jenjang SMK, program vokasi dinilai tercapai, yaitu: (1) hampir 50% siswa SMK telah mendapat pembelajaran unggul dan relevan melalui kerja sama erat dengan 975 industri; (2) sebanyak 680 SMK melaksanakan program SMK Produk Kreatif dan Kewirausahaan; (3) sebanyak 11.496 SMK telah mengembangkan teaching factory (Tefa); dan (4) terdapat 391 SMKN menjadi SMK berstatus badan layanan umum daerah (BLUD).

Pada jenjang perguruan tinggi, pencapaian yag sudah terealisasi ialah: (1) melalui program Matching Fund, tercatat 725 mitra industri telah berkontribusi dengan total dana sebesar Rp279,12 miliar; (2) berhasil membantu 386 program studi dalam meningkatkan kompetensi SDM dan kapasitas kelembagaan melalui program Competitive Fund; (3) kebijakan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) memberi kesempatan belajar di luar kampus kepada lebih dari 850.000 mahasiswa; (4) sebanyak 28.269 mahasiswa mengikuti program Sertifikasi Kompetensi; (5) terdapat 1.229 prodi menerapkan kurikulum link and match dan 54% mata kuliah menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek atau project based learning (PBL); (6) ada 502 rekognisi internasional hasil penelitian dosen dan mahasiswa, serta 537 prodi melaksanakan hilirisasi hasil penelitian dan pengabdian ke masyarakat dan dunia kerja.

Pada jenjang LKP, Dirjen Pendidikan Vokasi membantu anak usia sekolah tidak sekolah agar berdaya dan mampu bekerja atau berwirausaha melalui program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW). Selain itu, mereka mengeklaim persentase penduduk bekerja terhadap angkatan kerja mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023.

Dari seluruh pencapaian itu, apakah program vokasi dapat mengurangi angka pengangguran? Lalu, sejauh mana pengaruh pendidikan vokasi mewujudkan generasi emas 2045?

Pendidikan Vokasi, Solusi Parsial Kapitalisme

Kehadiran pendidikan vokasi diharapkan mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan. Namun, faktanya tidaklah demikian. International Monetary Fund (IMF) dalam laporan World Economic Outlook membeberkan dari 279,96 juta penduduk Indonesia, sekitar 5,2% adalah pengangguran.

Pada tingkat ASEAN, Indonesia menempati posisi pertama dengan tingkat pengangguran tertinggi. Berdasarkan laporan BPS pada 2023, tamatan SMK menjadi penyumbang tertinggi angka pengangguran, yakni mencapai 9,6%. Meski pada 2024 angka pengangguran pada jenjang SMK berkurang menjadi 8,62%, siapa yang bisa menjamin berkurangnya angka pengangguran turut meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja?

Kalaulah lulusan SMK, sarjana, serta lembaga kursus dan pelatihan terserap di dunia kerja, apakah upah/gaji yang mereka terima sudah memenuhi kesejahteraan hidup yang diharapkan? Faktanya, sekalipun gaji sudah standar UMK, pengeluaran untuk biaya hidup makin banyak. Sebut saja kebijakan negara yang menetapkan berbagai potongan dari gaji pekerja. Ini juga akan memicu bertambahnya angka kemiskinan.

Jika ingin mengatasi masalah pengangguran, harus dicari akar masalah dan solusinya. Mengapa masih ada lulusan SMK dan sarjana yang menganggur? Ini dikarenakan tidak cukup tersedia lapangan kerja. Sudah banyak industri, tetapi lulusan tidak terserap dengan baik, mengapa demikian? Ini karena industri tidak dijalankan sepenuhnya oleh negara. Sekalipun lulusan sekolah dibekali dengan vokasi, tidak serta-merta membuat mereka mudah memperoleh kerja.

Tidak jarang, antara gelar lulusan dengan pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai. Ada yang lulusan pertanian, malah jadi sopir ojol. Ada yang lulusan kependidikan menjadi buruh kasar. Lulusan yang sarjana saja tidak dijamin bisa bekerja, apalagi yang SMK. Dengan demikian, pendidikan vokasi yang digagas Kemendikbud sejatinya belum mengurai angka pengangguran.

Pengangguran terjadi karena banyak faktor. Salah satunya ialah berkurangnya kebutuhan tenaga kerja dalam industri/korporasi. Kadang kala perusahaan melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan. Terlebih pada era digital, tenaga manusia bisa diganti dengan optimasi teknologi atau mesin yang lebih canggih. Selain lebih cepat kinerjanya, ini juga mengurangi beban pengeluaran dengan sedikitnya pekerja yang harus digaji.

Jika Indonesia ingin bertransformasi menjadi negara maju, industri padat modal akan makin banyak diminati. Tentu saja hal ini akan mengurangi serapan tenaga kerja. Bagai buah simalakama, maksud hati ingin seperti negara maju, apa daya penguasa negeri ini sepertinya belum merancang antisipasi terhadap kemungkinan meningkatnya PHK dan pengangguran akibat revolusi industri 4.0.

Di sisi lain, lulusan vokasi jenjang SMK dan lembaga pelatihan didorong untuk berinovasi, kreatif, dan mampu menciptakan lapangan kerja. Ini menunjukkan bahwa pendidikan vokasi sejatinya hanyalah perwujudan lepasnya negara dari tanggung jawabnya dalam menyediakan lapangan kerja. Buktinya, penyedia lapangan kerja didominasi oleh perusahaan swasta.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) Indonesia mencapai 3,79 juta orang pada semester I 2023. Sementara itu, jumlah tenaga kerja sektor industri mencapai 19,34 juta sepanjang 2023.

Tujuan Pendidikan

Program pendidikan vokasi memang tidak dirancang untuk mendidik generasi dengan kepribadian mulia. Mereka hanya dididik untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Satuan pendidikan menengah dan perguruan tinggi dituntut mengadopsi konsep “link and match” pendidikan dan industri.

Alhasil, jurusan-jurusan yang paling banyak memberi kesempatan kerja akhirnya lebih diminati. Seperti jurusan teknik informatika, farmasi, keperawatan, psikologi, ilmu komunikasi, PGSD, manajemen, akuntansi, dan sastra Inggris. Bagaimana dengan jurusan nonkomersial? Peminatnya rendah. Seakan-akan ilmu dari selain jurusan yang mengarah pada dunia kerja tidak berguna bagi kehidupan.

Menciptakan SDM unggul tidaklah cukup hanya memandang aspek keterampilan dan berapa banyak yang bisa terserap sebagai tenaga kerja di dunia usaha dan industri. Yang paling utama adalah target dan tujuan pendidikan itu sendiri.

Pendidikan di bawah sistem kapitalisme hanya mencetak lulusan tenaga kerja atau buruh di bawah korporasi kapitalisme global. Bukan seorang ilmuwan atau tenaga ahli yang mendedikasikan ilmunya agar memberi kemaslahatan bagi masyarakat dan mampu menjadi perintis dalam segala bidang.

Indonesia Emas atau (C)emas 2045?

Kementerian PPN/Bappenas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045, mewujudkan Indonesia sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.

Visi Indonesia Emas 2045 menargetkan Indonesia menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara maju, negara yang memiliki kepemimpinan dan pengaruh yang kuat di dunia internasional, dengan kemiskinan mendekati 0% dan ketimpangan berkurang. Untuk mewujudkan target tersebut, RPJPN 2025—2045 telah merumuskan delapan Agenda Pembangunan, 17 Arah Pembangunan yang diukur melalui 45 Indikator Utama Pembangunan.

Salah satu dari 17 arah pembangunan yang ingin dicapai ialah transformasi sosial dengan misi kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, dan perlindungan sosial yang adaptif. Pertanyaannya, apakah pendidikan vokasi dengan lulusan siap kerja dapat memenuhi target tersebut? Menurut pengamat pendidikan Yusriana, pendidikan vokasi saat ini telah membajak potensi lulusannya karena seharusnya pendidikan itu menghasilkan individu tenaga terapan terampil yang bermanfaat bagi masyarakat luas dengan kualifikasi keilmuan yang dilandasi keimanan serta fakih dalam agama. (Muslimah News, 20-5-2024)

Indonesia emas 2045 tidak bisa terwujud jika kapitalisme masih menjadi mindset dalam sistem pendidikan. Generasi emas tidak hanya diukur pada aspek skill semata, tetapi juga karakter dan kepribadian yang akan dibentuk dalam diri generasi. Bagi kapitalisme, SDM unggul dinilai dengan sesuatu yang bersifat materi, seperti terampil kerja, mandiri, dan cerdas secara akademik.

Yang harus diperhatikan adalah bagaimana Indonesia Emas 2045 tidak menjadi Indonesia (c)emas dengan segudang masalah kerusakan moral dan kepribadian generasi kita, semisal perzinaan, KTD, aborsi, kekerasan seksual, bullying, tawuran, kriminalitas pelajar, dan lain-lain. Generasi emas tidak akan tercipta selama masalah mendasar pendidikan, yaitu karakter peserta didik belum beres dan tuntas.

Generasi emas juga tidak akan tercipta dengan hanya mengandalkan pendidikan vokasi untuk membangun negara yang memiliki kemajuan iptek pada level dunia. Generasi ini membutuhkan suprasistem yang saling sinergi dalam menyelenggarakan sistem pendidikan ideal, yakni pendidikan Islam.

Perspektif Islam

Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam bidang pendidikan karena dari pendidikan akan lahir generasi-generasi dengan keimanan kuat, kecerdasan akal, dan kebermanfaatan yang besar bagi kehidupan umat manusia.

Pendidikan dalam Islam bukan sekadar lompatan untuk meraih nilai materi sebanyak-banyaknya. Namun, pendidikan dalam Islam memadukan antara keimanan dengan ilmu kehidupan agar memberi maslahat bagi umat manusia dan lingkungan. Pendidikan semacam ini pernah lahir pada masa peradaban Islam selama 13 abad.

Beberapa lembaga pendidikan itu, antara lain, Nizhamiyah di Baghdad, Al-Azhar di Mesir, Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, dan Sankore di Timbuktu, Mali. Masing-masing lembaga ini memiliki sistem dan kurikulum pendidikan yang sangat maju kala itu. Dari sinilah sistem pendidikan Islam berhasil melahirkan tokoh pemikir, ilmuwan, penghafal Al-Qur’an, dan pribadi mulia semisal Al-Ghazali, Ibnu Rusyd, Ibnu Sina, Ibn Khaldun, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, dan Al-Ferdowsi.

Sistem pendidikan yang diterapkan negara harus berbasis akidah Islam. Kurikulumnya disusun berdasarkan akidah Islam. Setiap materi pelajaran beserta metodologinya disusun berdasarkan asas tersebut.

Kurikulum pendidikan Islam terdiri dari tiga komponen utama: (1) membentuk kepribadian Islam; (2) menguasai tsaqafah Islam; (3) menguasai ilmu kehidupan, seperti iptek, keahlian, dan keterampilan.

Keberhasilan pelaksanaan sistem pendidikan Islam beserta komponen kurikulumnya harus disokong dengan sistem politik ekonomi berbasis Islam. Dalam negara Khilafah, seluruh pembiayaan pendidikan diambil dari baitulmal, yakni dari pos fai dan kharaj, serta pos kepemilikan umum. Pendidikan dalam negara Khilafah tidak dipungut biaya apa pun alias gratis. Setiap pelajar dapat menuntut ilmu hingga perguruan tinggi tanpa perlu merasa waswas dengan biayanya. Kebijakan politik ini akan melahirkan SDM unggul yang terampil dalam banyak bidang.

Berkenaan dengan pendidikan vokasi, generasi akan disiapkan tidak hanya menjadi tenaga kerja, tetapi menjadi SDM yang mampu menciptakan peradaban gemilang. Negara akan memfasilitasi segala bidang keilmuan yang dapat mengasah peserta didik memiliki keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.

Negara dapat mengembangkan industri strategis yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti industri berat, pengelolaan SDA, pertanian, kelautan, kehutanan, dan lainnya. Industri ini berpotensi menyerap SDM dalam jumlah besar. Membuka lapangan kerja dan kemudahan mengaksesnya adalah tanggung jawab negara, bukan mengandalkan individu atau swasta. SDM ahli dan terampil sangat dibutuhkan negara dalam membangun peradaban yang mandiri, kuat, dan berdikari.

Sistem pendidikan Islam bertujuan untuk mencetak SDM berkepribadian Islam dan perintis peradaban. Mulia dalam iman dan takwa, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Karakteristik SDM inilah yang disebut generasi emas dan mampu membawa Indonesia menuju peradaban emas, tidak hanya skala regional, tetapi juga internasional. [MNews/CJ-RR]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *