Muslimah News, NASIONAL – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya kekeringan ekstrem di sejumlah daerah di Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Kondisi ini terjadi setelah daerah-daerah tersebut tidak mengalami hujan selama hampir tiga bulan.
Deputi Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengatakan, ada 18 kabupaten/kota dan puluhan kecamatan di tiga provinsi tersebut mengalami kekeringan dengan kategori ekstrem akibat kurangnya curah hujan.
“Termasuk potensi gangguan kesehatan masyarakat, salah satunya penyebaran penyakit demam berdarah juga perlu diperhatikan karena musim kering dapat meningkatkan frekuensi gigitan nyamuk,”ujarnya, Rabu (24-7-2024)
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan, pusat akan membantu pendistribusian air bersih dan penggalian sumur tersier yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih pada musim kemarau.
“Selain itu, BNPB juga memberikan dukungan berupa bantuan peralatan untuk penanggulangan bencana kekeringan di 30 kabupaten/kota yang telah memasuki fase siaga darurat kekeringan dan Karhutla,” imbuhnya.
Jorjoran
Pengamat kebijakan publik Emilda Tanjung, M.Si. memprediksi, bencana kekeringan akan makin meluas akibat eksploitasi lingkungan secara jorjoran.
“Bencana kekeringan akan terus meluas dan bertambah parah sebab tidak terlihat upaya mitigasi serius yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kejadian bencana ini. Terutama menghentikan penyebab utamanya, yaitu eksploitasi lingkungan secara jorjoran,” ungkapnya kepada MNews, Jumat (2-8-2024).
Menurutnya, berbagai penelitian telah mengungkapkan bahwa intensitas kekeringan dan hujan ekstrem yang meningkat tajam selama 20 tahun terakhir, baik di Indonesia maupun secara global disebabkan pemanasan global yang makin menguat, bukan anomali cuaca semata.
“Pemanasan global terjadi karena tingginya kadar CO2 di udara yang disumbang 85% nya dari aktifitas industrialisasi dan deforestasi yang berkontribusi hingga 12%,” imbuhnya.
Jika ditelaah, ia menganalisa, meningkatnya laju pemanasan global yang memicu krisis iklim ini adalah buah dari konsep pembangunan kapitalisme liberal yang berorientasi pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan konsumerisme.
“Untuk itu, eksploitasi sumber daya alam, perubahan tata guna lahan dan aktivitas industrialisasi secara besar-besaran tidak terelakkan. Mirisnya yang menikmati hasil pembangunan itu pun hanya segelintir para kapitalis. Di sisi lain, mereka juga tega mengorbankan kelestarian lingkungan untuk menekan biaya produksi dan memenangkan persaingan,” kritiknya.
Tidak kalah ironisnya, terang Emilda, rezim pemerintah dalam sistem demokrasi kapitalisme ini justru hadir mendukung pengrusakan tersebut.
“Alih-alih menghentikannya, mereka malah menjadi fasilitator bagi kerusakan ini. Berbagai regulasi dilahirkan untuk memudahkan eksploitasi dan pengrusakan atas nama investasi dan peningkatan PDB,” sesalnya.
Ia mengatakan, selama konsep pembangunan yang dijalankan masih menggunakan kapitalisme liberal sangat sulit menghentikan laju bencana ekologi yang makin parah ini.
“Bahkan berbagai krisis kehidupan makin mengancam masyarakat mulai dari krisis pangan, air bersih, kesehatan, krisis energi dan sebagainya,” ucapnya.
Ia menyimpulkan, tidak realistis ketika pemerintah mengambil solusi menghadapi kekeringan ini hanya dengan solusi teknis pragmatis seperti dropping air, pembuatan sumur/embung, atau modifikasi cuaca, dan sebagainya.
“Sementara itu, akar persoalannya tidak diselesaikan. Bahkan hingga saat ini, kebijakan yang melegalisasi pembukaan kawasan hutan masih terus diberikan kepada korporasi untuk berbagai investasi,” kritiknya.
Sistem Islam
Fakta-fakta di atas menurut Emilda, makin membuktikan betapa urgennya kehadiran sistem Islam sebagai sistem pengganti yang akan mengakhiri berbagai kerusakan ini.
“Kita juga tidak bisa berharap kepada lembaga dan forum dunia yang sejatinya juga di-drive oleh kapitalis global untuk mengeksiskan hegemoni mereka,” tukasnya.
Ia menguraikan, sistem Islam memiliki konsep unik dalam pembangunan yang tegak dengan pilar sistem politik dan ekonominya.
“Sistem politik Islam menetapkan keharusan pemerintah hadir untuk menjalankan syariat dan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh hajat publik, bukan hanya sekadar regulator dan fasilitator. Sistem ekonominya dilaksanakan untuk menyejahterakan seluruh individu rakyat,” bebernya.
Untuk mengakhiri bencana ekologi, baik kekeringan maupun banjir, jelasnya, Khilafah akan menghentikan pengrusakan hutan secara masif dan eksploitasi SDA untuk industrialiasi kapitalis.
“Beberapa konsep penting dalam Islam terkait hal ini, yaitu pertama, paradigma pembangunan, baik dalam pemanfaatan SDA, pembangunan infrastruktur, maupun industri harus sepenuhnya berdasarkan syariat Islam, ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dan memperhatikan dharar yang akan ditimbulkannya,” urainya.
Kedua, sebutnya, terkait pemanfaatan SDA, Islam memandang bahwa hutan, sumber mata air, laut, danau, sungai dan sebagainya merupakan harta milik umum yang tidak boleh dikuasakan kepada individu untuk memiliki dan mengelolanya sehingga menghalangi orang lain memanfaatkannya.
“Semua harta tersebut harus bisa dimanfaatkan bersama. Oleh karenanya, izin konsesi dan privatisasi SDA tidak akan berlaku dalam Islam dan harus dicabut. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. riwayat Abu Dawud dan Ahmad yang artinya, ‘Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput/hutan, air dan api.’ Terbukti, ketika sumber daya ini diserahkan kepada individu/swasta menyebabkan penguasaan dan kerusakan,” jelasnya.
Ketiga, ia menjelaskan, khalifah adalah pihak yang bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya dalam pengelolaan harta milik umum.
“Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah saw. bersabda, ’Imam ibarat penggembala dan hanya ialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya (rakyatnya).’ Hasil dari pengelolaan tersebut sepenuhnya dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk,” bebernya.
Di samping itu, ucapnya, hutan juga memiliki fungsi ekologis sehingga pengelolaanya harus berada di tangan negara. Sebabnya untuk menjaga stabilitas iklim, lanjutnya, sangat penting mengembalikan keberadaan hutan.
“Untuk ini, Islam juga memiliki kebijakan hima, yaitu pemanfaatan harta milik umum secara istimewa oleh negara karena ada kemaslahatan publik di dalamnya,” tambahnya.
Keempat, lanjutnya, negara jugalah pihak yang mendesain berbagai proyek pembangunan termasuk industri yang berdasarkan prinsip Islam, di antaranya berdasarkan hadis Rasulullah saw., ‘Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain.’
“Kelima, negara juga menyediakan berbagai infrastruktur publik agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya, seperti air, energi dan sebagainya,” terangnya.
Ia mencontohkan, negara akan membangun instalasi pendistribusian air bersih, membangun reservoir (waduk) air, menjaga kerusakan sungai, danau, laut dan sebagainya.
“Untuk mewujudkannya negara harus memanfaatkan berbagai kemajuan sain dan teknologi, memberdayakan para pakar terkait. Semua ini disediakan oleh negara sebagai bentuk pelayanan, bukan bisnis,” tutupnya. [MNews/IA]
