[Kabar] Tambang Emas Ilegal Longsor, Ekonom: Harus Dicari Pangkal Persoalannya

[Kabar] Tambang Emas Ilegal Longsor, Ekonom: Harus Dicari Pangkal Persoalannya

Muslimah News, NASIONAL — Bencana longsor tambang emas di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo yang terjadi beberapa waktu lalu menimbulkan korban 325 orang.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah segera membentuk satuan tugas pertambangan tanpa izin (PETI), menyusul terjadinya bencana tersebut.

“Apalagi draf keppres pembentukan satgas pemberantasan PETI sudah di meja presiden sejak lama,” ucapnya dalam keterangannya, Senin (15-7-2024).

Tambang rakyat serupa tersebar di seluruh Indonesia serta melibatkan jumlah warga yang tidak sedikit.

Pangkal Persoalan

Menanggapi hal di atas, ekonom dari Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) Dr. Fahrur Ulum, M.E.I., mengatakan harus dicari pangkal persoalannya.

“Kalau kita berbicara tentang tambang maka di sini melibatkan banyak hal. Pertama, investasi. Kedua, fakta tentang tambang itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kebijakan,” tuturnya di Kabar Petang: “Dari Insiden Emas Hingga WNA China Diam-Diam Gasak Tambang Emas RI” melalui kanal Khilafah News, Selasa (23-7-2024).

Berkaitan dengan fakta tambang, ia menjelaskan, tambang yang jumlahnya terbatas atau hanya sedikit, maka boleh individu langsung mengakses, tetapi kalau jumlahnya tidak terbatas, maka yang mengelola harus negara.

“Persoalannya, hari ini tambang-tambang yang jumlahnya tidak terbatas itu tidak dikelola sepenuhnya oleh negara, tetapi swasta juga punya peran untuk bisa mengelola dan itu dilindungi oleh berbagai perundang-undangan,” sesalnya.

Ia melanjutkan, dalam UU No. 3 Tahun 2020, misalnya, memberi peluang kepada swasta untuk mengelola tambang, sedangkan pemerintah hanya mengatur area, mengatur eksplorasi, dan mengatur investasi.

“Pengelolaan dan peraturan yang seperti itu tentu saja akan menimbulkan persoalan karena fokusnya tidak benar-benar menempatkan fakta tambang harus dikelola oleh negara atau boleh diberikan kepada masyarakat secara langsung dilihat dari jumlah tambang itu sendiri,” terangnya.

Ia menambahkan, standar kebolehan mengelola tambang hanya berdasarkan izin. Namun, menurutnya,  perizinan ini memunculkan persoalan karena sering kali terjadi suap menyuap atau sogok menyogok.

“Banyak pemain tambang yang tidak mengurus izin, tetapi bisa melakukan eksplorasi tambang dengan membayar sana, membayar sini,” bebernya.

Menurutnya, itu semua adalah gambaran penerapan ekonomi kapitalisme yang tidak menempatkan tambang sebagai kepemilikan umum yang harus dikelola oleh negara yang seluruh hasilnya dikembalikan kepada rakyat.

“Fokus negara hanya siapa yang bisa investasi. Kalau negara bisa investasi, negara mengelola. Kalau negara tidak bisa investasi, maka swasta yang bisa investasi diberi keleluasaan mengelola tambang,” imbuhnya.

Ia lalu menyimpulkan bahwa pangkal persoalan sengkarut pengelolaan tambang karena pengelolaannya menggunakan sistem ekonomi kapitalisme liberal.

Islam

Fahrur lalu membandingkan dengan ekonomi Islam. “Ekonomi Islam tidak hanya berfokus kepada investasi, tetapi tambang itu benar-benar ditempatkan sebagai kepemilikan umum. Eksistensi kepemilikan umum itu dipegang teguh, tidak boleh dimiliki oleh negara, tidak boleh dimiliki oleh individu, tetapi tetap diposisikan sebagai kepemilikan umum,” jelasnya.

Kalaulah negara belum memiliki modal, ia menjelaskan, maka negara akan menunggu sampai memiliki modal atau utang kepada warga negara.

Menurutnya, selama negara masih mengadopsi sistem kapitalisme liberal, maka persoalan tambang tidak pernah akan selesai dan yang diuntungkan hanya pemilik modal saja.

“Mereka bisa melakukan riswah (suap-red.) yang sangat merugikan negara, merugikan masyarakat secara umum. Jadi, kepemimpinan negara menjadi tidak baik karena berpijak pada sistem yang tidak baik,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *