Muslimah News, FOKUS — Indonesia menargetkan untuk menjadi negara industri tangguh pada 2035, dengan ciri struktur industri nasional yang kuat, berdaya saing global, serta berbasis inovasi dan teknologi. Sayangnya, realitas di lapangan tidak seindah wacana.
Ibarat pungguk merindukan bulan, asa menjadi negara industri seakan pupus dengan berbagai kebijakan yang kapitalistik. Ekonom Senior INDEF Faisal Basri bahkan mengungkap tanda-tanda deindustrialisasi Indonesia di tengah sorotan atas kinerja Menteri Perindustrian Agus Gumiwang yang buruk. Peran industri di Indonesia ini terus merosot, hingga pertumbuhannya tidak pernah lebih tinggi dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).
Dengan begitu, praktis, menguatlah sinyal gejala dini deindustrialisasi. Buktinya, sejumlah industri padat karya terus bertumbangan hingga berdampak pada masifnya pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebagai contoh di Sukabumi, Jawa Barat, industri padat karya terus tertekan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Sukabumi merilis data terbaru 2024, terdapat empat pabrik yang terdampak krisis ekonomi global sehingga terpaksa tutup dan merumahkan karyawannya.
Lantas, bagaimana agar negeri ini mampu tampil sebagai negara industri? Bagaimana pula visi politik negara Islam dalam upaya mewujudkan negara industri yang mampu berkompetisi di kancah internasional?
Menakar Masalah
Industri adalah kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan atau pembuatan barang jadi di pabrik, dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja yang melibatkan penggunaan alat dan pemanfaatan teknologi. Atas dasar ini, industri berperan sebagai mata rantai proses produksi untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia.
Tentu saja, industri yang mengacu pada berbagai kebutuhan manusia ini beragam. Untuk itu, suatu negara membutuhkan strategi untuk tampil menjadi negara industri. Rangkaian industri sesungguhnya tidak lepas dari adanya sumber daya yang andal, seperti manusia, mesin, dan peralatan pendukung yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi dan siap pakai.
Atas dasar inilah, negara manapun yang bercita-cita menjadi negara industri harus mampu menyiapkan berbagai hal yang menopang dunia industri. Mulai dari SDM, alat berat dengan teknologi canggih, dan tentu saja rancangan strategi pengembangan industri dalam negeri. Namun, bagaimana relevansi rumusan kebijakan yang pemerintah terhadap kebutuhan dunia industri di negeri ini?
Faktanya, hingga saat ini kualitas SDM di Indonesia masih tergolong rendah. Data BPS pada 2022 menunjukkan bahwa tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD). Sedangkan untuk mampu bersaing di pasar internasional, negeri ini membutuhkan SDM andal, kreatif, dan unggul.
Di sisi lain, peralatan berupa mesin yang negeri ini gunakan baik dalam aktivitas industri ringan maupun berat masih sangat tergantung pada impor peralatan dari negara lain. Akibatnya, dalam mengelola industrinya, baik industri manufaktur, industri migas, pertambangan, pertanian dan lain-lain, negeri ini masih sangat terbatas.
Dalam meningkatkan produksi, tidak sedikit industri dalam negeri yang juga masih menggantungkan diri pada ketersediaan bahan mentah dari luar. Sebut saja industri farmasi dan obat-obatan yang sebagian besar bahan bakunya harus menunggu pasokan dari luar. Mirisnya, pada saat yang sama, banyak SDA Indonesia yang diekspor dalam keadaan mentah, kemudian diolah di negara lain menjadi barang semi jadi, lalu diimpor ke Indonesia sebagai bahan baku.
Kompleksnya permasalahan industri ini juga tidak lepas dari tumpang tindihnya kebijakan pemerintah. Adanya kebijakan impor yang tidak berpihak pada produk dalam negeri, beban pajak yang terlalu tinggi hingga berbagai undang-undang seputar industri, nyatanya lebih berpihak pada korporasi. Sebagai contohnya, UU penanaman modal asing (PMA) dan UU Cipta kerja, malah terbukti membuat babak belur industri dalam negeri.
Pada akhirnya, cita-cita Indonesia menjadi negara industri kian jauh dengan adanya kebijakan yang kapitalistik, padahal dunia industri memegang peran vital dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umat. Lantas, bagaimana paradigma Islam mengenai hal ini?
Paradigma Islam
Dalam Islam, pandangan terhadap industri tidak lepas dari paradigma bahwa negara wajib memenuhi kebutuhan rakyatnya secara paripurna. Untuk itu, negara berupaya untuk menyelenggarakan pelayanan terhadap rakyat dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memudahkan peran negara sebagai pengurus rakyat.
Tentu banyak faktor yang membuat industri suatu negara bisa maju dan unggul. Untuk itu, negara Islam (Khilafah) akan mengelaborasi berbagai faktor itu untuk mewujudkan kemandirian industri. Demikian halnya untuk menyediakan SDM andal, negara benar-benar memahami peran strategis dunia pendidikan.
Sistem pendidikan di dalam Islam tidak akan semata bertujuan untuk mencetak SDM yang ilmunya berorientasi industri sehingga “harus” menghamba pada korporasi seperti hari ini. Paradigma Islam justru mencetak SDM andal dan unggul ini melalui proses pendidikan yang melahirkan para pemikir.
Mereka dengan daya intelektualitasnya dan ilmunya akan siap bekerja untuk membantu negara dalam melaksanakan amanah mewujudkan kemaslahatan rakyat. SDM seperti ini akan mengakselerasikan ilmunya untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya dengan melakukan banyak inovasi dan merancang berbagai teknologi untuk kemaslahatan umat. Demikianlah semestinya makna kebermanfaatan ilmu secara hakiki.
Hal yang tidak kalah penting, tuntutan untuk menjadi negara industri yang mandiri dan berdaya saing juga lahir dari paradigma untuk meninggikan Islam di hadapan ideologi lainnya. Rasulullah saw. bersabda, “Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam.” (HR Ad-Daruquthni).
Juga firman Allah Taala dalam ayat, “Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah.” (QS Al-Anfal [8]: 60).
Industri Berbasis Jihad
Berdasarkan paradigma Islam, Khilafah akan menjadi negara terdepan dalam dunia industri dan tidak tergantung pada negara lain. Khilafah juga akan berupaya untuk mengembangkan industri berat maupun ringan berdasarkan asas politik jihad dan dakwah.
Sebagai contoh, pabrik kendaraan dibangun sedemikian rupa untuk memungkinkan dari aspek teknis dan praktis dapat beralih menjadi produksi kendaraan militer yang dapat negara gunakan dalam kondisi perang. Begitu pula bidang pertanian, industrinya harus mampu menyokong kebutuhan pangan masyarakat maupun pasukan militer saat peperangan terjadi. Demikianlah seterusnya, sektor-sektor industri lainnya juga akan bahu-membahu mewujudkan politik industri berbasis jihad.
Dengan mekanisme ini, negara mampu membangkitkan berbagai sektor industri dalam negeri sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Dunia kerja akan terstimulasi mengikuti ritme perkembangan dunia industri. Politik industri menurut paradigma Islam ini juga akan menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi riil.
Tidak hanya itu, asas jihad juga akan membentuk persepsi bagi Khilafah dalam membangun interaksinya dengan negara-negara lain. Khilafah akan menggentarkan negara lain dengan kemandirian industri yang dimilikinya. Tambahan lagi, pengelolaan SDA secara mandiri akan memungkinkan Khilafah berdikari dalam hal pasokan bahan mentah yang siap pakai, mengolahnya, dan mendistribusikannya untuk kebutuhan masyarakat.
Hal yang juga patut kita perhatikan adalah pembiayaan Khilafah terhadap kemandirian industri tersebut bersumber dari baitulmal. Sumber-sumber pendapatan baitulmal itu sendiri begitu banyak dan beragam. Pertama, dari sektor kepemilikan individu, seperti sedekah, hibah, dan zakat. Khusus zakat, harta tersebut ditempatkan secara khusus dan tidak boleh bercampur dengan harta yang lain. Kedua, sektor kepemilikan umum yakni tambang, minyak bumi, gas, ekosistem hutan dan sejenisnya. Ketiga, sektor kepemilikan negara seperti ganimah, fai, kharaj, usyr, dan jizyah.
Khatimah
Inilah gambaran konsep Islam dalam mewujudkan negara industri maju dan mandiri. Tentu, dibutuhkan ruang lain untuk mendiskusikan tataran praktis dan teknis untuk mengimplementasikan garis-garis besar konsep Islam di bidang industri ini.
Memang, di tengah arus globalisasi dan realitas dunia yang sarat dengan disrupsi, sistem kapitalisme yang berlaku hari ini tidak akan membiarkan negara-negara kecil untuk maju dari sisi industri. Negara adidaya juga akan menjebak mereka dengan berbagai narasi yang menipu seperti perbaikan ekonomi, sekaligus menjerat mereka dalam kebijakan ekonomi yang eksploitatif.
Untuk itu, harapan untuk keluar dari ancaman kutukan deindustrialisasi tidak lain dengan mengubah paradigma. Islam adalah satu-satunya solusi untuk keluar dari jebakan paradigma industri kapitalisme yang hanya memihak korporasi. Wallaahualam bissawab. [MNews/JM-NA]
