[Kabar] LBH Pelita Umat: Hukum Tersandera Kepentingan Oligarki

[Kabar] LBH Pelita Umat: Hukum Tersandera Kepentingan Oligarki

Muslimah News, NASIONAL — Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan, S.H., M.H. mengatakan, kondisi hukum di negeri ini tersandera kepentingan oligarki.

“Pada akhirnya hukum di sini menjadi tersandera. Tersandera oleh kepentingan. Kepentingan siapa? Kepentingan kekuasaan, politik, kaum kapitalistik, dan oligarki,” tuturnya dalam Muharam Islamic Hardtalk: “Hijrah-Dari Penindasan Sekuler Liberal Oligarkik Menuju Keberkahan Islam Kafah”, Ahad (7-7-2024) di YouTube One Ummah TV.

Menurutnya, hukum sejak dulu pasti akan tersandera karena hukum adalah produk politik dan kekuasaan. Oleh karena itu, untuk duduk di kursi kekuasaan membutuhkan modal besar dan modal itu ada di tangan kapitalis, investor, atau oligarki.

“Siapa yang ada di panggung politik atau kekuasaan, ia yang kemudian membuat regulasi, maka ada dorongan untuk duduk di kursi kekuasaan,” jelasnya.

Ia menambahkan, mereka akhirnya melakukan investasi politik dengan harapan orang yang berkuasa itu memberikan gift atau hadiah dan apa yang diinginkan oleh pemodal atau investor politik.

“Contohnya ada perusahaan yang mengeksploitasi air setiap hari sampai jutaan air itu dijual ke mana-mana, tetapi giliran masyarakat yang melakukan pengeboran di rumahnya sendiri mesti harus izin, padahal kapasitasnya sedikit. Beda perlakuan kepada kaum kapitalistik, pemodal yang mengeksploitasi air yang begitu banyak dan dilegalkan,” bebernya.

Chandra mengatakan, ironisnya, hukum selalu menjadi alat untuk mendorong jalan bisnis para kapitalis, kemudian menjadi penjaga ketika ada pihak-pihak lain yang mempersoalkan. “Oleh karenanya saya berpendapat bahwa negara kita tampak bergeser dari negara hukum rechtsstaat menjadi negara kekuasaan machtstaat,” jelasnya.

Fungsi Hukum

Ia menjelaskan fungsi hukum dalam sistem kapitalisme oligarki adalah untuk memuluskan jalan bagi kepentingan para kapitalis dan oligarki, serta menjaga kepentingannya.

Bahkan, lanjutnya, mereka yang paham hukum, supaya seolah-olah tidak ada pelanggaran hukum, maka dibuat seolah-olah legal, padahal sesungguhnya adalah kejahatan yang kemudian dilegalisasi. [MNews/IK]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *