[Kabar] Longsor Susulan di Tambang Emas Gorontalo, Pemda Tidak Bisa Melarang Aktivitas Tambang

[Kabar] Longsor Susulan di Tambang Emas Gorontalo, Pemda Tidak Bisa Melarang Aktivitas Tambang

Muslimah News, LENSA DAERAH — Hujan deras mengguyur wilayah Gorontalo mengakibatkan longsor susulan di beberapa titik lokasi tambang emas tradisional yang berada di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Rabu (10-7-2024).

Sebelumnya, pada Ahad (7-7-2024), longsor telah terjadi di tambang emas ini dengan ratusan korban, di antaranya puluhan korban tewas dan banyak yang dilaporkan hilang.

Lebih dari seribu personel gabungan melakukan upaya pencarian dan pertolongan terhadap para penambang emas yang tertimpa material longsor. Ada dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, PMI, Pelindo, dan relawan.

Selain hujan lebat dan cuaca buruk, kondisi tanah labil menjadi kendala dalam pencarian korban hilang.

Pencarian juga terhambat beberapa faktor lain, yaitu jalan menuju lokasi terdampak tidak dapat diakses kendaraan. Jarak tempuh jug cukup jauh dari pos lapangan di Desa Tulabolo ke lokasi tambang sekitar 4—5 jam dengan berjalan kaki. Terlebih lagi, terdapat satu jembatan terputus yang menghubungkan lokasi tersebut.

Kepala BPBD Bone Bolango Achryl Babyonggo mengatakan, potensi longsor susulan kemungkinan besar bisa terjadi lagi karena cuaca sampai saat ini masih terus hujan lebat.

Tanpa Izin

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan insiden tanah longsor tersebut terjadi di kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang berada di dalam area Wilayah Kontrak Karya (KK) PT Gorontalo Minerals.

Namun, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati mengatakan PT Gorontalo Minerals belum melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut karena masih dalam tahap eksplorasi.

Ada ribuan penambang di lokasi ini. Mereka tidak hanya warga sekitar, ada pula dari kabupaten atau provinsi tetangga, seperti Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Para penambang menambang lewat pengetahuan tradisional atau kebetulan menemukan.

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar mengungkapkan, para penambang ini akan melakukan pembukaan lahan dan menggali tanah ke kedalaman tertentu. “Ketika hal itu dilakukan dalam skala besar, akan menyebabkan rusaknya fungsi layanan hutan, seperti menjadi wilayah resapan air dan penahan longsor,” bebernya.

Di sisi lain, ia juga menyayangkan, tambang ilegal di Gorontalo ini menjadi ATM aparat keamanan dan elite politik lokal hingga nasional.

“Padahal mereka memiliki kekuatan untuk melakukan penindakan hingga membereskan sengkarut tambang ilegal. Operasionalnya terbuka kok, tapi kan semua dibiarkan begitu saja. Sepanjang aparat dan elite politik yang sedang berkuasa masih kotor, tidak bersih, maka sepanjang itu pula tambang ilegal ada di mana-mana,” ucapnya.

Tidak Bisa Melarang

Menjawab hal itu, Penjabat Sekda Bone Bolango Aznan Nadjamudin menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa melarang atau menutup aktivitas ilegal itu.

“Ini karena tambang di Suwawa yang dikelola oleh masyarakat adalah masuk di wilayah kontrak GM [Gorontalo Mineral]. Kami, pemda, tidak bisa melarang aktivitas penambang. Yang bisa melarang dan menutup aktivitas penambang di lokasi adalah Gorontalo Mineral,” kata Aznan.

Tentu saja pernyataan ini sangat aneh. Pihak pemerintah terkesan mau cuci tangan dan tidak memiliki posisi tawar di hadapan pemilik modal. Bagaimana bisa, aktivitas penambangan yang jelas-jelas berbahaya, dibiarkan dengan alasan itu kewenangan pihak perusahaan?

Jika dicermati, sebenarnya sengkarut ini terjadi dikarenakan paradigma kepemimpinan sekuler kapitalis neoliberal yang salah satunya menyerahkan urusan pemanfaatan sumber daya alam kepada swasta. Padahal dalam Islam tambang masuk sebagai kepemilikan umum dan menetapkan negara sebagai pengelola utamanya.

Dalam hal ini, negaranya bukan negara sekuler, tetapi negara yang memberlakukan syariat Islam secara kafah dengan menggunakan regulasi Islam dalam semua mekanismenya.  Selain itu, ketika menambang dan mengolah, aktivitasnya tidak boleh merugikan masyarakat dan lingkungan hidup. [MNews/RA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *